Rencana DPR untuk menganggarkan dana daerah pemilihan (dapil) sebesar 20 milyar rupiah untuk setiap anggota dewan adalah langkah yang sangat keliru dari DPR. Setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa usulan dana dapil harus ditolak, yang jika dhitung totalnya bisa mencapai 11,2 triliun rupiah.

Pertama, kebijakan ini akan semakin memperbesar kesenjangan pembangunan daerah. Jumlah kursi anggota DPR yang mayoritas ada di pulau Jawa, akan membuat kesenjangan Jawa dan luar Jawa semakin jauh. Jika dhitung, total anggaran dana dapil untuk pulau Jawa totalnya mencapai 6,2 triliun rupiah.

Kedua, ikut campurnya DPR dalam rencana pembangunan, dan bahkan sampai ke eksekusinya, akan mengacaukan tugas dan fungsi DPR yang sudah diatur UU. Jangankan untuk ikut merencanakan pembangunan dapil, tugas pokok DPR saja dalam menyelesaikan 61 prolegnas di tahun 2015, berapa yang sudah diselesaikan? Tak semestinyta DPR di tengah sorotan tugas wajib yang belum selesai, malah merencanakan anggaran banyak kepada APBN yang belum jelas tujuan, pemakaian, dan pertanggungjawabannya.

Ketidaktepatan logika dalam persoalan ini juga disampaikan oleh Bambang Wuryanto, yang mengatakan dana aspirasi akan menunjukkan kegagahan legislator. 

Ketiga, rencana anggaran dapil yang nilainya sangat besar ini, akan semakin memicu lahirnya banyak proyek fiktif dari anggaran yang ditumpangkan di APBD. Apalagi, dalam rencana anggaran 20 milyar yang diinginkan DPR ini belum jelas kenapa sampai muncul angka 20 milyar? bagaimana perencanaannya? pertanggungjawabannya seperti apa? siapa yang akan mengelola dana sebanya.

Maka dari itu Koalisi Kawal Anggaran mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak rencana dana dapil ini. Hal yang utama tentu saja untuk menyelamatkan anggaran negara yang mubazir, dan tidak jelas penggunaannya. Lebih dari itu, tentu saja ini untuk menjaga ritme dan keteraturan rencana pembangunan nasional yang telah disusun.

DPR mesti segera menghentikan pembahasan dana aspirasi atau dana dapil yang sedang dibahas. Begitu juga dengan fraksi partai politik yang ada di DPR. Partai Golkar, Gerindra, PKS, dan PAN yang getol mendorong gagasan ini, mesti mengikuti gagasan rasional dari Partai Nasdem yang menolak dana aspirasi. #TolakDanaAspirasi