Dwi Sadetyaningtyas, seorang alumni penerima beasiswa LPDP, telah menunjukkan perilaku yang tidak etis dan arogan. Hal ini tidak hanya mencederai hati warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi ironi di tengah perjuangan masyarakat untuk taat membayar pajak dan mendukung pendidikan nasional yang saat ini sedang dilanda krisis yang cukup parah. Salah satu contohnya adalah kasus tragis seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri karena tidak adanya fasilitas belajar yang memadai. Kisah ini menjadi simbol betapa buruknya ketimpangan antara fasilitas yang diterima oleh penerima beasiswa LPDP dan kondisi nyata pendidikan dalam negeri.

LPDP didanai oleh pajak rakyat, dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan pendidikan dan mensejahterakan masyarakat. Namun, alokasi dan penggunaannya tidak merata dan tidak adil, terutama ketika alumni seperti Dwi Sadetyaningtyas gagal menunjukkan penghargaan dan tanggung jawab yang sesuai. Sebagai penerima manfaat dari sistem tersebut, seharusnya mereka merupakan contoh panutan dalam mendukung kemajuan bangsa dan bukan menjadi beban moral.

Saya, sebagai warga negara Indonesia yang prihatin, menyarankan agar status kewarganegaraan Dwi Sadetyaningtyas dicabut sebagai langkah tegas terhadap tindakan tidak etis yang dilakukan dan sebagai pesan bahwa ketidakadilan dan arogansi tidak dapat ditoleransi di masyarakat kita. Sudah saatnya kita memastikan bahwa setiap penerima beasiswa bertanggung jawab atas privilege yang mereka terima dan berkontribusi secara positif bagi negeri ini.

Dukung petisi ini untuk menunjukkan bahwa kita peduli akan keadilan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik! Mari tandatangani petisi ini dan buktikan bahwa suara kita dapat membuat perubahan nyata.