***Versi Bahasa Indonesia di bawah

Having spent most of my childhood in Padang, Banda Aceh, and Medan, I hold these places dear. My family history is rooted in Aceh; both of my parents hail from there. Currently, my immediate family—my sister and mother—are based in Banda Aceh, and I have close ties with relatives and friends across Aceh and North Sumatra. Thus, the recent floods and landslides hitting these areas hit close to home.

The Sumatra floods and landslides have caused untold devastation, claiming lives, destroying homes, and upending livelihoods. However, despite these immense challenges, the Indonesian government has not responded adequately. The scale and severity of this disaster necessitate it being declared a National Disaster, allowing for more coordinated efforts and resources to mitigate its impact. 

A National Disaster declaration would not only unlock additional resources but also facilitate international assistance. Currently, international aid is hampered by the government's stance, which prevents much-needed help from reaching those in dire need. Opening the doors to international support would bring critical relief supplies, medical assistance, and reconstruction aid, ensuring the swift recovery and rebuilding of these battered communities. For a comparison, Sri Lanka which was also hit by the same storms that caused the deathly floods with less death toll than Indonesia, has appealed for international help in the early days of the disaster, as reported by Al Jazeera.

Statistics highlight the urgency of the situation—countless homes have been destroyed, key infrastructure heavily damaged, and millions affected. Family members are missing and people are digging through the muds to find their loved ones. Tempo reported that many villages are still isolated with hundreds of families being cut off from food, clean water and proper medical care. Local leaders have appealed for more help and admitting they don't have enough people and resources to handle the devastating situation. Ignoring such evidence and not admitting the true scale of the disaster will only escalate the situation that is now becoming a full scale humanitarian crisis.

Moreover, the reconstruction and rehabilitation process following these disasters will need significant resources and if it's solely relying on government capacity it could take 20-30 years to restore the people's lives (cited from BBC News Indonesia). It's time for the government to stop denying the reality and let foreign countries to help, before it's too late. 

This petition demands the Indonesian government to:

1. Declare the Sumatra disasters as National Disaster that will unlock more resources and efforts to reach all Sumatran people affected by these disasters.

2. Stop refusing international help and let them assist the victims of these disaster and the recovery of their lives later on.

And I'm also calling  on the international community, the United Nation and the global humanitarian bodies to give pressure on Indonesian government to act on those two points above: immediately declare the Sumatra floods as a national disaster and open the door for the international assistance to come in and help reach all the victims and give them their rights to life, health, food, water and human dignity.

Sign this petition to urge the Indonesian government to recognize the severity of the Sumatra floods and landslides by declaring them a National Disaster and allowing international aid to proceed unencumbered. Let us ensure that the Sumatran communities receive the support they deserve in this critical time.

***Versi Bahasa Indonesia

Deklarasikan Banjir Sumatra Sebagai Bencana Nasional dan Terima Bantuan Internasional!

Saya menghabiskan sebagian besar masa kecil saya di Padang, Banda Aceh, dan Medan, tempat-tempat ini dekat ke hati saya. Sejarah keluarga saya berakar di Aceh; kedua orang tua saya berasal dari sana. Saat ini, keluarga inti saya—kakak perempuan dan ibu saya—bermukim di Banda Aceh, dan saya memiliki hubungan dekat dengan kerabat dan teman di Aceh dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini melanda daerah-daerah ini terasa begitu dekat dengan saya.

Banjir dan tanah longsor di Sumatra telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung, merenggut nyawa, menghancurkan rumah, dan menghilangkan mata pencaharian. Namun, terlepas dari tantangan yang sangat besar ini, pemerintah Indonesia belum merespons secara memadai. Skala dan tingkat keparahan bencana ini mengharuskannya dinyatakan sebagai Bencana Nasional, yang memungkinkan upaya dan sumber daya yang lebih terkoordinasi untuk mengurangi dampaknya. Deklarasi Bencana Nasional tidak hanya akan membuka sumber daya tambahan tetapi juga memfasilitasi bantuan internasional. Saat ini, bantuan internasional terhambat oleh sikap pemerintah, yang masih menolak masuknya bantuan yang bisa mencapai semua korban dari bencana ini. Membuka pintu bagi dukungan internasional akan membawa pasokan bantuan penting, bantuan medis, dan bantuan rekonstruksi, memastikan pemulihan dan pembangunan kembali yang cepat untuk komunitas yang babak belur ini. Sebagai perbandingan, Sri Lanka yang juga dilanda badai yang sama yang menyebabkan banjir mematikan dengan jumlah korban jiwa lebih sedikit daripada Indonesia, telah meminta bantuan internasional pada hari-hari awal bencana, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera.

 Statistik menyoroti urgensi situasi—rumah yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, infrastruktur utama rusak parah, dan jutaan orang terkena dampak. Anggota keluarga hilang dan orang-orang menggali lumpur untuk menemukan orang yang mereka cintai. Tempo melaporkan bahwa banyak desa masih terisolasi dengan ratusan keluarga terputus dari kebutuhan makanan, air bersih dan bantuan kesehatan yang memadai. Banyak kepala daerah sudah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tenaga dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi bencana ini. Mengabaikan bukti-bukti tersebut dan tidak mengakui skala sebenarnya dari bencana ini hanya akan memperburuk situasi dan akan menjadikan ini krisis kemanusiaan berskala besar.

Selain itu, proses rekonstruksi dan rehabilitasi setelah bencana ini akan membutuhkan sumber daya yang signifikan dan jika hanya mengandalkan kapasitas pemerintah, akan memakan waktu 20-30 tahun untuk memulihkan kehidupan masyarakat (dikutip dari BBC News Indonesia). Sudah saatnya bagi pemerintah untuk berhenti mengingkari kenyataan dan mengizinkan negara-negara asing membantu, sebelum terlambat.

Petisi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk:

1. Mendeklarasikan bencana Sumatra sebagai Bencana Nasional yang akan membuka lebih banyak sumber daya dan upaya untuk menjangkau semua orang Sumatra yang terkena dampak bencana ini.

2. Hentikan penolakan bantuan internasional dan biarkan mereka membantu para korban bencana ini dan membantu pemulihan mereka paska bencana.

Dan saya juga menyerukan kepada masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan badan-badan kemanusiaan global untuk menekan pemerintah Indonesia agar bertindak atas dua poin di atas: segera nyatakan banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional dan buka pintu bagi bantuan internasional untuk masuk dan membantu menjangkau semua korban serta memberikan mereka hak-hak mereka untuk hidup, kesehatan, makanan, air, dan martabat sebagai manusia. 

Tandatangani petisi ini untuk mendesak pemerintah Indonesia mengakui parahnya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra dengan menetapkannya sebagai Bencana Nasional dan mengizinkan bantuan internasional untuk mengalir tanpa hambatan. Mari kita pastikan masyarakat kita menerima dukungan yang layak mereka dapatkan di masa kritis ini.