Tuntut Gubernur Bali, Segera Usulkan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Setelah sebelumnya Pemprop Bali abai terhadap pandemi, lalu gelagapan menghadapinnya terbukti dengan kebijakan "surplus" imbauan kemandirian masyarakat untuk mencegah penanggulangan covid 19, akhirnya ada saat pemerintah pusat, Presdien Jokowi menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk respon kedarutannya, Gubernur mengeluarkan instruksi no 8551 tahun 2020. problemnya,  instruksi itu tidak jauh berbeda dengan isi imbaun-imbauan sebelumnya. Di satu sisi instruksi terbit, namun disisi lain terjadi kenaikan jumlah warga yang positif covid 19 halmana saat ini kasus positif sudah mencapai angka 98 orang.

Tuntutan warga agar segera diterapkan PSBB dimentahkan oleh Gubenur Bali yang dalam konferensi persnya menyatakan bahwa situasi Bali belum memenuhi syarat pemberlakuan PSBB. Alasannya kasus belum besar, dengan jumlah kasus positif 81 orang, 19 sembuh dan 2 meninggal sisa 60 yang dirawat. lalu Gubenrur menyatakan 51 dari PMI, 13 dari luar daerah dan lokal hanya 8. "Sebenarnya transmisi lokalnya, aliran lokalnya itu menurut saya kecil di Bali.  Karena itu untuk memberlakukan PSBB di Bali masih jauh, jauh...," kata Gubernur Bali. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan situasi yang ada. Jika mengikuti logika berpikir dari Gubernur Bali, maka dapat dianalisa sebagai berikut: jumlah kasus posititf 81 orang, dihubungkan dengan jumlah penduduk di Bali yakni 3,890,757 penduduk (jumlah penduduk  per 2010 versi BPS) maka  jumlah kasus kasus positif adalah 22 per 1 juta penduduk, oleh karenanya prosentase positif berkisar  pada 0,0022%. Dengan prosentase itu artinya Bali berada di peringkat ke 4 nasional, padahal situasi ini dalam kondisi  orang yang ditest belum mencapai  1000 orang.

Bila kasus positif sudah mencapai peringkat 4 nasional, maka menurut Saya itu sudah memenuhi kriteria pemberlakuan PSBB sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP no 21 th 2020.  Jika  Gubernur Bali beralasan bahwa kasus positf itu bukan transmisi lokal, maka patut catat bahwa PP no 21 th 2020 tidak mensyaratkan jenis transmisi sebagai parameter kriteria PSBB. Lagipula, berdasarkan keterangan Gubernur Bali, ada 13 orang positif dari luar daerah, artinya ada transmisi akibat dari pelintasan orang antar wilayah , dengan demikian hal itu sudah memenuhi syarat untuk memberlakukan PSBB. Oleh karenanya, PSBB sudah dapat diuuslkan karena telah memenuhi kriteria sebagamana PP mo 21 th 2020. jangan sampai menunggu banyak yang meninggal karena covid 19 untuk dijadikan dasar penerapan PSBB. Tidak ada alasan rasional bagi Gubenur Bali untuk menunda PSBB apalagi menyatakan PSBB masih jauh selain karena urusan anggaran dan masalah kewajiban memperharikan kebutuhan dasr penduduk jika melakukan PSBB.

Berdasarkan hal itu, mari kita tuntut Gubernur Bali agar:

1. Segera menyiapkan anggaran bersama 9 pemkab/pemkot di Bali guna memenuhi kebutuhan dasar penduduk sebagai prasyarat pengusulan penerapan PSBB diterapkan di Bali.

2. Segera mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB di wilayah Bali sebagaimana PP no 21 th 2020.

2. Segera berkoordinasi ke Gubernur Jatim dan Gubernur NTB guna bersama-sama menerapkan PSBB atau setidak-tidaknya membantu Propinsi Bali jika memberlakukan PSB agar pintu masuk wilayah utama di pelabuhan dapat diperketat protokol perlintasannya guna efektifitas penerapan PSBB

Semoga tuntutan ini diperhatikan dengan guna keselamatan kita bersama. Mari dukung Pemprop Bali dengan cara menandatangani petisi ini agar punya keberanian untuk mengusulkan penerapan PSBB di Bali.

Salam Juang

 I Wayan Gendo Suardana