Selamatkan Hutan Adat Pubabu & Sahkan RUU Masyarakat Adat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Masyarakat Adat Besipae di desa Linamnutu, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur sedang berada di bawah ancaman. Upaya mereka mempertahankan wilayah hutan adat Pubabu mesti berhadapan dengan represi polisi dan pamong praja yang dikerahkan oleh Pemprov NTT.

Kemarin, 18 Agustus 2020, di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang belum usai, pondok-pondok milik warga dihancurkan oleh polisi dan pamong praja. Perempuan dan anak-anak di lokasi menjadi sasaran kekerasan verbal dan fisik oleh aparat. Penolakan untuk menjadikan hutan adat Pubabu sebagai lahan proyek peternakan sapi dibalas dengan represi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/2012 telah menyatakan bahwa "hutan adat bukanlah hutan Negara", ternyata kurang ampuh untuk membuat pemerintah menghargai Hak-hak Masyarakat Adat. Di saat yang bersamaan, hingga kini sudah 15 tahun perjuangan untuk mendorong #SahkanRUUMasyarakatAdat masih belum menemui titik terang.

Justru sebaliknya. Perampasan wilayah adat kini semakin nyata ancaman dengan adanya RUU Omnibus Law (Cipta Kerja). Aturan baru yang diklaim untuk menciptakan lapangan kerja, tak lebih dari upaya Negara melegalisasi pencaplokan wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat setempat sebagai pemilik hak.

Saat Presiden Joko Widodo tampil dengan busana adat, kita tahu bahwa Negara masih belum hadir di tengah-tengah Masyarakat Adat. Mari bantu kami dengan menandatangani petisi untuk meminta Pemerintah agar secepatnya mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

#SavePubabu
#SahkanRUUMasyarakatAdat
#JegalOmnibusLaw
#JegalSampaiGagal