Aggiornamento sulla petizione12 Tuntutan Rakyat, Menuju Reformasi, Transparansi dan KeadilanPembaruan Petisi: 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi, Transparansi dan Keadilan
Reformasi IndonesiaJakarta, Indonesia
31 ago 2025

Terima kasih atas dukungan luar biasa dari teman-teman semua 🙏

Suara kita semakin besar dan makin banyak yang peduli.

Sebagai tindak lanjut, kami sudah merapikan poin-poin aspirasi menjadi 12 tuntutan utama agar lebih jelas, representatif, dan mudah diperjuangkan bersama.

Berikut 12 tuntutan rakyat:

  1. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
  2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai. Lakukan audit KPK terhadap harta/aset.
  3. Bebaskan pihak yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi rakyat pada demo sejak 25 Agustus 2025.
  4. Reformasi DPR & KPK: audit transparan anggaran Rp9,9 T, pangkas anggaran tidak urgent, tolak eks napi koruptor jadi pejabat, hapus privilese khusus DPR, siarkan rapat secara live, hapuskan dana pensiun seumur hidup & revisi UU KPK agar kembali Independen.
  5. Turunkan gaji & tunjangan DPR, batasi maksimal 5x UMR dengan transparansi take-home pay.
  6. Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) yang terukur untuk anggota DPR, evaluasi berkala, dan pecat jika gagal memenuhi target.
  7. Audit menyeluruh BUMN untuk memastikan profitabilitas; buka peluang IPO atau swastanisasi bila perlu.
  8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat & lakukan reformasi pajak berkeadilan: hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
  9. Adili pelaku kekerasan & pembunuhan terhadap pahawan yang gugur saat demo dengan hukuman seberat-beratnya; negara wajib menanggung keluarga korban; lengserkan Kapolri jika gagal melindungi rakyat.
  10. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa & sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
  11. Reformasi ketenagakerjaan & perburuhan: hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, bentuk Satgas Pencegahan & Penanganan PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, serta terapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja sawit & standar K3 di pertambangan.
  12. Reformasi sistem politik & Polri: syarat masuk DPR minimal S2, TOEFL 500, tes kapabilitas (IQ, EQ, AQ), kemampuan public speaking, serta latar belakang sesuai komisi. Revisi UU Pemilu demi demokrasi lebih aspiratif, dan lakukan reformasi Polri agar profesional, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kepentingan penguasa.

 

Mari terus kita suarakan. Mohon dukungan dari semuanya untuk share petisi ini lebih luas, agar didengar oleh DPR dan Presiden.

Bersama kita bisa 

 

Copia il link
WhatsApp
Facebook
X
E-mail