Batalkan Larangan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Mengacu pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Maka sesuai Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 D ayat 1 tersebut maka negara wajib membuat produk hukum yang berasaskan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan kata lain negara tidak boleh membuat produk hukum yang bersifat diskriminasi kepada salah satu kelompok masyarakat maupun profesi.

Jika meninjau pada  Peraturan menteri kesehatan (PERMENKES) No 9 tahun 2020 pada  klausa "Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang" dan pada Peraturan Gubernur DKI JAKARTA (PERGUB DKI JAKARTA) No 33 Tahun 2020 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi "Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang" ,maka PERMENKES No 9 tahun 2020 dan PERGUB DKI JAKARTA No 33 Tahun 2020 pasal 18 ayat 6 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menjamin kesamaan hak dan perlakuan dihadapan hukum.

PERMENKES No 9 tahun 2020 dan PERGUB DKI JAKARTA No 33 Tahun 2020 pasal 18 ayat 6 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 karena pemerintah hanya melakukan larangan operasional ojek online roda dua sementara layanan taksi online dan moda transportasi lainnya tetap beroperasi normal. Hal ini pun sangat menimbulkan perlakukan diskriminasi kepada ojek online akibat larangan operasional ojek online ntuk mengangkut penumpang. Selain itu dengan ditiadakannya layanan ojek online untuk angkut penumpang maka masyarakat akan kesulitan untuk beraktivitas terutama masyarakat yang bekerja di layanan publik seperti rumah sakit, bank, kantor pemerintah/BUMN/BUMD dan masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah. kesulitan itu terjadi karena masyarakat kehilangan akses untuk mendapatkan layanan transportasi murah seperti ojek online, sehingga dengan diberhentikannya layanan ojek online maka masyarakat DIPAKSA untuk beralih ke layanan taksi online yang biayanya lebih mahal TANPA ada kompensasi apun dari pemerintah pasca pemberhentian layanan ojek online untuk angkut penumpang. Dan Pemerintah pun tidak memberikan opsi transportasi pengganti pasca dilarangnya ojol mengangkut penumpang.

Maka dari itu sudah sepatutnya PEMERINTAH PUSAT dan Pemerintah daerah MENGKAJI lagi pelarangan operasional Ojek online untuk angkut penumpang karena masyarakat sangat membutuhkan ojek online untuk beraktivitas sehari-hari dan TIDAK semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah dan Tidak semua aktivitas perkantoran diliburkan. Maka dari itu SEHARUSNYA ojek online dikecualikan dalam aturan pembatasan sosial skala besar sebagaimana moda transportasi lainnya juga dikecualikan dalam pembatasan sosial skala besar (PSBB) sehingga OJOL bisa tetap dapat beroperasi normal mengangkut penumpang. Ingat para pekerja di layanan umum seperti di fasilitas kesehatan juga banyak yang masih menggunakan layanan ojek online. maka membatasi operasional ojek online untuk angkut penumpang sama saja membatasi tenaga medis, dokter, perawat dan pekerja medis lainnya untuk berangkat kerja. harap dilihat sisi positif keberadaan ojek online untuk angkut penumpang. Dan mohon pemerintah pusat dan pemerintah daerah memikirkan nasib para driver ojol yang pendapatannya berkurang akibat pemberlakuan pelarangan ojol angkut penumpang.