Konflik di tubuh Baitul Mal Pidie yang belum berakhir, menyebabkan bantuan modal usaha sebesar Rp 918 juta belum bisa disalurkan kepada mustahik (pelaku usaha UMKM)

Konflik tersebut terjadi antara Ketua Baitul Mal Pidie dengan Kepala Sekretariat, yang sama-sama mengklaim berwenang melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan modal usaha. Konflik tersebut bukan saja baru terjadi pada tahun 2025 ini, tahun-tahun sebelumnya, BMK Pidie juga bermasalah dalam penyaluran ZIS tersebut.

Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memberhentikan Kepala Sekretariat, Para Komisioner dan Dewan Pengawas Syariah BMK Pidie.