Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan guru berada di garis terdepan dalam mengemban tugas itu. Ruang kelas, tempat guru bekerja, bukan ruang steril: ia dipenuhi dinamika, keragaman perilaku, dan tuntutan pembentukan karakter yang kerap menuntut kebijaksanaan situasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak guru yang justru berhadapan dengan laporan pidana ketika menjalankan peran tersebut. Situasi ini patut dikaji dengan jernih, terutama menyangkut proporsionalitas penanganan kasus serta absennya klarifikasi pedagogis sebelum hukum pidana diberlakukan.

Petisi ini menyatakan penolakan terhadap kecenderungan menarik konflik pendidikan ke ranah pidana secara tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan konteks pembelajaran, niat mendidik, dan mekanisme etik yang telah lama menjadi fondasi profesi guru.

Perlu ditegaskan, petisi ini sama sekali tidak membenarkan kekerasan. Tindakan yang melanggar martabat manusia harus ditindak tegas sesuai hukum. Namun keadilan menuntut pembedaan yang jernih antara kekerasan dan tindakan pendisiplinan pedagogis yang dilakukan secara proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada pendidikan.

Fakta di lapangan menunjukkan, laporan orang tua siswa kerap langsung diproses sebagai perkara pidana—bahkan hingga penetapan tersangka dan penahanan—tanpa pembacaan utuh atas konteks pendidikan yang melatarinya. Praktik semacam ini melahirkan ketakutan struktural di ruang kelas. Guru pun memilih berhati-hati secara berlebihan, bukan karena itu pilihan terbaik bagi pendidikan, melainkan karena itu yang paling aman di hadapan hukum.

Tentang Peran Kepolisian dan Kejaksaan

Kami meyakini bahwa Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan. Namun karena dunia pendidikan memiliki karakter unik dan kompleks, kami menyarankan adanya mekanisme koordinatif bersama pemangku kepentingan pendidikan untuk memastikan penanganan kasus yang proporsional, adil, dan memahami karakter pedagogisnya.

Tanpa prosedur yang pruden, proses hukum justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dan merusak keberanian moral guru dalam mendidik.

Tuntutan Petisi

Kami mendesak negara untuk:

1. Diterapkannya mekanisme klarifikasi pedagogis dan etik sebelum penetapan status hukum dalam setiap kasus yang melibatkan guru.
2. Penempatan hukum pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) dalam konflik yang terjadi di lingkungan pendidikan.
3. Ditetapkannya prosedur pruden nasional bagi aparat kepolisian dalam menerima dan menindaklanjuti laporan terhadap guru.
4. Pelibatan organisasi profesi guru dan dinas pendidikan dalam penyelesaian sengketa pendidikan sebelum proses pidana.
5. Jaminan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat bagi guru, agar pendidikan dapat berlangsung tanpa rasa takut dan kriminalisasi.

Kami yakin guru tidak akan melakukan aksi mogok mengajar. Namun perlu diingat bahwa ketakutan guru merupakan awal dari runtuhnya pendidikan karakter dan disiplin bangsa, lebih mengerikan dari aksi  MOGOK.

Melindungi guru bukan pembelaan sektoral.

Melindungi guru berarti menjaga masa depan anak-anak Indonesia.

Untuk itu mari kita:

hentikan kriminalisasi guru dan terapkan keadilan yang memahami konteks pendidikan.