Petition Closed
Petitioning DPR RI Pimpinan Komisi IX and 19 others

Presiden dan DPR: Sahkan Konvensi Kerja Layak PRT dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Presiden & DPR Sahkan Konvensi Kerja Layak PRT & UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga !

Ketika bicara keadilan dan kesetaraan, pemimpin, penyelenggara negara, para tokoh, atau kita, sering lupakan mereka. Mereka sulit hidup sejahtera tapi membantu kita hidup sejahtera. Mereka tak bisa sekolah tapi membantu kita saat bersekolah, bicara pendidikan dan menikmati hasilnya.

Mereka adalah “pekerja” rumah tangga. Orang masih menyebutnya “pembantu.” Pekerja adalah sebutan untuk menyamakan posisi hukum mereka sebagai orang yang “bekerja,” bukan hanya “membantu.” Sebab kenyataannya, mereka bekerja, bahkan lebih dari pekerja umumnya apabila dibandingkan waktu, upah, dan ketentuan kerja.

Sebutan itu untuk menjadikan pekerjaan ini lebih adil. Lebih setara. Lebih sejahtera.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” begitu bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2).

Cukup sudah Suningsih, Sunarsih, Sutini, Mariani, atau Marlena yang mengalami kekerasan oleh majikan dalam negeri. Cukuplah sudah PRT Migran dari Nirmala Bonet hingga Sumiati, Erwina mengalami kekerasan oleh majikan luar negeri. Cukup sudah Wilfrida yang kini dituntut mati di Malaysia. Cukup!

Demi cita-cita itu, sebuah undang-undang dibutuhkan. Di Internasional sudah lahir Konvensi ILO 189 Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga 16 Juni 2011. Presiden SBY sendiri menyampaikan Pemerintah RI akan menjadikan Konvensi ini sebagai acuan peraturan perundanganan untuk perlindungan PRT di dalam negeri dan PRT Migran. Konvensi ini penting untuk menjadi acuan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan amandemen UU No.39 Tahun 2004 PPTKILN atau UU Perlindungan Pekerja Migran yang baru.

Tinggal 2 langkah lagi, Indonesia, satu langkah pertama, yaitu Pemerintah dan DPR harus meratifikasi Konvensi Kerja Layak PRT.

Langkah kedua, untuk acuan dan lahirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rancangannya sudah ada, yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang masuk Program Legislasi Nasional (2004). Enam tahun kemudian, menjadi Prioritas Prolegnas. Bahkan Komisi IX telah melakukan pembahasan hingga studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012. Hasilnya?

RUU ini diperdengarkan kepada masyarakat (Uji Publik) pada 27 Februari 2013. Empat bulan kemudian, masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif. Ini artinya sudah ada kemajuan.

Agar terus ada kemajuan, dan disahkan oleh DPR bersama Pemerintah, maka kami mulai petisi Wujudkan SItuasi Layak Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga pada laman change.org

Bila Konvensi  diratfikasi dan  RUU ini disahkan, maka perjuangan ini lebih mempunyai landasan dan kekuatan. Tak boleh ada lagi upah rendah, dipotong, ditunda, atau tidak dibayar. Tak boleh ada lagi kerja tanpa cuti, libur atau batas jam kerja layak 12-16 jam/hari yang merusak kesehatan. Tak boleh ada lagi yang tewas dianiaya, diperkosa atau dibunuh. Perbudakan modern harus dihapuskan.

Segera Ratifikasi Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT dan sahkan RUU PPRT! Mereka mengerjakan tugas dalam yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai tugas luar. Mereka adalah pekerja yang sangat penting dan dibutuhkan oleh jutaan keluarga.

