Kemenangan

Tolak RUU KKS! RUU KKS Bermasalah!

Petisi ini membuat perubahan dengan 6.115 pendukung!


Kamu pengguna internet? Kalau tiba-tiba ponselmu masuk dalam kategori ancaman siber menurut BSSN, gimana?

Atau kamu mahasiswa yang punya passion di bidang keamanan dan ketahanan siber? Kalau tiap kali kamu neliti keamanan jaringanmu harus izin BSSN, gimana? Atau kalau kamu mahasiswa yang mau neliti algoritma terkait keamanan jaringan tapi harus minta izin BSSN dulu, mau ga?

Hal-hal yang disebut di atas sangat mungkin terjadi jika RUU KKS disahkan.

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau biasa disingkat RUU KKS masuk dalam daftar undang-undang yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada masa jabatan DPR 2014-2019 alias pada September 2019.

RUU KKS ini baru diungkap ke publik pada pertengahan Juli 2019, bahkan di kalangan industri dan akademisi keamanan siber di Indonesia pun banyak yang baru mendapatkan draft RUU tersebut pada awal September 2019. Naskah akademiknya pun baru diupload di situs DPR pada Juni 2019 http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20190617-025848-5506.pdf

Draft RUU KKS bisa kamu baca di http://institute.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-Keamanan-dan-Ketahanan-Siber.pdf

Beberapa pasal dalam RUU KKS yang menurut ID Institute bermasalah antara lain:

1. Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan kamsiber terbatas hanya untuk:
a. perlindungan sistem elektronik pada lingkup internal organisasi dan/atau keamanan;
b. penyediaan jasa di bidang kamtasiber

Pembahasan: Di DNA internet (yang diakui mayoritas masyarakat global, bisa dibaca di https://www.internetsociety.org/resources/doc/2016/internet-governance-why-the-multistakeholder-approach-works/ terdapat 3 prinsip utama yakni participatory bottom-up process, prioritising stability and integrity of systems, dan maintaining the open nature of the underlying technologies. RUU ini membolehkan masyarakat hanya boleh ada pada sistem internal organisasi dan jasa kamtasiber, sangat membatasi partisipasi masyarakat. Selain itu, RUU ini ingin menggabungkan seluruh fungsi keamanan dan ketahanan siber pada satu lembaga pemerintah. Ini jelas merusak integritas sistem internet itu sendiri dan tidak sesuai dengan prinsip interoperability internet governance yang menyatakan bahwa internet dijalankan oleh berbagai lembaga atau organisasi.

2. Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa Ancaman siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: e. produk, prototipe produk, rancangan produk, atau invensi yang dapat digunakan sebagai senjata Siber;

Pembahasan: Semua perangkat yang terhubung ke internet (seperti laptop, ponsel) bisa menjadi senjata siber. Apakah ini berarti seluruh produk yang dapat digunakan untuk mengakses internet masuk dalam ancaman siber dan diawasi oleh BSSN?

3. Pasal 47: Dalam rangka melaksanakan Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, BSSN melakukan kegiatan:
f. Pemberian izin untuk kegiatan penelitian dan pengujian kekuatan Keamanan dan Ketahanan Siber;

Pembahasan: Apakah jika mahasiswa-mahasiswa IT meneliti atau menguji algoritma yang bersinggungan dengan keamanan internet, harus izin dulu ke BSSN? Berapa banyak izin yang akan dikeluarkan BSSN tiap harinya? Dan izin-izin ini akan menyulitkan adanya perkembangan kamtasiber di Indonesia.

Jika ingin membaca pembahasan pasal lainnya dapat dibaca di http://institute.id/wp-content/uploads/2019/09/DIM-RUU-KKS-singkat.docx

Atau dapat dilihat di https://www.instagram.com/p/B2HPheEg9uL/ jika sekaligus ingin menyebarkan poin-poin bermasalah tersebut.

Pada 4 September lalu, ID Institute telah menggelar diskusi publik terkait RUU KKS bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Juru Bicara PSI bidang IT Sigit Widodo, Akademisi ITB Budi Rahardjo, eks wakil ketua ID SIRTII Salahuddien, dan pakar legislative drafting Indra Budi Sumantoro. Mereka semua setuju untuk menolak draft RUU tersebut dikarenakan RUU tersebut memiliki banyak revisi dan dipertanyakan oleh berbagai stakeholder.

