Bantuan sosial yang tak tepat sasaran, pelayanan terhadap masyarakat yang tidak ramah, penyebaran informasi yang kurang maksimal, merupakan sedikit dari banyaknya masalah yang ada di pemerintahan desa. Tidak terkecuali Pemerintah Desa Cukir yang menaungi 3 (tiga) dusun yakni Cukir, Tebuireng dan Sumoyono. 

Oktober 2022, sebuah media lokal memberitakan seorang warga desa Cukir yang kelimpungan mencari dana untuk berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Upaya penggalangan dana pun dilakukan melalui laman ini. Mirisnya, jarak rumah yang bersangkutan hanya beberapa meter saja dari kantor desa. Padahal mereka hidup di bawah garis kemiskinan dengan pencaharian sebagai buruh serabutan.

Pemerataan bantuan sosial menjadi persoalan yang susah dipecahkan. Ada warga yang memang benar-benar membutuhkan, tapi luput dari pengawasan. Di sisi lain ada sejumlah keluarga yang tergolong tidak kekurangan, namun mendapatkan berbagai bantuan. Harusnya permasalahan ini menjadi perhatian oleh perangkat desa, terutama yang membidangi kesejahteraan masyarakat. 

Contoh lain ada seorang janda yang tinggal sendiri dengan usia renta. Tak ada yang mencarikannya nafkah. Mbah Legi namanya, sehari-hari mengais rejeki dengan menjual gorengan di pasar mulai dari pagi buta. Tak ada yang meringankan bebannya, termasuk pemerintah desa. 

Kedua adalah permasalahan praktik pelayanan masyarakat yang tidak ramah. Hal tersebut membuat sebagian orang enggan berurusan dengan perangkat desa. Sejumlah perangkat desa juga sering tidak mengindahkan aduan masyarakat. Terkesan menyepelekan, membuat banyak aduan ke pemerintah desa tak ubahnya angin lalu yang tak kunjung mendapat penyelesaian. 

Selanjutnya adalah akses informasi yang tidak maksimal dapat dinikmati. Informasi-informasi penting kadang hanya dapat dinikmati oleh lingkup elitisi. Artinya hanya orang yang dekat dengan perangkat desa yang bisa mengetahui keseluruhan kabar terkini. 

Ironi pada desa yang masuk kategori sebagai desa mandiri. Harusnya Desa Cukir juga dapat berbenah diri. Seperti siapa saja penerima bantuan agar kembali dikaji. Melayani warga tanpa tebang pilih dan dilakukan dengan sepenuh hati. Serta transparan dalam mengelola informasi agar hak seluruh warga dapat terpenuhi.