DASAR PERMOHONAN 

1. Kelangkaan BBM Bersubsidi 

Kelangkaan BBM bersubsidi menyebabkan meningkatnya biaya operasional karena pengemudi harus mengantri lama atau membeli BBM non-subsidi. 

2. Harga BBM Eceran yang terlalu tinggi 

Harga BBM Bersubsidi yang dijual eceran di Wilayah Bahodopi sangat tidak masuk akal dengan perbotolnya dibandrol seharga Rp. 15.000,- (dengan isi dalam sebotol tidak sampai 1 liter).  

3. Kondisi Jalan 

Kondisi jalan di Bahodopi berbeda dengan daerah lain, karena aktivitas industri dan kendaraan berat sehingga biaya perawatan kendaraan meningkat. Hal ini dapat terlihat dari jalanan yang berlubang, licin jika kondisi jalan basah, berdebu parah dalam kondisi tidak ada hujan, serta banjir berlumpur saat hujan turun.  

4. Kemacetan 

Perjalanan yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar 10 menit, kini dapat mencapai 30 menit atau lebih sehingga produktivitas menurun, karena 1 kali macet itu bisa sampai berjam-berjam sehingga konsumsi BBM meningkat. 

5. Tarif yang Tidak Lagi Layak 

Tarif Bike standar sekitar Rp. 10.500,- dan setelah berbagai hasil pemotongan komisi, pajak dan lain-lain menyebabkan pendapatan bersih yang diterima mitra hanya berkisar Rp. 9.203,-, Nilai tersebut tidak lagi sebanding dengan biaya operasional serta waktu yang dihabiskan dijalanan.  

6. Ketidakakuratan Titik Lokasi Jemputan Dan Tujuan 

Seringkali terjadi antara titik jemput dan titik antar yang dipasang oleh konsumen itu jauh dari titik sehenarnya, sehingga ini berdampak pada pemborosan biaya operasional, BBM, dan juga waktu penyelesaian tiap orderan 

7. Biaya Service Dan Perawatan Kendaraan 

Di Bahodopi untuk biaya service dan perawatan kendaraan jauh berbeda dari daerah lain, sebagai fakta lapangan, misal unit Yamaha Fino 125 saat ganti oli mesin saja di bahodopi harus mengeluarkan biaya kisaran Rp. 65.000,- / Rp. 70.000,-, sementara didaerah lain contoh Kota Makassar hanya kisaran Rp. 50.000,- an saja, belum lagi untuk biaya-biaya rutin lainnya

TUNTUTAN 

1. Melakukan evaluasi tarif Bike Maxim di Bahodopi.
2. Menyesuaikan tarif dasar sesuai kondisi operasional dilapangan. 
3. Meninjau kembali besaran komisi atau potongan.
4. Memberikan kebijakan tarif khusus untuk wilayah industri.
5. Membuka ruang dialog dengan perwakilan mitra pengemudi.
6. Memberikan kebijakan yang tidak hanya menguntungkam satu pihak