Saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia.

Tapi setiap kali saya melihat KTP saya, saya harus berbohong.

Di Indonesia, kita hanya disuruh memilih 6 agama + 1 kepercayaan. Kalau keyakinan kita berbeda, kalau kita sedang mencari, atau kalau kita memilih untuk tidak beragama, kita dipaksa memilih salah satu agar KTP bisa jadi.

Akibatnya, banyak dari kami berbohong pada diri sendiri dan pada negara.

Padahal, Pasal 28E dan 29 UUD 1945 jelas menjamin kebebasan beragama DAN kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan berkeyakinan adalah hak, bukan paksaan administratif.

Kolom agama di KTP sering menjadi sumber polarisasi, diskriminasi di sekolah, di pekerjaan, bahkan di layanan publik. Padahal agama adalah urusan paling pribadi antara manusia dengan Tuhannya, atau dengan hati nuraninya.

Kami tidak meminta negara menghapus data agama.

Kami hanya meminta solusi yang sudah ada regulasinya dan sangat masuk akal:

1. HILANGKAN kolom Agama di fisik KTP.
2. Data agama/keyakinan tetap tercatat dengan aman di database Dukcapil dan hanya bisa diakses untuk kepentingan administrasi negara, bukan untuk dilihat semua orang.

Dengan begitu, negara tetap punya data, tapi warga tidak lagi dipaksa memamerkan keyakinan pribadinya di setiap fotokopi KTP untuk kos, melamar kerja, atau urusan bank. Tidak ada lagi yang dipaksa berbohong.

Ini bukan tentang menistakan agama. Justru ini tentang memuliakan agama, karena agama yang dianut karena kejujuran jauh lebih mulia daripada agama yang dianut karena paksaan kolom.

Biarkan yang beragama tenang dengan agamanya. Biarkan yang berkepercayaan tenang dengan kepercayaannya. Dan biarkan yang tidak beragama juga tenang tanpa harus berbohong.

Jika Anda pernah merasa tidak bebas menjadi diri sendiri di negeri sendiri, tanda tangani petisi ini.

#KTPtanpaKolomAgama. #BebasBerkeyakinan