Bebaskan Kecamatan Bojonegara Dan Puloampel Dari Debu Pertambangan Pasir Ilegal

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Aktivitas penambangan di Kecamatan Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut, karena aktivitas tersebut, dinilai tidak memerhatikan dampak lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bojonegara Puloampel (IKMBP) Komisariat UIN Ari Daelami putra mengatakan, aktivitas penambangan batu dan pasir di Kawasan Bojonegara-Puloampel kian menghawatirkan. Penambangan yang tak ramah lingkungan tersebut, menyebabkan rusaknya bukit-bukit, gundulnya hutan, serta makin minimnya ruang terbuka hijau.

Selain itu, kata dia, pembabatan bukit-bukit yang dilakukan oleh para penambang sangat tidak bijak mengingat kawasan Bojonegara, adalah daerah garis pantai. Sehingga, bukit dan pegunungan yang mengelilingi daerah tersebut, selama ini menjadi pasak sekaligus sebagai jalur evakuasi jika ada bencana tsunami sewaktu-waktu.

Industri-industri yang berkembang di Bojonegara terkesan masih kurang memerhatikan penanganan dampak lingkungan atau AMDAL (analisis dampak lingkungan). Utamanya kegiatan penambangan batu dan pasir.
“Kini, bukit-bukit itu tak ada lagi, yang tersisa adalah tanah-tanah yang kian hari makin gersang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aktivitas pertambangan yang tak ramah lingkungan tersebut, juga mengakibatkan resapan air menjadi berkurang. Drainase yang ada tersumbat oleh limbah kegiatan tambang. “Akibatnya, ketika hujan lebat mengguyur, sejumblah ruas jalan utama terendam banjir, seperti yang terjadi di Desa Puloampel, Kampung Candi, beberapa waktu lalu terjadi genangan air setinggi 50 sentimeter (cm), menyebabkan jalan tertutupi pasir, lumpur, dan tumpukan sampah,” ucapnya.

Ia menuturkan, buntut panjang dari banjir tersebut, adalah jalanan terendam air hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya, kondisi tersebut, merusak jalan (berlubang). “Belum lagi adanya wara-wirinya kendaraan pengangkut hasil tambang. Akibat aktivitas truk bertonase overload dan bagian- bagian kendaraan yang terbuat dari logam, seperti velg, knalpot, dan sebagainya menyumbang kerusakan jalan yang makin parah. Efek dari jalan yang berlubang akan menimbulkan terjadinya kecelakaan,” tuturnya.

Menurut dia, warga juga mengeluhkan kondisi tersebut. Belum lagi minimnya penerangan di sepanjang Jalan Bojonegara-Puloampel membuat ruas jalan tersebut, semakin berbahaya. “Harapannya, agar sistem drainase dan PJU (penerangan jalan umum) dapat dibangun di sepanjang Jalan Bojonegara-Puloampel oleh pemerintah sekitar dan dapat menyelesaikan masalah genangan air. Kini siapa yang harus disalahkan? Ini menjadi PR bersama bagi kita semua, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini,” katanya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya meninjau kembali masalah perizinan kegiatan pertambangan dan industri yang selama ini dinilai masih terlalu longgar. Kemudian, juga soal AMDAL menjadi poin yang harus diperhatikan kembali, sebagaimana UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Hal ini juga perlu pengawasan dari pemerintah, agar tidak timbul masalah-masalah sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Kawasan Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang memiliki luas wilayah keseluruhan sekitar 6.700,2 hektare dan dihuni hampir 75.000 jiwa. Bojonegara merupakan daerah kawasan industri, pabrik-pabrik banyak berdiri di kawasan tersebut. Proyek-proyek pertambangan, bahkan reklamasi mulai menyentuh daerah tersebut.

Sementara, Camat Puloampel Encep B Soemantri menuturkan, masalah tersebut (genangan air dan keluhan dampak penambangan) sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan, bukan hanya satu titik genangan, tetapi ada di tiga titik yang kondisinya serupa. “Kalau hujan deras itu selalu begitu air turun dari atas (bukit),” ucapnya.

Namun, tutur dia, seharusnya masalah tersebut, ditangani sejak dalam pembahasan AMDAL. Jika kondisi tersebut, diceritakan kepada perusahaan sejak pembuatan AMDAL, maka itu akan menjadi catatan. “Jadi, akan diperhatikan AMDAL-nya. Kalau sekarang paling saya dengan perusahaan terdekat pakai beko dan gitu lagi. Karena, enggak kontinu penyelesaiannya,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagai camat sering mendapatkan keluhan tersebut. Namun, untuk menyampaikan ke pusat terlalu jauh tahapannya. Akan tetapi, pihaknya sudah pernah mencoba menyampaikan kepada Bappeda Provinsi Banten ketika ada konsultasi Publik RKPD di Aula Tubagus Suwandi, belum lama ini. “Karena, jalan yang dikeluhkan itu adalah jalan nasional dan kewenangannya ada di pusat kalau kabupaten tidak punya kewenangan dan camat juga tidak punya kewenangan,” ujarnya.

Menurut dia, satu-satunya cara, adalah saat perusahaan melakukan izin perpanjangan. Namun itu hanya berlaku untuk perusahaan yang legal, sedangkan yang ilegal sulit dilakukannya. “Semua perizinannya harus dicek. Tapi, jangan cuma kecamatan, karena kalau kecamatan terlalu dekat dan berpotensi memicu konflik. Nah, pas perpanjangan nanti dilihat sejauh mana konvensi pemeliharaan jalan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat,” ucapnya.