Usut Tuntas Kasus Penghancuran Bangunan Warisan Budaya Tjan Bian Thiong untuk Hotel Amaris Malioboro akibat Mal-Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


Bangunan berarsitektur tionghoa Tjan Bian Thiong yang beralamat di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta telah dirobohkan tanpa sisa. Padahal, bangunan ini telah ditetapkan sebagai Bangunan Warisan Budaya Kota Yogyakarta dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. BWB 798/KEP/2009. Di atas lahan tersebut didirikan bangunan gedung Hotel Amaris Malioboro.

Penghancuran dan perobohan Bangunan Warisan Budaya (BWB) Tjan Bian Thiong di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta merupakan bentuk perusakan, sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Pasal 66 Ayat 1)

2. Perda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Bab VII Pasal 65 Ayat 1)

3. Pergub D.I. Yogyakarta No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 2 ayat 1 huruf [a] jo Pasal 23 ayat 1)

4. Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Bab X Pasal 82 Ayat 2 dan Ayat 4 jo Pasal 58 Ayat 3 huruf [d])

5. Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. 798/KEP/2009

Fakta perusakan ini telah diadukan oleh Elanto Wijoyono kepada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 2 Februari 2015. Pihak teradu adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. LO DIY dalam tindak lanjut atas laporan ini kemudian menemukan bukti terjadinya mal administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga berdampak hancurnya BWB di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta. Temuan LO DIY meliputi:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Amaris Malioboro dengan alamat Jl. Pajeksan No. 10 yang berada di Persil Hak Guna Bangunan No. 439 yang berasal dari 4persil dengan No. 148, 149, 150, dan 170. Empat persil itu semula berada pada Jl. Pajeksan No. 10, 12, 14, dan 16. Padahal, di Jl. Pajeksan No. 16 berdiri BWB Tjan Bian Thiong. Pada saat IMB Hotel Amaris Malioboro terbit pada tahun 24 Maret 2014 dengan Nomor 0226/GT/2014, wujud fisik BWB Tjan Bian Thiong tidak ada lagi di lokasi tersebut. IMB Hotel Amaris Malioboro tidak menyertakan pemberian Izin Rekonstruksi BWB di Jl. Pajeksan No. 10, 12, 14, dan 16 Kota Yogyakarta.

2. Penerbitan Pemberian Izin Rekonstruksi oleh Walikota Yogyakarta No. 430/1126 perihal Pemberian Izin Rekonstruksi BWB di Jl. Pajeksan No. 16, 14, 12, dan 10 Kota Yogyakarta baru terbit pada tanggal 10 April 2015. Seharusnya, izin rekonstruksi oleh Walikota Yogyakarta dikeluarkan sebelum IMB Hotel Amaris Malioboro diterbitkan.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melakukan kajian teknis dalam rangka penerbitan rekomendasi sebagai prasyarat IMB, seharusnya sejak awal wajib melibatkan peran Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta. Namun, faktanya, dalam kajian rekomendasi persyaratan IMB Hotel Amaris Malioboro, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak melibatkan TP2WB sebagai bagian unsur penting. Akibatnya, pemrakarsa pembangunan Hotel Amaris Malioboro menganggap tidak ada larangan perobohan bangunan tersebut. Dalam penerbitan rekomendasi ditemukan beberapa surat rekomendasi yang secara substansi dan struktur berbeda dengan nomor yang sama dalam penerbitan Rekomendasi IMB sebagai persyaratan pembangunan Hotel Amaris Malioboro.

4. Dalam penerbitan Rekomendasi dan Surat Keputusan oleh instansi teknis, ditemukan adanya subjek hukum yang berbeda, meliputi:
a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta menerbitkan Rekomendasi dan Surat Keputusan Kepala BLH tentang Izin Lingkungan memuat dua subjek hukum yang berbeda. Surat Rekomendasi No. 660/2119 atas nama PT Bumirejo Mulyo Lestari. Surat Keputusan Kepala BLH Kota Yogyakarta No. 188/2120/KEP/2013 tentang Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Hotel Amaris Malioboro di Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama Perusahaan Hotel Amaris Malioboro.
b. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menerbitkan surat No. 551/572 perihal Analisis Dampak Lalulintas tertanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Eko Bimantoro (PT Bumirejo Mulyo Lestari).
c. Penerbitan Surat Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran pada Bangunan No. 364/022/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Eko Bimantoro yang didasarkan pada Surat Permohonan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran tertanggal 28 Februari 2014.

Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyatakan secara tegas bahwa keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal. Hal ini penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat D.I. Yogyakarta. Saat ini, kondisi cagar budaya dan warisan budaya yang ada di D.I. Yogyakarta sangat memprihatinkan, disebabkan antara lain karena tuntutan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Banyak bangunan cagar budaya yang diubah, tidak menampakkan lagi bentuk bangunan aslinya.

Kelalaian Pemerintah Kota Yogyakarta dengan terjadinya mal administrasi dalam proses penerbitan IMB Hotel Amaris Malioboro harus dibayar mahal dengan hancurnya BWB Tjan Bian Thiong. Padahal, seharusnya Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang telah ditetapkan di wilayahnya, sesuai yang telah diarahkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Apalagi, BWB Tjan Bian Thiong ini menjadi bagian dari Kawasan Cagar Budaya Malioboro yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Sumbu Filosofi Yogyakarta yang harus dilestarikan. Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan untuk menjamin kelestarian cagar budaya yang telah lebih dulu ada melalui pengaturan arsitektur dan tata ruang kota.

Hancurnya BWB Tjan Bian Thiong akibat mal administrasi proses perizinan IMB Hotel Amaris Malioboro oleh Pemerintah Kota Yogyakarta harus diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan. Warga Yogyakarta pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengalami kerugian tidak ternilai atas hilangnya aset sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dari BWB Tjan Bian Thiong. Kasus Tjan Bian Tiong ini merupakan bentuk ketidaktelitian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pendataan maupun memahami landasan hukum perlindungan cagar budaya.

Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan publik di Yogyakarta bahwa potensi terjadinya hal serupa sangat besar, baik pada proses perizinan IMB gedung untuk perhotelan/apartemen yang berdampak pada kelestarian lingkungan alam dan budaya. Kasus mal administrasi yang terjadi di Pajeksan sangat mungkin merupakan puncak gunung es dari banyak kasus serupa lainnya di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir.

Warga Yogyakarta, dan publik Indonesia, mendorong dilakukannya pengusutan tuntas atas kasus ini, baik dari aspek pidana maupun perdata agar tidak menjadi preseden negatif di masa mendatang. Kasus perusakan cagar budaya bukan bersifat delik aduan, sehingga pihak yang melakukan perusakan harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikasi penyebab pelanggaran terbukti dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan oknum perusak BWB. Warga meminta Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPCB D.I. Yogyakarta (melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil) tidak diam dan ikut bertanggungjawab dengan memastikan kesalahan Pemerintah Kota Yogyakarta dan oknum perusak BWB terusut tuntas, baik dari ranah birokrasi (mal administrasi) maupun ranah hukumnya.

Warga Yogyakarta, dan publik Indonesia, memohon kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan atas mal administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Warga Yogyakarta, dan publik Indonesia, memohon kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta untuk mengusut tuntas kasus perusakan BWB Tjan Bian Thiong serta menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pelestarian cagar budaya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Mohon dukungan warga Yogyakarta dan Indonesia untuk penuntasan kasus ini, demi komitmen kita sebagai manusia yang berbudaya, kepada generasi penerus bangsa.


Salam,

Elanto Wijoyono

Warga Yogyakarta

---

Tautan berita/rilis pers:

- http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/press-release/494-press-release-bangunan-cagar-budaya

- http://news.viva.co.id/nusantara/jogja/perusakan-kelalaian-pemerintah

- http://www.harianjogja.com/read/20150618/1/526/ombudsman-temukan-indikasi-maladministrasi-izin-hotel-di-malioboro

- https://www.gudeg.net/read/8515/saat-tjan-bian-tiong-tinggal-cerita.html

- http://sorotjogja.com/hotel-amaris-dan-investigasi-lo-mendidik-warga-dan-akan-dilaporkan-ke-sultan/

- http://koran.tempo.co/konten/2015/07/08/377206/Ombudsman-Gelar-Kasus-Perusakan-Cagar-Budaya



Hari ini: Elanto mengandalkanmu

Elanto Wijoyono membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Gubernur DIY, Kepala BPCB Yogya, Usut Tuntas Kasus Penghancuran Bangunan Warisan Budaya Tjan Bian Thiong untuk Hotel Amaris Malioboro". Bergabunglah dengan Elanto dan 5.351 pendukung lainnya hari ini.