Video rekaman diskusi tersebut dapat disimak di https://web.facebook.com/psi.or.id/videos/2753920564642600/ 

Pernyataan enam pembicara tersebut dapat dilihat di http://institute.id/rilis-media-diskusi-ruu-kks/ 

Presentasi ID Institute dapat diunduh di http://institute.id/wp-content/uploads/2019/09/Svaradiva_ID-Institute_RUU-Kamtasiber.pptx 

Selain ID Institute (juga PSI, Amnesty International Indonesia, akademisi ITB, eks IDSIRTII, dan pakar legislative drafting), banyak organisasi lain yang juga menggelar diskusi mempertanyakan RUU KKS dan/atau menyatakan sikap menolak, antara lain:

1. Safenet https://id.safenet.or.id/2019/09/rilis-pers-dpr-dan-pemerintah-indonesia-segera-tunda-pembahasan-ruu-keamanan-dan-ketahanan-siber/https://www.merdeka.com/teknologi/safenet-minta-tunda-pembahasan-ruu-keamanan-dan-ketahanan-siber.html

2. PANDI https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/14534481/pengelola-domain-internet-menolak-jika-ruu-kks-disahkan-terburu-buru

3. Mastel https://www.indotelko.com/read/1567984598/mastel-ruu-kamtansiber

4. Indonesia Cyber Security Forum https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190822192049-185-423895/tak-libatkan-industri-ruu-kamtansiber-disebut-monopoli 

5. ELSAM https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190905180423-185-427911/elsam-bssn-bisa-selewengkan-kekuasaan-lewat-ruu-kamtansiber

Pada 16 September 2019, DPR membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk RUU KKS (sumber: https://news.detik.com/berita/d-4708812/dpr-tetapkan-anggota-pansus-ruu-keamanan-siber-ini-nama-namanya) Mereka adalah:

F-PDIP
Bambang Wuryanto
Charles Honoris
Marinus Gea
Arteria Dahlan
M Nurdin

F-Golkar
Meutya Hafid
Bobby Adhityo Rizaldi
Jhon Kenedy Azis
Adies Kadir
Sarmuji

F-Gerindra
Desmon Mahesa
Muhammad Syafii
Ahmad Riza Patria
Supratman Andi Agtas

F-Demokrat
Teuku Riefky Harsya
Hari Kartana
Erma Suryani Ranik

F-PAN
Totok Daryanto
Yandri Susanto
Haerudin

F-PKB
Yaqut Cholil Qoumas
Jazilul Fawaid

F-PKS
Jazuli Juwaini
Sukamta

F-PPP
Achmad Baidowi
Arwani Thomafi

F-NasDem
Zulfan
Supiadin

F-Hanura
Sudiro Asno

Kami tidak menegasikan bahwa Indonesia butuh RUU KKS. Hanya saja draft RUU KKS yang dibahas kali ini membutuhkan banyak revisi dan pembahasan mendalam yang tentunya melibatkan berbagai stakeholder (bukan lembaga pemerintah saja!) dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. RUU KKS tidak se-urgent itu untuk disahkan. Banyak RUU terkait ICT lainnya yang lebih perlu diprioritaskan untuk dibahas seperti:

- UU Telekomunikasi yang sudah berusia 20 tahun

- RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

- Revisi UU ITE

Kami menyatakan #TOLAKRUUKKS untuk disahkan jika isi pasal-pasal dalam RUU KKS masih bermasalah. 

Kami akan menyampaikan petisi ini pada PANSUS RUU KKS.

 

 

UPDATE:

Pada 20 September 2019, kami menerima jadwal Pansus RUU KKS di mana di dalamnya sama sekali tidak dijadwalkan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Jadwal ini bisa dilihat di twit https://twitter.com/Lini_ZQ/status/1176082809632382976

 

Analisis Heychael (Pendiri Remotivi) dan Svaradiva (Ketua ID Institute) terkait RUU KKS dapat dibaca di https://geotimes.co.id/kolom/kami-membaca-draf-uu-keamanan-siber-dan-tidak-menemukan-akal-sehat-di-dalamnya/ 

 

Damar Juniarto (SAFENET) membuat thread terkait RUU KKS (mengapa berbahaya, pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dsb), bisa disimak di https://twitter.com/DamarJuniarto/status/1176853557514883072 

 

Infografis terkait wewenang BSSN yang diatur dalam RUU KKS dapat dilihat di https://www.instagram.com/p/B20mRvpg_Xn/ 

 

File-fle lain terkait RUU KKS (seperti presentasi, penjelasan, opini, artikel) dapat diambil di s.id/tentangruukks atau s.id/tentangRUUKKS 



Hari ini: Internet Development Institute mengandalkanmu

Internet Development Institute ID Institute membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dewan Perwakilan Rakyat: Tolak RUU KKS! RUU KKS Bermasalah!". Bergabunglah dengan Internet Development Institute dan 6.114 pendukung lainnya hari ini.