Ayo Cabut Rencana Subsidi Kendaraan Listrik 7 juta, Berikan Yang Lebih Membutuhkan !

Masalahnya

Ayo Cabut Rencana Subsidi Kendaraan Listrik 7 juta, Berikan Yang Lebih Membutuhkan !

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemerintah merencanakan akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta untuk motor roda dua sampai 80 juta untuk mobil. Sebuah perencanaan konyol, masak orang kaya akan beli kendaraan malah disubsidi. Nomenklatur kita untuk subsidi biasanya diberikan bagi kelompok yang tidak mampu, namun kini ada subsidi untuk orang mampu guna beli kendaraan baru. 

Pembelian kendaraan tanpa subsidipun telah membuat jalan raya macet luar biasa di kota-kota besar. Bila beli kendaraan listrik akan disubsidi, kita mau jalan lewat mana lagi ? Data Beppenas 2021 secara nasional, pengguna kendaraan umum dibawah 20 % atau 80% lebih menggunakan kendaraan pribadi. Data JUTPI 2018 di Jabodetabek pengguna angkutan umum massal sebesar 9 % (bukan taksi) sedangkan 91 % adalah pengguna kendaraan pribadi. Idealnya modal share pengguna kendaraan angkutan umum massal (bukan taksi) 50 % dan kendaraan pribadi 50% sehingga arus lalu lintas lancar. 

Pertumbuhan kendaraan tiap tahun berkisar 5 – 11 % (tanpa subsidi) sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01 %, sangat tidak berimbang bukan? Jika pembelian kendaraan diberikan subsidi tentunya akan lebih cepat pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya, ruang jalan akan semakin terbatas lagi. 

Kondisi pemberian subsidi beli kendaraan ini bagai ada “api” diguyur “bensin” tapi jauh dari “air”. Analogi “air” diibaratkan angkutan umum massal yang masih minim atau belum ada sama sekali. Pemerintah kita sangat terlambat dalam pengembangan jaringan angkutan umum massal. Sebagai contoh: pembangunan LRT Jakarta masih mentok 5,8 km saja karena dana terbatas. Mengapa dana subsidi itu tidak digunakan saja untuk pengembangan infra-struktur angkutan umum massal malah lebih berguna untuk orang banyak. Atau dana subsidi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan atau perawatan jaringan jalan yang masih memprihatinkan di daerah-daerah pelosok Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, Papua dan lain-lain malah lebih masuk akal. 

Petisi ini telah mendapatkan respon dari Komisi VII yang dikutip dari JPNN: Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik petisi tersebut. Artinya, masyarakat makin cerdas dengan adanya gerakan seperti itu.Selain itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan hati-hati karena sifatnya terbatas dan sebagian diperoleh dari utang.

"Jangan subsidi salah sasaran untuk orang mampu dan membeli barang mahal untuk pribadi. Pemerintah ngotot atau ada menteri ikut bisnis tersebut," tegas Mulyanto. 

Dia menilai, lebih baik subsidi diarahkan untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat baik terkait pangan, pertanian, atau energi maupun transportasi publik. Sumber: https://m.jpnn.com/amp/news/subsidi-kendaraan-listrik-dinilai-tidak-tepat-hingga-muncul-sebuah-petisi 

Ayo kita kompak memohon kepada Pemerintah untuk mencabut rencana subsidi kendaraan listrik ini,  lebih baik subsidi tersebut kita gunakan untuk daerah atau kelompok sosial yang lebih membutuhkan supaya tepat sasaran !!!

 

Salam Merdeka !

 

Deddy Herlambang

Pegiat Transportasi Publik  

Bacaan: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221216062247-85-888108/curiga-ada-bau-elit-dari-wacana-subsidi-mobil-listrik-rp80-juta

Setiap hari Jakarta telah macet seperti ini

walau mobil listrik tetap akan menimbulkan polusi gas buang di tempat lain

 

 

 

 

 

avatar of the starter
Deddy HerlambangPembuka Petisi
Petisi ini mencapai 2.166 pendukung

Masalahnya

Ayo Cabut Rencana Subsidi Kendaraan Listrik 7 juta, Berikan Yang Lebih Membutuhkan !

