#TolakUN2015

Ujian Nasional SMA Ujian Nasional SMA tahun 2014/2015 kali ini ternyata tak jua sesuai harapan negara, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Meski tahun ini UN bukan lagi standar kelulusan, tetapi ternyata kecurangan yang diharapkan akan berakhir hanya menjadi mimpi belaka. Hal ini dikarenakan nilai UN akan menjadi acuan masuk PTN lewat jalur SNMPTN undangan. Pasalnya, kecurangan UN tahun ini malah semakin menjadi-jadi-atau mungkin yang terparah dibandingkan tahun sebelumnya.

Maka, dengan ini, saya sebagai peserta Ujian Nasional SMA 2014/2015 mengajukan petisi:

1. Mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengusut segala bentuk kasus kecurangan dalam Ujian Nasional SMA 2015

 2. Mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menghapuskan syarat nilai hasil Ujian Nasional SMA 2015 sebagai salah satu acuan masuk PTN melalui SNMPTN jalur undangan yang diragukan

3. Mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengkaji ulang pelaksanaan Ujian Nasional perihal seberapa ketat pun pengawasan yang dilakukan, kebocoran akan selalu terjadi setiap tahunnya

4. Mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menghentikan pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun-tahun berikutnya, terkait lebih banyaknya kerugian dan pelanggaran kewajiban peserta Ujian Nasional

Berikut paparan alasan pengajuan petisi ini:

1.       Kecurangan yang terjadi tahun ini sangat ekstrem dan terparah

 Bocornya soal UN dan kunci jawaban memang akan selalu terjadi setiap tahunnya. Namun, tahun ini adalah yang terparah. Pasalnya, bukan hanya beredarnya kunci jawaban yang disebarkan bebas atau berbayar, melainkan bocornya soal UN yang dapat diunduh dengan bebas di internet pada situs Google Drive dalam bentuk pdf. Jadi, hampir semua siswa-bukan seperti biasanya, yaitu hanya beberapa dan menggunakan kunci jawaban-sudah ramai mengerjakan soal-soal tersebut di hari sebelumnya. Kebocoran soal yang dapat "dinikmati" siapapun dengan gratis ini tentu saja tidak akan disia-siakan oleh siswa. Kebocoran soal lebih kriminal dibanding bocoran kunci jawaban, karena soal-soal ini dapat dibahas oleh guru, atau dijawab sendiri dengan sebenar-benarnya, dan persentase kebenarannya lebih tinggi. Selain itu, tentu saja bocornya soal di internet bukan hanya digunakan oleh satu sekolah, melainkan banyak sekolah karena bebasnya penggunaan internet di era modern ini. Mengapa hal ini serius? Karena bukan hanya 1-2 orang yang melakukan kecurangan tersebut, melainkan hampir semua sekolah. Kredibilitas UN dalam hal ini dipertanyakan. Saya, sebagai seorang peserta UN yang tepat hadir di lapangan tidak dapat menutup mata seolah-olah hal ini tidak terjadi, mengutip kata-kata Bapak Anies Baswedan "Orang baik memilih diam dan mendiamkan. Sekarang sudah saatnya laporkan dan melawan." (Tempo.co, 13 April 2015)

 

 2. Perampasan hak siswa untuk memasuki PTN jalur SNMPTN undangan

Terkait validitas dan kredibilitas hasil Ujian Nasional SMA 2015 yang sangat diragukan tersebut, tentu saja hasil UN SMA 2015 tak patut dipertimbangkan untuk masuk PTN. Hal ini sangat merugikan siswa-siswa yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk masuk PTN jalur SNMPTN. Diantara maraknya siswa yang menggunakan bocoran dan kunci jawaban, masih ada siswa-siswa yang enggan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran, Pancasila, dan tidak sesuai nilai integritas-boleh dibilang, hanya sekitar 5% jumlahnya. Masalahnya, kita tidak akan pernah tahu siapa 5% itu, sedangkan nilai-nilai tinggi yang di dapat dengan cara curang tersebut akan menutupi hak orang-orang tersebut. Objektivitas perlu, tapi kita tidak dapat menutup mata bahwa nilai bagus yang kita lihat secara objektif yang akan terpampang nanti di SKHUN bukanlah hasil murni dan jujur. Miris memang, tetapi tidak dapat ditinggal diamkan. Bersama petisi ini kami menuntut keadilan untuk menghilangkan nilai UN sebagai syarat masuk PTN jalur SNMPTN undangan

 

