Decision Maker

Rudiantara

  • Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Rudiantara adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019)


Does Rudiantara have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Victory
Petitioning Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi I DPR RI, Rudiantara

Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya. KPI beralasan pengawasan konten yang berada di media digital bertujuan agar konten layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah. Rencana ini bermasalah karena: 1. Mencederai mandat berdirinya KPI. Menurut Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital. KPI sendiri mengakui hal ini. (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386 2. KPI bukan lembaga sensor. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. KPI hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS). (https://kominfo.go.id/content/detail/15458/jelaskan-fungsi-kpi-bukan-sensor-siaran-tapi-awasi-program-siaran/0/berita_satker 3. Netflix dan Youtube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talkshow yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis. Akhirnya, masyarakat mencari tontonan lain di luar televisi yang lebih berkualitas. Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI menertibkan lembaga penyiaran. KPI seharusnya mengevaluasi diri.  4. Masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.  Rencana KPI mengawasi konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya jelas bermasalah dan harus ditolak. KPI sebaiknya memperbaiki kinerjanya untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas, bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.Untuk seluruh penonton Netflix dan Youtube; LAWAN!#TolakKPIAwasiNetflixdanYoutube #TolakKPIAwasiNetflixdanYoutube

Dara Nasution
114,927 supporters
Victory
Petitioning Telkomsel

Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @kemkominfo

Telkomsel menerapkan kebijakan zonasi sebagai penanda wilayah layanan paket data internet. Namanya wow banget "Indonesia Genggam Internet" dengan 12 zona wilayah. Efeknya juga super sekali. Perbedaan harga antara zona 1 dan zona 12 adalah 100%. Semisal peket data 2GB di zona 1 hanya Rp.65.000 sementara di zona 12 harganya Rp.120.000. Nah... ada penawaran paling menarik, yaitu paket flash dengan kuota 14GB harganya hanya Rp.550.000. Sangat kompetitif. Mungkin ini harga yang wajar dan cukup terjangkau menurut Telkomsel. Contoh skema harga liat di sini Kami di zona 12 tak punya pilihan lain. Telkomsel seakan sudah menyatu dalam hidup kami. Terlebih karena provider internet yang punya jaringan paling mantaap dan merata hanya Telkomsel. Sehingga Telkomsel jadi semacam jendela kami melihat dan berbicara pada dunia. Namun jendela itu tak pernah terbuka sepenuhnya. Kami hanya diberi sedikit cela, mengintip dunia dari balik sela jendela. Kadang kami berfikir bahwa ketimpangan ini sungguh tidak adil. Warga di sini butuh akses internet yang manusiawi, murah lebih baik (lelet dikit engak masalah) biar akses informasi, pendidikan, pariwisata, pemerintahan, industry kreatif dan geliat ekonomi bisa hidup. Telkomsel mungkin tidak menyadari bahwa pembagian 12 zona itu jadi semacam Shadow State, Negara Bayangan di dunia maya, namun nyata terasa di detak dada yang jelata. Mirip slogannya, “Makin Indonesia TELKOMSEL Begitu Dekat Begitu Nyata”. Memang terasa nyata sekali tarifnya mencekik. Banyak orang bilang begini: "kita tinggal satu atap (Indonesia) kok makan dengan lauk dan menu yang berbeda. Katanya satu bahasa, satu nusa-bangsa, satu tumpah-darah. Tapi kok tarif internet rupa-rupa warnanya?" Kami merasa iba, karena bila menghitung sampai angka ke 12, maka harus pake tambahan 2 jari kaki. Dan saudara-saudara yang hidup di zona 11 dan 12 mungkin masuk dalam hitungan jempol kaki dan kelingking kaki. Bisa mengakses internet di sini (NTT-Maluku-Papua) adalah satu kemewahan tersendiri. Kami harus mampu mengelola pendapatan pas-pasan biar tidak ketinggalan zaman. Kami bisa belajar banyak hal dari internet dan semua itu telah memberi kontribusi postif dalam hidup kami. Meskipun kami sadar, bila terlalu sering beli paket data internet maka kami bisa kurang gizi dan miskin mendadak. Kami juga paham, Telkomsel adalah BUMN. Lini bisnis yang punya sumbangsi besar bagi APBN. Bayangkan, pada 2014 laba bersih Telkomsel itu Rp.66,25 triliun atau naik 10% dari tahun sebelumnya. Ini BUMN masa depan yang harus dijaga, dirawat sepenuh jiwa-raga. Berpindah ke lain hati (provider) bukanlah watak kami. Sejak pertama membeli HP kartu pertama yang tertanam adalah Telkomsel. Hingga tak jarang ada yang sudah setia 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 15 tahun hidup bersama Telkomsel. Romantis sekali. Okelah, kadang Telkomsel bermurah hati dengan berbagi layanan paket special atau promo. Tapi lagi-lagi itu sifatnya temporer saja. Lagian kami tak terbiasa dengan layanan seperti itu. Rakyat cuma butuh kepastian, tak perlu basa-basi dengan promo. Kami butuh tarif reguler yang pasti lagi manusiawi. Apakah kami terlalu lugu, hingga selalu terlena dengan modus-promo yang rupawan nan menawan?  