Terbitkan Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba

0 telah menandatangani. Mari kita ke 35.000.


ENGLISH VERSION #StopMarriagebyAbduction

Kebayang tidak, kalau tiba-tiba ada sekelompok laki-laki datang ke rumahmu, terus kamu atau saudara perempuanmu dibawa dan tinggal di rumah salah satu laki-laki tersebut berhari-hari, dan dipaksa menikah. Padahal kamu sendiri tidak begitu kenal dengan si laki-laki. Tidak sedikit perempuan di Sumba yang mengalami itu.

Pada Januari 2017, seorang perempuan dari Sumba Tengah (28 tahun) ditangkap dan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Pada saat itu ia sempat berteriak menolak, meronta-ronta, menangis, saking putus asanya, ia menampar dan menggigit tangan si laki-laki.

Tapi, ia tetap dibawa dan ditahan selama 6 hari di rumah keluarga laki-laki. Setelah pihak keluarga perempuan bernegosiasi panjang, pada hari ke 7 barulah ia bisa bebas. Peristiwa ini tentu meninggalkan bekas trauma mendalam bagi perempuan.

Pada Desember 2019, seorang perempuan di Anakalang, Sumba Tengah, juga mengalami peristiwa yang sama. Ia diculik 7 laki-laki, dimasukkan ke mobil pick up dengan paksa. Ia sempat meronta namun tidak ada yang menolong. Sempat ditahan si laki-laki, pihak keluarga perempuan akhirnya berhasil menjemput korban dan ia tidak jadi dinikahi.

Yang terbaru, Juni 2020, terdengar lagi praktik kawin tangkap di Anakalang, Sumba Tengah. Seorang perempuan (21 tahun) ditangkap di rumah tetangganya. Korban juga berteriak dan meronta namun tidak dihiraukan. Walaupun pada akhirnya terdengar kabar bahwa keluarga korban melanjutkan percakapan adat dengan pelaku kawin tangkap, tetap saja praktik pemaksaan pernikahan seperti ini membuat perempuan dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak berhak atas keputusannya sendiri.

Sayangnya, praktik ini masih dianggap wajar di Sumba dengan dalih bagian dari tradisi yang dinamakan Kawin Tangkap. Padahal, jika dilihat faktanya beberapa praktik Kawin Tangkap di Sumba menyebabkan penderitaan, ketakutan, rasa tidak aman dan trauma yang mendalam bagi perempuan.

Praktik kawin tangkap adalah sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan karena tubuh perempuan dikontrol dan dijadikan objek seksual laki-laki dan hal ini jelas melanggar Hak Asasi Perempuan seperti tercantum dalam CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi melalui UU RI No.7 tahun 1984.

Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomleni sudah pernah meminta, praktik 'kawin tangkap' di Pulau Sumba harus dihentikan, tapi praktik ini masih terus berjalan. Menurut beliau, bisa saja praktik kawin tangkap di Sumba itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada anak, karena memang tidak pernah tahu perempuan-perempuan itu usianya berapa saat 'diculik'.

Korban-korban kawin tangkap tidak berdaya sebab tidak ada payung hukum yang melindunginya. Pelaku pun tidak dapat diproses secara hukum dan dapat bebas begitu saja. Karena itu diperlukan adanya peraturan yang melarang praktik kawin tangkap agar korban mendapatkan perlindungan dan pelaku dihukum sehingga menimbulkan efek jera.

Oleh sebab itu, kami memerlukan dukunganmu kawan-kawan untuk mendorong Gubernur Nusa Tenggara, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. agar mengeluarkan Perda Larangan Praktik Kawin Tangkap di 4 Kabupaten di Pulau Sumba sehingga jika ada yang masih melakukannya dapat diproses secara hukum.

Praktik-praktik yang sangat memprihatinkan seperti ini harus segera dihentikan di Indonesia.

Salam,

Badan Pengurus Nasional PERUATI
(Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia)