Sebagai warga Indonesia, LMND Banten merasa sangat prihatin dengan sikap DPR yang patut dipertanyakan. Kami semua merasa keberadaan demokrasi di Indonesia dipertaruhkan. Untuk menjaga marwah demokrasi di negara kita, tuntutan ini menjadi sangat urgen dan penting.

LMND Banten meminta kepada semua warga untuk menuntut DPR taat putusan MK. Jika tidak, LMND Banten akan boikot Pilkada.

Ketidaktaatan DPR terhadap putusan MK ini mencerminkan sikap otoritarian, bukan demokratis. 

Ini juga mengindikasikan bahwa hasil Pilkada bisa jadi tidak murni representasi dari suara rakyat.

Menurut data dari KPU, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 hanya mencapai 77.10% dari total pemilih terdaftar (sumber: KPU). Dan jika ditambah ketidaktaatan DPR dan aksi boikot kita, bisa jadi pemilih berada di bawah 50%. Daripada menjadi pemilih yang dihadapkan pada kotak kosong akibat kartel politik saat ini.

Mari kita tuntut DPR untuk menegakkan demokrasi dengan taat pada hukum dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh MK. 

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, LMND Banten  berharap DPR akan memenuhi tuntutan ini untuk kebaikan kita semua dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon dukungannya untuk menandatangani petisi ini.

Dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK telah memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tetap memiliki hak untuk mengajukan calon kepala daerah, meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Keputusan ini mempertegas hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui mekanisme yang lebih inklusif dan demokratis.

Putusan ini menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur dengan syarat perolehan suara sah minimal 10 persen dalam Pemilu DPRD untuk provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 2 juta jiwa. Untuk provinsi dengan DPT antara 2 hingga 6 juta jiwa, syarat minimal perolehan suara adalah 8,5 persen; untuk provinsi dengan DPT antara 6 hingga 12 juta jiwa, minimal 7,5 persen; dan untuk provinsi dengan DPT di atas 12 juta jiwa, minimal 6,5 persen suara sah.

Untuk pemilihan bupati/wali kota beserta wakilnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon dengan syarat perolehan suara sah minimal 10 persen dalam Pemilu DPRD di wilayah dengan DPT lebih dari 250 ribu jiwa. Untuk wilayah dengan DPT antara 250 hingga 500 ribu jiwa, syarat minimal adalah 8,5 persen; untuk DPT antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa, minimal 7,5 persen; dan untuk DPT di atas 1 juta jiwa, minimal 6,5 persen suara sah.

Selain itu, melalui putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK juga menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat penetapan calon. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin.

LMND Banten menyerukan kepada seluruh warga negara untuk bersama-sama menuntut agar hak-hak ini dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak terkait. 

Hak rakyat untuk memilih pemimpin adalah esensi dari demokrasi, dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 harus berjalan dengan penuh integritas sesuai dengan ketetapan hukum yang ada. Dukungan Anda untuk menandatangani petisi ini sangat berarti demi terwujudnya demokrasi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.