3. Ujian Nasional perlu dihapuskan karena lebih banyaknya kerugian yang dirasakan

 Mungkin kiranya UN dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945, namun kenyataan yang kita lihat sekarang ini di depan mata sangat jauh dari kata "cerdas". Semakin sulit tingkat kesulitan soal, semakin banyak paket, semakin ketat pengawasan-dengan CCTV, polisi, dan sebagainya tidak akan menjamin tidak terjadinya kecurangan-malah, hal ini semakin memicu siswa untuk melakukan hal yang lebih cerdik untuk berbuat curang. UN-CBT yang disebut-sebut sama sekali bersih dari kecurangan, hal tersebut saya yakini hanya dikarenakan UN-CBT baru dilaksanakan tahun ini, dan itu hanya dilakukan untuk beberapa sekolah. Semakin canggih pengawasan akan selalu lebih canggih lagi cara menyonteknya. Ujian Nasional, disalahgunakan oleh banyak orang-orang di satu negara yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengamanannya. Beda halnya dengan Ujian Sekolah, yang tahu dan membuat soal hanya guru yang bersangkutan maka sangat kecil kemungkinannya guru tersebut sendiri memberikan bocoran. Mengapa hal ini terjadi? Menolak menutup mata, hal ini sudah salah dari pola pikir yang teracuni oleh budaya berbuat curang. Pola pikir masyarakat Indonesia itu sudah menghalalkan segala kecurangan-sontek menyontek, suap-menyuap, korupsi, pembocoran soal dan kunci jawaban, pemalsuan, plagiarisme, dan segala bentuk kecurangan lainnya. Pendidikan Indonesia harus berbasis integritas-penanaman nilai-nilai moral baik-buruk adalah yang utama. Kesalahan sistem pendidikan Indonesia bukan masalah kurikulum, bukan masalah kurangnya pengawasan, tetapi sudah salah dari pola pikir. Tidak perlu lagi diawasi polisi dan CCTV apabila kita punya nilai integritas. Kita butuh perubahan ke arah yang lebih baik, butuh #RevolusiMental. Koruptor yang bertebaran di seluruh penjuru negeri tumbuh dari orang-orang yang sudah terbiasa curang sedari di sekolah. Akuilah, Ujian Nasional belum cocok untuk negara Indonesia. Kita bersama-sama harus terlebih dahulu perbaiki mental masyarakat Indonesia. Menolak menutup mata, Ujian Nasional tidak cocok untuk negara demokrasi berkembang. Bicara penyetaraan standar pendidikan, tetapi dalam prakteknya sama sekali tidak sesuai harapan. Maka kami mengusulkan adanya penyetaraan dulu penanaman nilai-nilai yang mendasar, yaitu integritas, moral dan kejujuran yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar teori belaka. UN akan selalu dan sangat pasti disalahgunakan setiap tahunnya. Triliunan uang negara habis untuk membiayai tercetaknya kertas-kertas yang diberikan untuk dikerjakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya disalahgunakan. Menurut saya, UN sama sekali tidak kredibel-dibanding US yang masih menunjukkan kemampuan siswa sesungguhnya. UN hanya membuang-buang uang negara untuk berakhir pada sebuah siklus, yaitu-kecurangan.

#TolakUN bukan karena kami malas, tapi karena hak-hak kami ternodai

#TolakUN bukan karena kami malas, tapi sebagai generasi penerus, kami peduli akan nasib bangsa ini

#TolakUN, karena 5% dari kami masih berharap dan percaya akan perubahan negeri ini menjadi bersih-bebas koruptor dan bebas orang-orang curang

#UNParadoks #UNSiaSia

4. Kecacatan dalam pelaksanaan UN mencederai martabat dan nilai integritas bangsa

 Jika sudah mengetahui segala pelanggaran dan penyalahgunaan hak yang fatal seperti ini, maka jika negara tidak segera mengambil tindakan, apa jadinya martabat bangsa ini?

Jika nilai-nilai integritas sudah tidak ada lagi, apa jadinya pribadi bangsa ini-yang katanya menjujung tinggi nilai Pancasila?

#MenolakMenutupMata, Yang terhormat Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berserta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Badan Standar Nasional Pendidikan, saya selaku peserta Ujian Nasional SMA 2015, sangat memohon dan berharap dilaksanakannya petisi ini.

Indonesia memang harus mengadakan perubahan. Siswa berhak mengajukan pendapat. Siswa berhak menuntut keadilan!

Kembalikan moral bangsa!

Kembalikan martabat bangsa!

Kembalikan integritas bangsa!

 #DengarkanSiswaBicara #TolakUN2015 #SaveSiswaJujur #JunjungKeadilan #RevolusiMental

Terima kasih.

Jakarta, 16 April 2015