Turunkan Harga dan Bongkar Mafia Minyak Goreng!

Turunkan Harga dan Bongkar Mafia Minyak Goreng!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.
Dengan 25.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!
Koalisi Anti Mafia Pangan (KAPAN) memulai petisi ini kepada Menteri Perdagangan dan

Apakah bakwan goreng juga akan langka saat buka puasa?

“Saya jualan gorengan. Harga gorengan cuma seribu perak, tapi minyaknya 50.000 (per 2 liter). Bayangin aja, dari mana dapatnya saya. Bayangin gimana saya mau tidur? Gimana masyarakat kecil mau hidup, kalau kayak gitu? Tolong perhatiin harga minyak goreng”. Itu kata seorang ibu anggota  Solidaritas Perempuan Jabotabek.

Minyak goreng sempat mendadak “banjir” di pasaran tak lama setelah pemerintah mencabut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sayangnya, harganya malah naik drastis, dari Rp 14.000,- kini mencapai lebih dari Rp 24.000,- per liter. Kini selain harganya yang naik, minyak goreng dilaporkan kembali sulit didapat.

Sudah mahal dan langka, elit politik, seperti Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri malah menyinyiri warga yang antre membeli minyak goreng. “Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?” tanyanya. Pertanyaan ini menunjukkan dangkalnya pengetahuan dan kepekaan Megawati dalam persoalan publik.

Seolah persoalan minyak goreng hanya soal pilihan memasak yang jadi tanggung jawab perempuan.  Padahal, minyak goreng adalah kebutuhan publik luas, termasuk di sektor ekonomi kecil.  Tak dapat dipungkiri juga kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng tidak lepas dari pemerintah yang memfasilitasi industri sawit secara ugal-ugalan untuk membajak sistem pangan masyarakat.

Masalah minyak goreng yang berlarut-larut menunjukkan pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, GAGAL menangani polemik minyak goreng. Pilihan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah minyak goreng pun menunjukkan rendahnya keberpihakan kebijakan pemerintah kepada publik.

Padahal untuk program biodiesel yang juga memanfaatkan produk sawit, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan insentif triliunan kepada perusahaan sawit yang mengalokasikan produknya untuk biodiesel. Pada 2021, insentif tersebut mencapai Rp 51,86 triliun dan sudah mencapai lebih dari Rp 110 triliun jika dihitung sejak 2016!

Pantas, produsen minyak sawit lebih memilih menyalurkan sawit untuk biodiesel dibanding minyak goreng. Bukannya segera membereskan masalah ketergantungan pada industri kotor seperti yang selama ini ada di sektor sawit, malah membuat krisis baru yang akhirnya rakyat merugi.

Menteri Perdagangan juga menyebut adanya mafia sebagai biang kerok masalah minyak goreng. Namun, pemerintah seharusnya tak hanya menuding, tetapi mengambil langkah konkret membongkar mafia tersebut.

Karena itulah, melalui petisi ini kami mendesak Menteri Perdagangan atur kembali harga minyak goreng untuk menekan lonjakan harga! Kemendag dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Satgas Pangan juga harus bisa kerja sama usut tuntas mafia minyak goreng dan, menghentikan pembajakan korporasi pada sistem pangan masyarakat.

Perlu diingat, pemerintah punya kewajiban menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Jadi, pemerintah harusnya mengedepankan kepentingan publik dan berpihak pada publik dalam mengambil kebijakan sektor pangan!

Sebar petisi ini dan tagar #TurunkanHargaMinyakGoreng ya teman-teman. 

Salam,

Koalisi Anti Mafia Pangan (KAPAN)
Indonesia Corruption Watch, Solidaritas Perempuan, KRKP, LBH Jakarta

Dukungan petisi ini terakumulasi dengan dukungan petisi #KartelMinyakGoreng

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.
Dengan 25.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tanda tangani di Change.org!