Rakyat Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan oleh praktik DPR yang tidak transparan dan penuh privilese. Uang pajak triliunan rupiah digunakan tanpa kejelasan, sementara rakyat terus menanggung beban keputusan yang tidak berpihak. Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi kita hanya akan tinggal nama, dengan korupsi dan ketidakadilan makin mengakar. Inilah waktunya untuk bertindak. Perubahan harus segera dijalankan melalui transparansi, evaluasi kinerja, dan reformasi DPR agar lembaga ini benar-benar mewakili suara rakyat.

ISI TUNTUTAN PETISI

1. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai. Lakukan audit KPK terhadap harta/aset.
3. Bebaskan pihak yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi rakyat pada demo sejak 25 Agustus 2025.
4. Reformasi DPR & KPK: audit transparan anggaran Rp9,9 T, pangkas anggaran tidak urgent, tolak eks napi koruptor jadi pejabat, hapus privilese khusus DPR, siarkan rapat secara live, hapuskan dana pensiun seumur hidup & revisi UU KPK agar kembali Independen.
5. Turunkan gaji & tunjangan DPR, batasi maksimal 5x UMR dengan transparansi take-home pay.
6. Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) yang terukur untuk anggota DPR, evaluasi berkala, dan pecat jika gagal memenuhi target.
7. Audit menyeluruh BUMN untuk memastikan profitabilitas; buka peluang IPO atau swastanisasi bila perlu.
8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat & lakukan reformasi pajak berkeadilan: hapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
9. Adili pelaku kekerasan & pembunuhan terhadap pahlawan yang telah gugur saat demo dengan hukuman seberat-beratnya; negara wajib menanggung keluarga korban; lengserkan Kapolri jika gagal melindungi rakyat.
10. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa & sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
11. Reformasi ketenagakerjaan & perburuhan: hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, bentuk Satgas Pencegahan & Penanganan PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, serta terapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja sawit & standar K3 di pertambangan.
12. Reformasi sistem politik & Polri: syarat masuk DPR minimal S1, TOEFL 500, tes kapabilitas (IQ, EQ, AQ), kemampuan public speaking, serta latar belakang sesuai komisi. Revisi UU Pemilu demi demokrasi lebih aspiratif, dan lakukan reformasi Polri agar profesional, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kepentingan penguasa.

Kami, rakyat Indonesia, tidak lagi bisa diam melihat lembaga perwakilan yang seharusnya melindungi justru menyakiti dan mengabaikan suara rakyat. Petisi ini adalah wujud nyata bahwa kami peduli, kami berani bersuara, dan kami menuntut perubahan.

Dengan menandatangani petisi ini, Anda ikut menjadi bagian dari gerakan rakyat yang menginginkan DPR yang bersih, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Jangan biarkan suara kita terabaikan—bersama kita bisa menekan perubahan nyata.

Pernyataan Penting!

Saya menginformasikan bahwa untuk mendukung petisi ini, Kalian tidak diwajibkan melakukan pembayaran.

Fitur pembayaran pada platform Change.org hanya berfungsi sebagai sarana promosi agar petisi dapat menjangkau lebih banyak orang.

Untuk itu, dukungan Anda sudah sangat berarti dengan menandatangani petisi secara gratis serta membagikannya kepada orang lain agar pesan ini semakin luas tersebar.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.