Confirmed victory
Petitioning World Bank World Bank Investigation Team and 28 others

Gubernur Zaini, Tepati Janji, Tegakkan Hukum. Hentikan semua kegiatan berbasis lahan di Rawa Tripa dan cabut izin perusahaan yang membakar Rawa Tripa!


“Kalau tidak ada perubahan, hutan gambut Tripa dan Orangutannya akan punah pada tahun 2015-2016.” 

Begitu kata Dr. Ian Singleton, Direktur Konservasi Sumatran Orangutan Conservation Program.

Hutan rawa gambut Tripa di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh, di ambang kehancuran. Tripa merupakan kawasan dengan kepadatan populasi orangutan tertinggi di Sumatra. Populasi Orangutan tinggal 200 ekor (dari seribu), dan sisa lahan tinggal 11 ribu hektar (dari 62 ribu). Padahal berada dalam kawasan yang dilindungi.

Pasalnya, beberapa perusahaan kelapa sawit seperti PT. Kalista Alam, dengan izin yang tidak sah, melanggar hukum dengan memperluas lahan melalui pembakaran hutan. Pada Agustus 2011, Gubernur Irwandi (pada masa itu) memberikan izin yang bertentangan dengan moratorium presiden mengenai perluasan lahan dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Maret kemarin selagi persidangan berjalan, pembakaran besar-besaran terjadi di Tripa. Ribuan hektar konsesi PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2 terbakar. Pelanggaran pidana dan administratif terjadi di hadapan peradilan. Tripa menjadi perhatian dunia. Komitmen presiden untuk melindungi hutan dipertanyakan.

Namun masih ada kesempatan menyelamatkan salah satu hutan dan satwa terpenting di Indonesia. Kementrian lingkungan hidup telah memulai menyidik kasus ini. Presiden SBY telah mengirim tim untuk menyelesaikan kasus ini, UKP4 dan Satgas REDD+ telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mencabut izin-izin bermasalah tersebut. Menteri kehutanan sendiri telah berkunjung dan meminta seluruh rawa tripa untuk dilindungi dan direstorasi.

Sekarang, penyelamatan Rawa Tripa ada di tangan Gubernur Zaini. Beliau memiliki wewenang tersebut. Bahkan, beliau pun pernah mengatakan akan mencabut izin 2 perusahaan itu, karena telah melanggar hukum (sumber The Globe Journal). Namun sampai sekarang, belum ada hasilnya.

Mari kita ingatkan dan dukung beliau untuk menepati janjinya dengan memerintahkan penghentian semua operasi berbasis lahan di Rawa tripa, dan mencabut izin perusahaan kelapa sawit bermasalah di Tripa.

Mari kita perjuangkan terus hutan dan satwa Aceh, sebelum dirampas perusahaan.

Petisi ini didukung oleh:

Rafly Kande

Melanie Subono

Walhi

 

Referensi:

UU 32/2009
UU 18/2004
PP 26/2008
Inpres Moratorium 10/2011

informasi lebih lanjut: www.endoftheicons.wordpress.com

Letter to
World Bank World Bank Investigation Team
Head of BP2T Aceh Province Muhammad Yahya
Jubir & Penasehat Ahli Gubernur Fachrul Razi
and 26 others
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
Muzakkir Hamid
Muzakkir Hamid
Ministry of Justice and Human Rights Amir Syamsudin, SH
Ministry for Foreign Affairs Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Indonesian President Soesilo Bambang Yudhoyono
Ministry of Environment Balthasar Kambuaya
Chief of National Police Jenderal (Pol) Timur Pradopo
GRASP coordinator Doug Cress
Governor and Vice Governor of Aceh Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf
UNDP Communications Officer Olenka Priyadarsani
GAPKI Executive Director Fadhil Hasan
Minister of Agriculture Dr. Ir. H. Suswono, MMA
Chairman of REDD+ Task Force Kuntoro Mangkusubroto
Chairman of the REDD+ Task Force working group Mas Achmad Santosa
Deputi I (Planning and International Relation) UKP4 Heru Prasetyo
Head of National Council for Climate Change Agus Purnomo
Ministry of Forestry Zulkifli Hasan
Judicial Commission Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH, MH
Head of EU Representative in Aceh Giovanni Serritella
Excutive Director UNEP Achim Steiner
Academic expert UNEP Pavan Sukhdev
Brazil secretary of climate change Carlos Klink
Executive Director of UNOPS Jan Mattson
UK secretary of state Caroline Spelman
Tolong selamatkan Rawa Tripa! Penerbitan izin yang tidak sah oleh gubernur sebelumnya bukan hanya menghancurkan hutan dan satwa Aceh, tapi juga pelanggaran hukum berat dan yang menghancurkan reputasi Aceh dan Indonesia di mata dunia.

Rawa Tripa yang terletak di Kawasan Ekosistem Leuser, merupakan Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi Undang-Undang. Penerbitan izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser adalah tindakan melanggar hukum. Saat ini Kawasan Rawa Tripa dikuasai oleh lima perusahaan kelapa sawit. Semua perusahaan ini menghancurkan Rawa Tripa dengan kanal-kanal drainase dan membuka lahan dengan membakar. Suatu pelanggaran pidana dengan ancaman penjara 3 - 10 tahun dan denda 3 - 10 milyar.

Bapak Gubernur, ketika anda dipilih ada sejumput harapan yang dititipkan rakyat Aceh di tangan Bapak. Sebelum dilantik, Bapak sendiri pernah mengatakan “Sudah jelas Rawa Tripa masuk ke Kawasan Ekosistem Leuser, kawasan yang dilindungi. ...bahwa izin-izin yang tak sesuai Inpres akan kami STOP.” Kami mohon agar janji-janji yang pernah diucapkan sebelum menjabat dipenuhi.

Ditambah lagi, perlindungan hutan Aceh merupakan amanah MoU Helsinki dan ditegaskan dalam Undang Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 150:

“Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh di dalam mengelola Ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah Aceh serta melindungi, menjaga, melestarikan, merehabilitasi fungsi wilayah dan memanfaatkan dengan sebaik baiknya”

Saat ini Kementrian Lingkungan Hidup sedang melakukan penyidikan pidana atas kebakaran lahan Maret 2012. Ketua UKP4 dan Satgas REDD+ telah meminta Gubernur untuk mencabut izin 2 perusahaan. Menteri Kehutanan telah meminta agar izin illegal dicabut dan Kawasan Rawa Tripa direstorasi. Masyarakat meminta perusahaan hengkang dari Tripa. Sayangnya sampai sekarang, belum ada perubahan yang terlihat di lapangan.

Kewenangan pencabutan izin ada di tangan Bapak sebagai Gubernur. Sementara banyak pihak melakukan analisis dan bertele-tele, kanal-kanal drainase terus mengalir membunuh Rawa Tripa yang sekarat menuju maut. Kami mohon Bapak Zaini Abdullah untuk bertindak tegas, tegakkan hukum dan hentikan kegiatan berbasis lahan dan cabut izin perusahaan bermasalah di Tripa.

Salam