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pemerintah merencanakan akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta untuk motor roda dua sampai 80 juta untuk mobil. Sebuah perencanaan konyol, masak orang kaya akan beli kendaraan malah disubsidi. Nomenklatur kita untuk subsidi biasanya diberikan bagi kelompok yang tidak mampu, namun kini ada subsidi untuk orang mampu guna beli kendaraan baru. 

Pembelian kendaraan tanpa subsidipun telah membuat jalan raya macet luar biasa di kota-kota besar. Bila beli kendaraan listrik akan disubsidi, kita mau jalan lewat mana lagi ? Data Beppenas 2021 secara nasional, pengguna kendaraan umum dibawah 20 % atau 80% lebih menggunakan kendaraan pribadi. Data JUTPI 2018 di Jabodetabek pengguna angkutan umum massal sebesar 9 % (bukan taksi) sedangkan 91 % adalah pengguna kendaraan pribadi. Idealnya modal share pengguna kendaraan angkutan umum massal (bukan taksi) 50 % dan kendaraan pribadi 50% sehingga arus lalu lintas lancar. 

Pertumbuhan kendaraan tiap tahun berkisar 5 – 11 % (tanpa subsidi) sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01 %, sangat tidak berimbang bukan? Jika pembelian kendaraan diberikan subsidi tentunya akan lebih cepat pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya, ruang jalan akan semakin terbatas lagi. 

Kondisi pemberian subsidi beli kendaraan ini bagai ada “api” diguyur “bensin” tapi jauh dari “air”. Analogi “air” diibaratkan angkutan umum massal yang masih minim atau belum ada sama sekali. Pemerintah kita sangat terlambat dalam pengembangan jaringan angkutan umum massal. Sebagai contoh: pembangunan LRT Jakarta masih mentok 5,8 km saja karena dana terbatas. Mengapa dana subsidi itu tidak digunakan saja untuk pengembangan infra-struktur angkutan umum massal malah lebih berguna untuk orang banyak. Atau dana subsidi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan atau perawatan jaringan jalan yang masih memprihatinkan di daerah-daerah pelosok Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, Papua dan lain-lain malah lebih masuk akal. 

Petisi ini telah mendapatkan respon dari Komisi VII yang dikutip dari JPNN: Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik petisi tersebut. Artinya, masyarakat makin cerdas dengan adanya gerakan seperti itu.Selain itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan hati-hati karena sifatnya terbatas dan sebagian diperoleh dari utang.

"Jangan subsidi salah sasaran untuk orang mampu dan membeli barang mahal untuk pribadi. Pemerintah ngotot atau ada menteri ikut bisnis tersebut," tegas Mulyanto. 

Dia menilai, lebih baik subsidi diarahkan untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat baik terkait pangan, pertanian, atau energi maupun transportasi publik. Sumber: https://m.jpnn.com/amp/news/subsidi-kendaraan-listrik-dinilai-tidak-tepat-hingga-muncul-sebuah-petisi 

Ayo kita kompak memohon kepada Pemerintah untuk mencabut rencana subsidi kendaraan listrik ini,  lebih baik subsidi tersebut kita gunakan untuk daerah atau kelompok sosial yang lebih membutuhkan supaya tepat sasaran !!!

 

Salam Merdeka !

 

Deddy Herlambang

Pegiat Transportasi Publik  

Bacaan: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221216062247-85-888108/curiga-ada-bau-elit-dari-wacana-subsidi-mobil-listrik-rp80-juta

Setiap hari Jakarta telah macet seperti ini

walau mobil listrik tetap akan menimbulkan polusi gas buang di tempat lain

 

 

 

 

 

avatar of the starter
Deddy HerlambangPembuka Petisi

Pengambil Keputusan

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Perkembangan Terakhir Petisi