Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19 Aceh!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Petisi ini bertujuan untuk mengajak seluruh rakyat Aceh untuk menuntut Pemerintah Aceh agar transparan dalam pengelolaan anggaran COVID-19 di Aceh.

Setelah keluarnya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, Pemerintah Aceh telah melakukan refocusing/realokasi anggaran khusus untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 1,744 Trilyun. Hal ini belum lagi ditambah dengan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Aceh yang totalnya Rp 3,225 Trilyun. Jumlah anggaran yang cukup besar ini tidak diimbangi dengan fungsi pengawasan yang memadai, karena Pemerintah Aceh sangat tertutup dalam pengelolaannya. Padahal dalam surat SKB yang kita sebut diatas, di poin kedua belas disebutkan bahwa DPRD Provinsi (baca: DPRA) agar turut serta melakukan pengawasan terhadap progres penyesuaian anggaran.

Sampai saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga belum diberikan rincian anggarannya sehingga fungsi pengawasannya mengalami kebuntuan. Tidak adanya pengawasan terhadap anggaran yang cukup fantastis ini sangat rawan dan berpotensi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan.

Setelah mencermati hasil rapat koordinasi antara Satgas Pengawasan DPRA dan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Aceh pada 4 Mei 2020 serta rapat DPRA dengan Tim TAPA pada 6 Mei 2020, kami tidak melihat adanya indikasi keterbukaan data dari Pemerintah Aceh, khususnya terkait alokasi anggaran yang berjumlah triliunan rupiah. Pun begitu, DPRA dan Satgas Pengawasannya juga tidak memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengultimatum pemerintah Aceh untuk transparan.

Berdasarkan tingkah laku Pemerintah Aceh yang sampai hari ini tidak memiliki niat baik dalam transparansi pengelolaan anggaran rakyat, kami Koalisi Rakyat Aceh Menolak Pokle'k APBA (KARAMPOK-APBA) dengan ini mengajak suluruh rakyat Aceh dimana pun berada untuk menandatangani petisi ini dengan pernyataan :

1. Menuntut Pemerintah Aceh untuk segera mempublikasikan data anggaran dan data beneficiaries covid-19 Aceh. Sejauh ini Pemerintah Aceh masih sangat tertutup dalam penggunaan anggaran covid-19. Perilaku ini adalah preseden buruk kepada publik, seakan-akan ada permainan dalam mengelola dana umat. Bermain kucing-kucingan terhadap anggaran rakyat di masa bencana adalah perilaku yang sangat keji!

2. Mendasak Pemerintah Aceh untuk segera berhenti mempertontonkan dagelan dan intrik politik yang sudah usang di zaman demokrasi modern. Tata kelola negara modern sesungguhnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan. Tindakan abuse of power yang sedang dipraktikkan oleh Pemerintah Aceh adalah cerminan kediktatoran!

3. Mempertanyakan program & skema Pemerintah Aceh dalam penanganan COVID-19. Sampai hari ini belum muncul satu pun penjelasan ke publik mengenai program kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah Aceh secara komprehensif, selain program pemerintah pusat dan pembagian sembako. Pemerintah Aceh perlu memberikan uraian konkrit mengenai kegiatan penanganan yang akan dilakukan. Jangan sampai anggaran yang fantastis justru dihabiskan untuk program siluman!

4. Meminta DPRA serius bekerja secara kolektif untuk menuntut pemberian data anggaran covid-19 dari Pemerintah Aceh. Jangan sampai DPRA mengkhianati fungsi pengawasan yang telah dimandatkan oleh rakyat.

5. Memohon kepada orang-orang dalam lingkaran terdekat kekuasaan (penasehat/staf ahli) Plt. Gubernur Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, untuk memberikan masukan dan nasehat yang konstruktif dan visioner. Khusus masalah transparansi, gagasan-gagasan dari orang terdekat sangat menentukan masa depan Plt. Gubernur Aceh, jangan sampai masukan dan nasehat orang terdekat justru menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Refocussing APBA memang bukan maunya Nova, tapi transparansi anggaran adalah maunya rakyat!

 

Tertanda,

Koalisi Rakyat Aceh Menolak Pokle'k APBA
(KARAMPOK-APBA)

 

Anggota Koalisi :

1. Aceh Menonton

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNSYIAH

3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry

4. Dewan Kepemudaan Nasional (DKN) Aceh

5. Dialektik Institute

6. Front Oentoek Bantuan Aceh (FOBA) Jakarta

7. Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh (HIMPAC) Sumatera Barat

8. Ikatan Mahasiswa Aceh Turki (IKAMAT)

9. Ikatan Mahasiswa dan Pamuda Aceh (IMAPA) Jakarta

10. Ikatan Pemuda Aceh (Ikapa) Bandung

11. Ikatan Mahasiswa Aceh Jerman (IMAN)

12. Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS) Semarang

13. Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang

14. Ikatan Pelajar Tanah Rencong (IPTR) Sumatera Utara

15. Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA)

16. Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN)

17. Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Lhokseumawe

18. Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta