Sebagai warga Riau, kami menyaksikan ironi ketimpangan fiskal yang sangat nyata di hadapan mata kami. Bumi Lancang Kuning diperkirakan menyumbang perputaran nilai sumber daya alam hingga sekitar Rp1.200 triliun per tahun melalui kekayaan migas dan perkebunan kelapa sawit yang menopang perekonomian nasional.

Namun, porsi terbesar pungutan kekayaan tersebut langsung ditarik ke kas pemerintah pusat. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tercatat hanya berada di kisaran Rp8,32 triliun—artinya daerah penghasil hanya menikmati kembali sekitar 0,69% dari potensi nilai ekonomi raksasa yang dihasilkannya.

Akibat sentralisasi fiskal dan formula bagi hasil yang timpang ini, masyarakat di daerah harus menanggung beban berat:

1. Jalan-jalan penghubung dan urat nadi perekonomian di berbagai kabupaten/kota masih banyak yang rusak parah akibat dilalui armada industri.
2. Fasilitas kesehatan rujukan dan rumah sakit memadai masih sangat terbatas di wilayah pelosok.
   Sarana pendidikan serta kesempatan kerja bagi pemuda lokal belum sebanding dengan kekayaan industri yang beroperasi di tanah kami.
3. Dampak ekologis dan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh warga lokal tanpa dukungan anggaran pemulihan yang sepadan.

Kami menuntut adanya keadilan fiskal yang nyata dan transparan. Oleh karena itu, melalui petisi ini kami mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk:

1. Merevisi regulasi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH): Memberikan persentase alokasi yang jauh lebih adil dan proporsional bagi daerah penghasil dari sektor migas serta perkebunan kelapa sawit (termasuk pungutan ekspor sawit).
2. Memperluas otonomi dan kewenangan fiskal daerah: Memberikan ruang anggaran yang cukup bagi Provinsi Riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan berkualitas.
3. Membuka transparansi arus pendapatan SDA: Membuka data akurat perolehan penerimaan negara dari wilayah Riau agar pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) berjalan efektif.

Kesejahteraan dan kemakmuran adalah hak seluruh rakyat, termasuk masyarakat di daerah yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Mari bersatu, suarakan keadilan ekonomi untuk masa depan Riau yang lebih mandiri dan sejahtera.

Tanda tangan dan dukungan Anda sangat berarti untuk membawa perubahan ini ke meja pembuat kebijakan. Mohon luangkan waktu untuk menandatangani dan membagikan petisi ini!