Letter to
DPR RI Pimpinan Komisi IX
DPR RI Fraksi Partai Golkar
DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (DPR RI)
and 17 others
DPR RI Fraksi Partai Demokrat (DPR RI)
DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (DPR RI)
DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (DPR RI)
DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (DPR RI)
DPR RI Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (DPR RI)
DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR RI)
KPP&PA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPP&PA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPR RI Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah RI Kaukus Perempuan DPD RI
DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional
DPR RI Ketua
Kemenakertrans Dirjen Binapenta
DPR RI Anggota Dewan
DPR RI Anggota Dewan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Asisten Deputi Urusan Perlindungan Tenga kerja Perempuan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
Presiden & DPR Sahkan Konvensi Kerja Layak PRT & UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga !

Ketika bicara keadilan dan kesetaraan, pemimpin, penyelenggara negara, para tokoh, atau kita, sering lupakan mereka. Mereka sulit hidup sejahtera tapi membantu kita hidup sejahtera. Mereka tak bisa sekolah tapi membantu kita saat bersekolah, bicara pendidikan dan menikmati hasilnya.

Mereka adalah “pekerja” rumah tangga. Orang masih menyebutnya “pembantu.” Pekerja adalah sebutan untuk menyamakan posisi hukum mereka sebagai orang yang “bekerja,” bukan hanya “membantu.” Sebab kenyataannya, mereka bekerja, bahkan lebih dari pekerja umumnya apabila dibandingkan waktu, upah, dan ketentuan kerja.

Sebutan itu untuk menjadikan pekerjaan ini lebih adil. Lebih setara. Lebih sejahtera.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” begitu bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2).
Cukup sudah Suningsih, Sunarsih, Sutini, Mariani, atau Marlena yang mengalami kekerasan oleh majikan dalam negeri. Cukuplah sudah PRT Migran dari Nirmala Bonet hingga Sumiati, Erwina mengalami kekerasan oleh majikan luar negeri. Cukup sudah Wilfrida yang kini dituntut mati di Malaysia. Cukup!

Demi cita-cita itu, sebuah undang-undang dibutuhkan. Di Internasional sudah lahir Konvensi ILO 189 Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga 16 Juni 2011. Presiden SBY sendiri menyampaikan Pemerintah RI akan menjadikan Konvensi ini sebagai acuan peraturan perundanganan untuk perlindungan PRT di dalam negeri dan PRT Migran. Konvensi ini penting untuk menjadi acuan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan amandemen UU No.39 Tahun 2004 PPTKILN atau UU Perlindungan Pekerja Migran yang baru.

Tinggal 2 langkah lagi, Indonesia, satu langkah pertama, yaitu Pemerintah dan DPR harus meratifikasi Konvensi Kerja Layak PRT.

Langkah kedua, untuk acuan dan lahirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rancangannya sudah ada, yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang masuk Program Legislasi Nasional (2004). Enam tahun kemudian, menjadi Prioritas Prolegnas. Bahkan Komisi IX telah melakukan pembahasan hingga studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012. Hasilnya?

RUU ini diperdengarkan kepada masyarakat (Uji Publik) pada 27 Februari 2013. Empat bulan kemudian, masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif. Ini artinya sudah ada kemajuan.

Agar terus ada kemajuan, dan disahkan oleh DPR bersama Pemerintah, maka kami mulai petisi Wujudkan SItuasi Layak Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga pada laman change.org

Bila Konvensi diratfikasi dan RUU ini disahkan, maka perjuangan ini lebih mempunyai landasan dan kekuatan. Tak boleh ada lagi upah rendah, dipotong, ditunda, atau tidak dibayar. Tak boleh ada lagi kerja tanpa cuti, libur atau batas jam kerja layak 12-16 jam/hari yang merusak kesehatan. Tak boleh ada lagi yang tewas dianiaya, diperkosa atau dibunuh. Perbudakan modern harus dihapuskan.
Segera Ratifikasi Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT dan sahkan RUU PPRT! Mereka mengerjakan tugas dalam yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai tugas luar. Mereka adalah pekerja yang sangat penting dan dibutuhkan oleh jutaan keluarga.