Penolakan Kenaikan Tunjangan DPRD Kota Sukabumi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Disaat PAD yang menurun dan sumbangan yang sedikit dari Anggaran DPRD untuk penanganan COVID-19 ini, ternyata bukan berarti DPRD sudah kehabisa anggaran. Tetapi ternyata anggota DPRD Kota mengajukan kenaikan tunjangan pada APBD Perubahan Kota Sukabumi tahun 2020. Berdasarkan surat DRPD nomor 172.4/687/DPRD tanggal 27 Oktober 2020, DPRD mengajukan kenaikan Tunjangan sebagai berikut :
1. Tunjangan Perumahan :
� Ketua DPRD = 32.500.000/bulan =
� Wakil Ketua DPRD = 32.000.000/bulan
� Anggota DPRD = 31.000.000/bulan
2. Tunjangan Trasnportasi :
� Anggota
= 13.000.000/bulan

Jumlah nominal kenaikan tunjangan sangat besar, tunjangan transportasi yang asalnya 15.800.000/bulan menjadi 31.000.000/bulan. Kenaikan ini hampir 100%. Kemudia tunjangan transportasi yang awalnya 9.800.000/orang/bulan naik menjadi 13.000.000/orang/bulan atau naik sekitar 32%.
Ajuan kenaikan ini sungguh sangat tidak memperhatikan etika, moral dan kepatutan. Disaat masyarakat sedang mengalami kesusahan, anggota DPRD Kota Sukabumi menaikkan tunjangan. Apapun alasannya ini sungguh sangat tidak masuk akal. DPRD yang pada PERDA Nomor 19 Tahun 2014 pasal 18 poin d disebutkan bahwa berkewajiban untuk “mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;”. Ternyata melanggar kewajiban tersebut

Kenaikan tunjanan ini, juga telah di tanda tangani oleh Walikota. Tolak Kongkalikong Antara DPRD dan Walikota mengenai kenaikan tunjangan.