Telkomsel tak perlu promosi di sini. Percaya atau tidak, nyatanya Telkomsel di NTT-Maluku-Papua itu sudah mirip pasangan hidup. The only one, Tak tergantikan. Mungkin ada yang pernah kehilangan Hp. Rasanya itu kayak putus cinta. Dunia tiba-tiba rasa hampa, jadi kelabu, lalu panik, galau, risau, sendiri sepi, penuh haru-biru. Bukan karna HP, melainkan kartu Telkomsel itu. Biasanya lalu menggerutu "aduuh... sayang banget sama kartunya udah banyak yang tau nomer itu". Memang business is business. Tapi ingat, Telkomsel itu punya Rakyat Indonesia. Meskipun kami sadar tak baik menuntut lebih. Karena volume-akumulasi pengguna Telkomsel di sini cukup mini. Mungkin hanya 5% dari total pengguna Telkomsel yang 143 juta. Meskipun demikian, kami sangat yakin bahwa kebijakan ini sukses membuat banyak pengguna dari zona 1 sampai 12 frustasi dan tersiksa. Kami percaya bila Telkomsel sedikit saja bermurah hati melakukan penyesuaian harga maka Telkomsel bisa jadi penerus TVRI. Tugas utama nan mulia: "Menjalin Persatuan dan Kesatuan". Dan pasti, pengguna telkomsel semakin bertambah, semakin loyal, semakin radikal dan menjadi patriot sejati. Karena menurut kami, penyesuaian harga itu hal yang wajar. Telkomsel juga tidak akan serta-merta bangkrut bila ada sedikit penyesuaian harga. Sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Takutnya kami dituduh tak bersyukur, banyak menuntut, lebay, manja, ngeyel atau ingkar tak tau terima kasih. Owh Telkemsel.... dengarlah jeritan suara kami. Suara yang keluar dari lubuk hati kami paling dalam. Setulus-tulusnya cinta. Wahai Telkomsel yang bijak-bestari. Sudilah kiranya engkau mengabulkan permohonan kami yang sahaya ini. Tak banyak, cuma satu, satu saja. Biar Tuan Untung Terus dan kami bahagia lahir-batin: Hapus kebijakan zonasi paket data internet. Tentukan tariff reguler yang manusiawi, masuk akal, realistis dan visioner. Ini bukan hanya untuk masadepan Telkomsel tapi juga MasaDepan Seluruh Rakyat Indonesia. MERDEKA!!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UPDATE PETISI   APA KABAR @kemkominfo PAK @rudiantara_id ?#Internet-Untuk-Rakyat. Ambon, 28 Juli 2015. Sudah 10.117 pendukung paraf petisi: Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @KemenBUMN @kemkominfo. Arus media lalu membuat kecurangan Telkomsel telanjang dihadapan netizen. Dukungan itu datang dari netizen yang berasal dari 22 negara. Telkomsel kalut dan panik. Sampai tiba-tiba menurunkan tarifnya. Karena kalau tidak begitu, maka image-nya yang jelek bisa bikin harga saham Telkomsel melorot di pasar bursa. Ini kabar baik. Tapi menurut saya ini terlalu MUDAH, terlalu SEDERHANA untuk sekelas provider terbesar nomor 6 di dunia. Apakah ini inovasi tarif atau political will sahaja? Ataukah ada udang dibalik rempeyek? Memang harganya sudah lumayanlah, kembali ke tariff awal sama seperti 2014 lalu. Ini Kemenangan [kecil] yang patut disyukuri oleh seluruh rakyat Telkomsel. Meskipun Telkomsel masih bersikukuh mempertahankan Zonasi [Negara Bagian ala Telkomsel]. Sekarang kita menunggu keterangan resmi [press release] dari TELKOMSEL agar tak ada modus di antara pulsa. Jadi ini statusnya mengambang. Bila tidak ada keterangan resmi, maka kita patut curiga bahwa ada deal di bawah meja yang melibatkan BRTI - TELKOMSEL - MENKOMINFO. Karena sebelumnya BRTI [Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia] menyanggupi skema SUBSIDI yang anggarannya diambil dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Universal Service Obligation/USO). Liat di sini. USO adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [PP no.7 thn 2009] yang wajib disetor oleh operator telekomunikasi. Yaitu deangan besaran 1.25% dari pendapatan kotor perusahaan pertahun. Kabarnya, nilai akumulasi total bisa mencapai Rp.4 Triliun/tahun. Selama ini, Menkominfo menggunakan anggaran tersebut untuk membuat program edukasi dan pemberdayaan di masyarakat. Seperti PLIK, MPLIK, Internet Kecamatan, Desa Bordering dan masih banyak lagi. Intinya program yang langsung “to the point” ke publik. Nah… bila betul demikian maka logikanya begini. Provider Telekomunikasi macam Telkomsel bayar USO ke Pemerintah. Lalu Pemerintah balikin itu duit ke Telkomsel dalam bentuk subsidi pembangunan jaringan, pemeliharaan, bayar kariawan, bonus dll. Artinya udah engak ada lagi program yang langsung ke masyarakat. Kalo sudah begitu, memangnya rakyat jelata kayak kita ini apa bisa di kata? Marah dan Pasrah juga salah? Diam apa lagi? SEBAGAIMAN TUNTUTAN DALAM PETISI:Hapus kebijakan zonasi paket data internet. Tentukan tariff reguler yang manusiawi, masuk akal, realistis dan visioner. Ini bukan hanya untuk masadepan Telkomsel tapi juga MasaDepan Seluruh Rakyat Indonesia. Terbukti Naik-Turun Tarif Data Seluler itu mudah banget. Bisa dalam semalam. Kerena otoritas penuh ada di tangan operator kayak Telkomsel. Lalu bagaimana dengan posisi Regulator atau Menkominfo? Pasti MENKOMINFO cerdas, paham dan sadar bahwa dalam Permen Menkominfo [No.9 Thn 2008 tentang Tatacara penetapan tarif jasa telekumunikasi], belum mengatur tentang tarif layanan Data Seluler. Jadi ada kesan pembiaran atau mungkin kolaborasi yang dilakukan secara Terstruktur-Sistematis-Masif. Sehingga nasib masyarakat Indonesia masih akan diombang-ambingkan oleh sesuatu yang namanya politik “Devide At Impera ala Zonasi Tarif Data” para provider macam Telkomsel. MAKA REVISI PERMEN:Satu-satunya cara agar ada kejelasan dan kepastian hukum maka PERMEN MENKOMINFO NO.9 TAHUN 2008 tentang tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi, WAJIB DIREVISI MENKOMINFO. Permen inilah penyebab semua kecurangan ini. Jikalau pak @rudiantara_id selaku Menteri enggan melakukannya. Maka Biarlah 143 juta pengguna jasa telekumunikasi di Indonesia mendera kesengsaraan dan menanggung semua derita. Kami siap. Kami rela. Kami sudah Iklas lahir-batin Pak. Memang selalu begini nasib yang Jelata di Republik ini. Tolong Pak jangan pisahkan kami jadi 12. Kami bahagia bila menyatu. Biarlah kami jadi satu, sebagaimana NKRI ini. Satu Nusa. Satu Bangsa. Satu Bahasa. Satu Tarif Indonesia. MERDEKA !!!  

