Masyarakat Sibolga menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Di saat warga membutuhkan kehadiran, arahan, dan kepemimpinan yang jelas dari pemerintah daerah, Walikota Sibolga justru tidak berada di tengah masyarakat, meninggalkan warga dalam keadaan cemas, panik, lapar,  dan tanpa kejelasan langkah mitigasi yang nyata.

Keputusan untuk tetap berada di luar kota bahkan pada saat Status Waspada dan Siap Siaga sejak tanggal 22 November 2025, merupakan bentuk ketidakpekaan, ketidakhadiran moral, dan kegagalan dalam tanggung jawab publik.

Di tengah kondisi bencana, masyarakat tidak melihat:

1. Koordinasi lapangan yang efektif
2. Komunikasi publik yang jelas dan meyakinkan
3. Langkah mitigasi yang terstruktur dan terlihat
4. Kehadiran simbolik maupun nyata dari pemimpin tertinggi.
5. Kekecewaan masyarakat bukan lagi soal teknis, tetapi soal hilangnya kepercayaan kepada sosok yang seharusnya memimpin, menenangkan, dan melindungi.

Oleh karena itu, kami sebagai warga Sibolga meminta dengan tegas dan penuh kesadaran demokratis :

 
TUNTUTAN KAMI

1. Agar Wali Kota Sibolga secara jantan dan terbuka mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan menunjukkan kepemimpinan pada momen kritis.
2. Agar Pemko Sibolga segera melakukan evaluasi total terhadap jalur komando, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan daerah.
3. Agar pemerintah provinsi dan lembaga terkait mengambil langkah-langkah perbaikan struktural, demi memastikan keselamatan warga Sibolga tidak lagi ditelantarkan.

Jika seorang pemimpin tidak mampu berdiri bersama rakyat saat bencana, maka rakyat berhak meminta ia memberi ruang bagi pemimpin yang lebih.

Merdeka 🇮🇩