Petition Closed

Kepada : Bapak Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono

Adalah mustahil mengingkari amanat konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan hak azasi manusia yang dilindungi undang-undang.

Namun menjadi persoalan besar ketika hak azasi itu dipakai oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk menekan hak azasi pihak lain, atas hak-haknya berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, bebas menganut agama serta beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) secara berkala menerima laporan masyarakat tentang kesewenang-wenangan / brutalitas FPI, baik pada mereka yang berbeda ideolongi dengan FPI serta mereka yang tidak patuh pada keinginan dan ancaman-ancaman FPI.

FPI tidak hanya menyasar mereka yang berbeda agama atau berbeda sikap beragama dengannya seperti apa yang menimpa gereja GKI Yasmin Bogor dan gereja HKBP Filadelfia Tambun Bekasi, penyerbuan FPI ke tiga Klenteng di Makassar, komunitas Budha di Lampung dan Bali serta rangkaian terror pada komunitas Ahmadiyah  dan banyak lagi. Komunitas seni, kesenian dan seniman, mulai dari tingkat tradisional, seni modern, kesenian pop juga sangat sering jadi bulan-bulanan FPI. FPI pun sangat berambisi mengatur jalan pikiran orang dan merasa berhak menentukan dan memaksakan standard moral yang berlaku, dan mereka yang menolaknya akan dinyatakan kafir, perusak moral dan perusak alam semesta.

Missi suci FPI sebagai pejuang moral dengan merusak café-café/restoran/bar dan tempat-tempat billiyar karena menjual miras pada bulan Ramadhan, serta menyerbu tempat-tempat pelacuran sebagai perjuangan anti maksiat pun tidak sesuci yang terdengar. Banyak laporan yang masuk ke RSCC mengatakan: “Laskar Pembela Islam (LPI) bisa seketika kehilangan taring apabila target bersedia damai / menyodorkan uang.

Meresahkannya perilaku FPI sudah berulangkali melahirkan tuntutan masyarakat agar Pemerintah membubarkan Ormas ini. Namun Bapak, dan Pemerintahan / aparat yang Bapak pimpin,  terus saja mengabaikannya.

Surat RSCC (Ratna Sarumpaet Crisis Center) sehubungan dengan Petisi Pembubaran FPI ini sudah kami layangkan sejak Februari 2013 atau enam bulan lalu. ketika penanda tangan Petisi baru 11.000 orang, namun sampai hari ini tidak kunjung Bapak respon.

Sikap Bapak yang terus menerus mengabaikan tuntutan rakyat agar kelompok ini dibubarkan atau paling tidak dibekukan membuat nihilnya rasa tanggung-jawab Bapak sebagai pimpinan Pemerintahan dan sudah mencapai titik keterlaluan dan tidak bisa diterima.

Sebagai Presiden RI, Bapak tahu bahwa membiarkan brutalitas FPI sama artinya dengan membiarkan FPI menghancurkan ke-Indonesia-an kita, menghilangkan nilai-nilai keadaban yang terangkum dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini, yakni: Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai bagian dari sejarah kelahiran FPI, Bapak tahu dan sejarah mencatat, bahwa sejak berdiri di awal reformasi, FPI telah ratusan kali melakukan kekerasan, mengganggu keamanan dan ketertiban, menyebar luaskan rasa permusuhan dan kebencian, baik antar suku, antar agama, ras, gender, antar golongan bahkan menyerang perorangan.

Sebagai Presiden RI sejak 2005, Bapak menyaksikan dan media mencatatbetapa sepanjang pemerintahan Bapak, brutalitas kelompok ini semakin memburuk dan menakutkan, akibat nihil / tidak adanya sikap dan wibawa Bapak berikut Pemerintahan yang bapak pimpin.

Enough is enough.

