Petisi ditutup

Bentuk Badan Pengelola Sampah Nasional untuk menjalankan regulasi persampahan dengan bijaksana dan Tidak Korupsi.

Petisi ini mencapai 59 pendukung


Melaksanakan dengan konsisten dan bertanggungjawab tentang Regulasi Persampahan yaitu UU.18-2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PP.81-2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia berjalan dengan:

1. Berbasis komunal dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat, masyarakat bukan menjadi penonton saja, tapi diberi bagian "Tugas, Hak dan Tanggungjawab" bukan hanya dihimbau semata.

2. Pemerintah Harus Rela melepaskan sebagian pekerjaan pengelolaan sampah ini kepada kelompok masyarakat, atau kelompok UKM dan Koperasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam regulasi persampahan tersebut.

3. Pemerintah pusat harus mengontrol dan/atau adakan pengawasan melekat kepada Pemerintah Kab/Kota diseluruh Indonesia, agar dalam proyek pengadaan sarana/prasarana persampahan dan pengelolaan dilapangan "memperhatikan azas manfaatnya". Jangan "ASAL" membeli alat. Tidak seperti saat ini, hanya mementingkan person-person pejabat pengelola sampah dan segelintir pengusaha yang menjadi mitra khususnya (korupsi sangat rentan terjadi disini).

4. Pemerintah Kab/Kota khusus dalam pengadaan sarana/prasarana persampahan memperhatikan dan melaksanakan dengan cermat Perpres 70-2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini menghindari penyelewengan atau korupsi. Dimana dalam pengelolaan sampah sampai dewasa ini sangat banyak penyelewengan yang terjadi.

5. Agar terjadi sinergis dalam pengelolaan anggaran persampahan, segera dibentuk Badan Pengelola Sampah Nasional, saat ini terjadi tumpang-tindih anggaran sampah dan lingkungan hidup antar kementerian atau institusi, sehingga terjadi pemborosan anggaran. Badan ini sebagai remote control pelaksanaan regulasi, pengelolaan manajemen dan teknologi serta sinergi pasar produk atas kelola sampah, pula menjaga "pemubaziran" anggaran.

6. Perlu disadari bahwa memang "sampah" identik dengan "kotor" namun dibalik sampah terdapat uang yang berlimpah, itu sebabnya pengelolaan sampah di Pemda Kab/Kota enggan melaksanakan regulasi sampah yang berpihak pada rakyat atau berbasis komunal sesuai regulasi.

7. Sampah tidak boleh lagi diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA) tapi harus habis dikelola dan didaur ulang di Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS). Dengan pola perubahan manajemen dan mekanisme dari TPS menjadi TPST (terpadu). Artinya tidak boleh ada pengelolaan sampah terpusat di setiap Kab/Kota, harus tersebar di setiap Kelurahan/Desa dan berbasis masyarakat.

8. Segera stackholder termasuk masyarakat (sebagai produsen sampah) menyatukan pendapat bahwa, sampah bukan lagi mengenal pola "Kumpul Angkut Buang" tapi "Kumpul Kelola Jual/Pakai". Ini merupakan dasar pemikiran dan paradigma baru dalam/untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang Harus dimanfaatkan, agar tidak menjadi masalah, sebaliknya menjadi peluang dan merupakan sumber pemasukan "baru" pada Kas Negara atau Kas Daerah, agar terjadi sustainable dalam Kelola Sampah. Tidak terjadi stag atau menjadi masalah seperti saat ini.

9. Bila sampah ini dikelola sesuai regulasi persampahan atau melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan pekerjaan dan kelola dana (ada Hak dan Kewajiban) maka dipastikan pengelolaan sampah akan tercipta usaha baru atau pendapatan baru di masyarakat (termasuk akan mengurangi pengangguran) di seluruh Indonesia.

10. Penutup dan sekaligus alasan utama (kesimpulan) adanya usulan Pembentukan badan khusus pengelola sampah melalui Perisi kepada Presiden Republik Indonesia, karena sepertinya saat ini (sejak berlaku efektifnya UU.No.18-2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada tahun 2013). Pemerintah Kab/Kota belum eksis menjalankannya, nampak pemerintah daerah masih mengelola sampah dengan paradigma lama (konvensional) Dan agar lebih profesional dalam pengelolaan sampah memang sebaiknya ada lembaga khusus yang eksis menangani persampahan di Indonesia.

 



Hari ini: Asrul mengandalkanmu

Asrul Hoesein membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Indonesia Perlu Badan Pengelola Sampah Nasional". Bergabunglah dengan Asrul dan 58 pendukung lainnya hari ini.