#BukaInformasi Sebaran Infeksi dan Riwayat Perjalanan Pasien Positif Covid-19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Sejak pemerintah pertama kali mengumumkan pasien positif Covid-19 Minggu, 2 Maret 2020, kita sering kali dibuat bingung oleh informasi yang simpang siur. Pada Sabtu, 21 Maret 2020 misalnya, angka pasien positif Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Banten berbeda. Pemerintah Pusat menyebutkan terdapat 43 orang positif, sedangkan Banten menyebutkan 23 orang positif Covid-19. 

Sebelumnya, Pemerintah Pusat juga sempat menyatakan salah satu pasien yang kemudian meninggal dunia di Cianjur negatif Covid-19. Kemudian, Pemerintah Jawa Barat mengumumkan bahwa pasien tersebut positif. 

Kesimpangsiuran data ini terjadi karena pemerintah pusat memonopoli informasi hasil tes positif korona yang cenderung memperlambat penanganannya. Kebijakan ini didasarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020 yang menyebutkan informasi hasil tes positif hanya dapat dikeluarkan oleh Laboratorium Rujukan Nasional Covid-19. Informasi yang simpang siur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menimbulkan kebingungan publik, dan dapat memicu ketidakpercayaan, karena mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi. 

Selain simpang siur soal jumlah penderita, publik juga membutuhkan informasi lokasi atau daerah sebaran infeksi dan riwayat perjalanan pasien positif Covid-19. Transparansi ini dilakukan TANPA membuka identitas pribadi pasien. Pemerintah Pusat sudah tegas menolak wacana ini karena khawatir transparansi data akan menyulut kepanikan. Di tengah peningkatan jumlah pasien positif yang signifikan, jika Pemerintah Pusat lebih terbuka, tidak memonopoli informasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan dengan lebih baik, simpang siur informasi tidak akan terjadi. Selain itu, membuka data lokasi dan riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, dengan TETAP MENJAMIN perlindungan data identitas pribadi pasien, adalah hal yang penting karena masyarakat dapat secara mandiri memitigasi risiko tertular virus Corona.

Kesigapan pemerintah sangat diperlukan karena berdasarkan analisis Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) Institut Teknologi Bandung (ITB) jumlah kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melampaui 8.000 orang hingga pertengahan April 2020. Puncak penyebaran diperkirakan dapat mencapai April hingga Mei karena tren pasien positif semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia didukung oleh Jurnalis Bencana dan Krisis mendesak agar Kepala BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Presiden Jokowi berhenti monopoli informasi dari Pemerintah Pusat dan jangan lagi menutupi informasi tentang sebaran infeksi Covid-19. Dengan kata lain, Pemerintah harus terbuka, khususnya kepada jurnalis, yang salah satu tugas utamanya adalah memberikan informasi kepada publik. 

Tunjukkan dukungan Anda dengan membantu kami menandatangani petisi ini.

Salam,

AJI  (Didukung oleh Jurnalis Bencana dan Krisis)