Batalkan dan Cabut Izin Lingkungan PLTU Batu Bara Teluk Sepang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Batalkan dan Cabut Izin Lingkungan PLTU batu bara Teluk Sepang!

Pembakaran batu bara akan mencemari udara dengan polutan yang mengandung SO2, NOx dan PM 2,5 ditambah hujan asam, emisi logam berat seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium dan timbal. Akibatnya, rakyat akan terpapar polusi yang dapat memicu penyakit stroke, jantung insemik, kanker paru-paru, paru obstuktif kronik, dan lain karena penyakit pernafasan dan kardiovaskular.

Satu juta ton batu bara akan dibakar per tahun bila Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara beroperasi di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Proyek PLTU yang masih dalam tahap konstruksi itu ditargetkan beroperasi pada 2019. Bila PLTU berkapasitas 2 x 100 MW itu beroperasi sebanyak 2.900 ton batu bara akan dibakar per hari. Dampaknya jelas, polusi udara menghantui masyarakat di wilayah Kota Bengkulu.

Berkaca dari kasus Panau, Sulawesi Tengah di mana puluhan orang sudah terjangkit kanker dan paru-paru yang diduga akibat terpapar polusi PLTU batu bara berkapasitas 2 x 15 Megawatt. Bahkan sembilan orang warga di wilayah itu telah kehilangan nyawa. Karna itu masyarakat harus mengetahui dampak buruk dari proyek PLTU batu bara dan terlibat aktif menyuarakan penolakan pengembangan energi kotor PLTU batu bara.

Angka estimasi kematian dini akibat PLTU batubara yang saat ini sudah beroperasi, mencapai sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia.

Pembakaran batubara adalah salah satu kontributor terbesar polusi udara. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Seharusnya ada regulasi dan komitmen meninggalkan penggunaan batubara. Ini bukan hanya soal perubahan iklim atau penyelamatan lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat itu sendiri

Tim koalisi langit biru menjelaskan bahwa penggunaan energi terbarukan memang membutuhkan investasi awal yang besar. Namun, setelahnya pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya perawatan yang jauh lebih murah dan sangat bisa bersaing dengan sumber daya konvensional yang ada saat ini.

Dalam dokumen ANDAL bahwa 92% warga dinyatakan setuju adanya PLTU batu bara sedangkan 8% ragu-ragu. Angka 92% persen tersebut tidak disertai dengan rincian dan metodologi yang jelas. Sementara sejak awal sosialisasi proyek telah terjadi penolakan yang dibuktikan adanya 429 tanda tangan penolakan proyek PLTU batu bara dari warga Kelurahan Teluk Sepang yang disampaikan ke Gubernur Bengkulu dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo pada 24 Juni 2016. Penolakan proyek PLTU batu bara pun kembali ditegaskan warga ketika pihak ESDM menggelar sosialisasi AMDAL di shelter Kelurahan Teluk Sepang bersama tim penyusun AMDAL, Camat Kampung Melayu dan Lurah Teluk Sepang. Puncaknya, penolakan dilakukan warga dalam bentuk blockade jalan saat peletakan batu pertama proyek oleh Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti pada 25 Oktober 2016.

Fakta dampak lingkungan yang tidak dianalisis dalam dokumen ANDAL seperti kuantitas air dan kerawanan bencana. Temuan Kanopi di lapangan menunjukkan kajian dan analisis tim penyusun ANDAL sangat dangkal. Misalnya dalam dokumen ANDAL hanya disebutkan akan terjadi penurunan kualitas air. Sementara di lapangan terjadi penurunan kuantitas air akibat penancapan paku bumi dan penimbunan empat gorong-gorong saluran air dari lahan pertanian menuju kolam Pelabuhan Pulau Baai. Akibatnya, petani palawija sekitar proyek mengeluh dan merugi.

Pembangunan proyek PLTU menghancurkan 10 Hektar ekosistem mangrove. Padahal, pada Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang RTRW kota Bengkulu yang menetapkan Kecamatan Kampung Melayu yang merupakan lokasi PLTU Teluk Sepang sebagai kawasan rawan bencana Tsunami.

Karena itu, Koalisi Langit Biru mendesak Gubernur Bengkulu untuk mencabut Izin Lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu.

Ayo bergabung bersama kami dan ambil keputusan yang bijak untuk menghentikan pendirian PLTU batu baraTeluk Sepang.

Mencabut izin lingkungan Nomor Induk Berusaha : 8120009862693 Tanggal 2 November 2018.