Awalnya, kami mengira Peristiwa Kendal akan menjadi pukulan buat Bapak dan menyadarinya sebagai kegagalan memimpin pemerintahan dan bangsa.  Awalnya, kami mengira Peristiwa Kendal yang telah merenggut nyawa nyawa manusia itu akan membuat Bapak tergerak menghormati kekuasaan yang diberikan rakyat pada Bapak untuk melindungi rakyat, dengan secepatnya membubarkan gerombolan brutal ini. Awalnya, kami mengira Bapak cukup cerdas dan punya cukup nurani untuk memahami bahwa kata maaf, tawaran beasiswa atau sumbangan dari pihak manapun tidak akan bisa menghidupan kembali almarhumah dan tidak akan mungkin dapat mengobati luka dan rasa kehilangan keluarga yang ditinggalkan.

Karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak sesungguhnya punya berbagai cara / alat untuk membubarkan FPI, termasuk di dalamnya membuat Surat Keputusan Presiden, tanpa harus lebih dulu sibuk membuat UU Keormasan yang pada akhirnya menimbulkan masalah demokrasi yang baru maka kami mendesak dan meminta agar Bapak sebagai Presiden RI  menjadikan Peristiwa Kendal sebagai titik awal bersikap benar yakni dengan :

 

Berhenti menjadi Presiden yang tidak punya hati

Berhenti menjadi Presiden yang tidak berbibawa

Berhenti menjadi Presiden yang tidak punya rasa tanggung jawab.

Berhenti menjadi Presiden yang terus menerus berdalih.

Segera membubarkan Front Pembela Islam.

Sebab kalau tidak, Ratna Sarumpaet Crisis Center dan saya pribadi, akan menggunakan hak konstitusi kami sebagai rakyat  Indonesia : “Menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia dan pada seluruh warga dunia betapa pentingnya Bapak segera berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia”.

Demikian petisi ini dibuat dengan memohon pada Allah SWT agar bangsa ini dilindungi untuk selamanya. 

 

RATNA SARUMPAET CRISIS CENTER

 

Ratna Sarumpaet 

Letter to
Markas Besar Kepolisian Indinesia / POLRI Pimpinan POLRI - Timur Pradopo
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Istana Negara Republik Indonesia Presiden RI - Susilo Bambang Yudhoyono
Bubarkan FPI, Atau Berhenti Jadi Presiden RI.

Kepada : Bapak Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono

Adalah mustahil mengingkari amanat konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan hak azasi manusia yang dilindungi undang-undang.

Namun menjadi persoalan besar ketika hak azasi itu dipakai oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk menekan hak azasi pihak lain, atas hak-haknya berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, bebas menganut agama serta beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) secara berkala menerima laporan masyarakat tentang kesewenang-wenangan / brutalitas FPI, baik pada mereka yang berbeda ideolongi dengan FPI serta mereka yang tidak patuh pada keinginan dan ancaman-ancaman FPI.

FPI tidak hanya menyasar mereka yang berbeda agama atau berbeda sikap beragama dengannya seperti apa yang menimpa gereja GKI Yasmin Bogor dan gereja HKBP Filadelfia Tambun Bekasi, penyerbuan FPI ke tiga Klenteng di Makassar, komunitas Budha di Lampung dan Bali serta rangkaian terror pada komunitas Ahmadiyah dan banyak lagi. Komunitas seni, kesenian dan seniman, mulai dari tingkat tradisional, seni modern, kesenian pop juga sangat sering jadi bulan-bulanan FPI. FPI pun sangat berambisi mengatur jalan pikiran orang dan merasa berhak menentukan dan memaksakan standard moral yang berlaku, dan mereka yang menolaknya akan dinyatakan kafir, perusak moral dan perusak alam semesta.

Missi suci FPI sebagai pejuang moral dengan merusak café-café/restoran/bar dan tempat-tempat billiyar karena menjual miras pada bulan Ramadhan, serta menyerbu tempat-tempat pelacuran sebagai perjuangan anti maksiat pun tidak sesuci yang terdengar. Banyak laporan yang masuk ke RSCC mengatakan: “Laskar Pembela Islam (LPI) bisa seketika kehilangan taring apabila target bersedia damai / menyodorkan uang.

