PAK GUBERNUR LAMPUNG, SEGERA CABUT IUP-OP PASIR LAUT PT LIP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


PAK GUBERNUR LAMPUNG, SEGERA CABUT IUP-OP PASIR LAUT PT LIP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

 

Kabupaten Lampung selatan sebagai kabupaten yang berada di ujung Selatan Pulau Sumatera dan Ujung Selatan Provinsi Lampung mempunyai banyak potensi alam dan wisata yang dapat memanjakan mata para pengunjungnya. Berbicara lampung selatan terutama kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa sudah barang tentu kita akan berbicara keindahan pantai dan pulau-pulau tempat wisata seperti pulau Sebesi, Sebuku, Pulau Umang, Pulau Mengkudu, PUlau Setiga dan beberapa pulau-pulau lainnya yang menyuguhkan ekotisme pemandangan pesisir dengan hamapran laut yang biru. Dengan terjaganya ekositem laut yang masih alami tersebut pula menjadikan Kabupaten Lampung Selatan tepatnya kecamatan rajabasa menjadikan masyrakat di Kecamatan Rajabasa dan khusunya Pulau sebesi sebagian memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

 

Kejadian Tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu yang menghantam sebagian kabupaten lampung selatan dan wilayah banten porak poranda. Berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 14 Januari 2019 setidaknya 437 korban meninggal dunia, 10 orang hilang, 31.943 jiwa mengalami luka-luka dan total Warga yang mengungsi sebanyak 16.198 Jiwa yang tersebar di beberapa titik di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Kejadian tsunami yang mengguncang 2 provinsi tersebut berasal dari Longsornya Permukaan Gunung Anak Krakatau dengan luasan permukaan yang longsor mencapai 64 Hektare dan total longsoran material mencapai 80 Juta Meter Kubik atau setara dengan 80 Juta Ton. Sampai dengan hari ini kondisi masyatakat di Kecamatan rajabasa Kabupaten Lampung Selatan masih trauma pasca terjadinya tsunami pada penghujung tahun 2018 lalu.

 

Keindahan alam Kabupaten Lampung Selatan kini dalam ANCAMAN, PT Lautan Indonesia Persada (LIP) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan OPerasi Produksi (IUP-OP) dengan Nomor 540/3710/KEP/II.07/2015 yang dikelaurkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Lampung dan ditanda tangani oleh Drs. Budiharto pada tanggal 26 maret 2015 akan melakukan aktivitas pertambangan Pasir Laut dengan total luasan lahan pada izin seluas 1.000 hektare di perairan laut Kabupaten Lampung Selatan tepatnya diantara Pulau Sebesi, Sebuku dan Gunung Anak Krakatau.

 

Atas adanya rencana pertambangan pasir laut tersebut, masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi dengan Tegas Menolak segala bentuk rencana aktivitas pertambangan di perairan laut kabupaten lampung selatan terutama terkait rencana aktivitas pertambangan oleh PT LIP tersebut karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, perubahan bentang alam laut, hilangnya wilayah tangkap nelayan, abrasi pantai dan bahkan samapi menimbulkan Bencana Ekologis. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat Desa Tejang PUlau Sebesi untuk mengusir kehadiran kapal keruk milik PT LIP dan meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk mencabut IUP-OP PT LIP tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tejang Pulau sebesi bersama elemen masyarakat lainnya dan para penggiat lingkungan adalah mulai dari Orasi Publik, Mendatangi dan mengusir Kapal Keruk, Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD Provinsi Lampung, Audiensi Bersama Asisten II Pemerintah Provinsi Lampung bahkan laporan ini telah mereka sampaikan juga kepada Bupati Lampung Selatan, DPRD Lampung Selatan, Komisi IV DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dan Kementerian kelautan dan Perikanan RI pada saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Lampung Selatan di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan pada  13 September 2019. Namun dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan dan energy yang telah dikeluarkan sampai dengan hari ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk MENCABUT Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT LIP.

 

Bapak Gubernur yang terhormat, sudah tidak bisa lagi kita menunda-nunda waktu apalagi saling lempar tanggung jawab dan perbedaan persepsi antar birokrasi. Saat ini masyarakat sudah terlalu bersabar dan jangan sampai masyarakat menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Sudah tidak ada lagi Kompromi antara penguasa dengan pengusaha karena semua kedaulatan pemerintah sebesar-besarnya untuk rakyat bukan korporat.  

Sekarang Saatnya GUBERNUR LAMPUNG ARINAL DJUNAIDI untuk segera MENCABUT Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT LIP di perairan laut kabupaten lampung selatan karena jika IUP-OP tersebut tidak segera dicabut oleh gubernur maka akan semakin menimbulkan polemic di tingkat masyarakat dan bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kapal keruk milik PT LIP. Selain itu hal yang lebih penting lagi bahwa pencabutan izin PT LIP tersebut juga dalam rangka menjaga ekosistem dan kelestarian laut serta wilayah tangkap nelayan serta menyelamatkan Kabupaten Lampung Selatan dari bencana ekologis.

 

Salam Adil Dan Lestari