Meresahkannya perilaku FPI sudah berulangkali melahirkan tuntutan masyarakat agar Pemerintah membubarkan Ormas ini. Namun Bapak, dan Pemerintahan / aparat yang Bapak pimpin, terus saja mengabaikannya.

Surat RSCC (Ratna Sarumpaet Crisis Center) sehubungan dengan Petisi Pembubaran FPI ini sudah kami layangkan sejak Februari 2013 atau enam bulan lalu. ketika penanda tangan Petisi baru 11.000 orang, namun sampai hari ini tidak kunjung Bapak respon.

Sikap Bapak yang terus menerus mengabaikan tuntutan rakyat agar kelompok ini dibubarkan atau paling tidak dibekukan membuat nihilnya rasa tanggung-jawab Bapak sebagai pimpinan Pemerintahan dan sudah mencapai titik keterlaluan dan tidak bisa diterima.

Sebagai Presiden RI, Bapak tahu bahwa membiarkan brutalitas FPI sama artinya dengan membiarkan FPI menghancurkan ke-Indonesia-an kita, menghilangkan nilai-nilai keadaban yang terangkum dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini, yakni: Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai bagian dari sejarah kelahiran FPI, Bapak tahu dan sejarah mencatat, bahwa sejak berdiri di awal reformasi, FPI telah ratusan kali melakukan kekerasan, mengganggu keamanan dan ketertiban, menyebar luaskan rasa permusuhan dan kebencian, baik antar suku, antar agama, ras, gender, antar golongan bahkan menyerang perorangan.

Sebagai Presiden RI sejak 2005, Bapak menyaksikan dan media mencatat betapa sepanjang pemerintahan Bapak, brutalitas kelompok ini semakin memburuk dan menakutkan, akibat nihil / tidak adanya sikap dan wibawa Bapak berikut Pemerintahan yang bapak pimpin.

Enough is enough.
Awalnya, kami mengira Peristiwa Kendal akan menjadi pukulan buat Bapak dan menyadarinya sebagai kegagalan memimpin pemerintahan dan bangsa. Awalnya, kami mengira Peristiwa Kendal yang telah merenggut nyawa nyawa manusia itu akan membuat Bapak tergerak menghormati kekuasaan yang diberikan rakyat pada Bapak untuk melindungi rakyat, dengan secepatnya membubarkan gerombolan brutal ini. Awalnya, kami mengira Bapak cukup cerdas dan punya cukup nurani untuk memahami bahwa kata maaf, tawaran beasiswa atau sumbangan dari pihak manapun tidak akan bisa menghidupan kembali almarhumah dan tidak akan mungkin dapat mengobati luka dan rasa kehilangan keluarga yang ditinggalkan.

Karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak sesungguhnya punya berbagai cara / alat untuk membubarkan FPI, termasuk di dalamnya membuat Surat Keputusan Presiden, tanpa harus lebih dulu sibuk membuat UU Keormasan yang pada akhirnya menimbulkan masalah demokrasi yang baru maka kami mendesak dan meminta agar Bapak sebagai Presiden RI menjadikan Peristiwa Kendal sebagai titik awal bersikap benar yakni dengan :

1. Berhenti menjadi Presiden yang tidak punya hati
2. Berhenti menjadi Presiden yang tidak berbibawa
3. Berhenti menjadi Presiden yang tidak punya rasa tanggung jawab.
4. Berhenti menjadi Presiden yang terus menerus berdalih.
5. Segera membubarkan Front Pembela Islam.

Sebab kalau tidak, Ratna Sarumpaet Crisis Center dan saya pribadi, akan menggunakan hak konstitusi kami sebagai rakyat Indonesia : “Menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia dan pada seluruh warga dunia betapa pentingnya Bapak segera berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia”.

Demikian petisi ini dibuat dengan memohon pada Allah SWT agar bangsa ini dilindungi untuk selamanya.

RATNA SARUMPAET CRISIS CENTER


Ratna Sarumpaet