Djali Gafur
16,084 supporters
Victory
Petitioning Judhariksawan

Sampoerna Akhirnya Hentikan Reklame Mesum Iklan Rokok A Mild!

Sahabat sekalian sebangsa setanah air, masa depan bangsa Indonesia ada ditangan kita. Sudah kewajiban kita menjaga moralitas bangsa ini.  Sudah sangat mengkhawatirkan tingginya angka perokok dinegeri ini. Bahaya yang mengancam para perokok dan orang-orang disekitar sudah kita ketahui bersama. Namun iklan - iklan rokok ini kian merajalela tanpa memikirkan dampak bahaya bagi para perokoknya. Belum selesai dengan bahaya kesehatan yang mengancam kita semua, iklan - iklan rokok ini bak preman yang meresahkan. Tanpa peduli iklan mereka begitu merugikan dan merusak bangsa ini.  Mereka kian berani menantang masyarakat Indonesia yang sejatinya moralitas menjadi pijakan negeri ini. Iklan yang terpampang pada reklame Sampoerna A Mild sebuah produk rokok dari PT. HM Sampoerna Tbk, dengan memasang foto sepasang pemuda pemudi dengan adegan yang nyaris berciuman dengan pesan "Mula - mula Malu Malu, Lama - lama Mau" ini sangat jelas memberikan pesan negatif pada masyarakat, meracuni moral bangsa kita khususnya para pemuda pemudi. Iklan yang memiliki pesan mesum ini sudah menyebar dan terpasang pada reklame - reklame dibeberapa daerah di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahaya yang mengancam pada bangsa ini khususnya kaum pemuda pemudi. Untuk itu bantu kami memberikan peringatan keras kepada Perusahaan Rokok dan Agensi Periklanan yang telah mengkampanyekan iklan Rokok dengan gambar dan pesan bernada mesum ini. Kami meminta kepada Pemerintah yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Bapak Rudiantara, Komisi Penyiaran Indonesia dan juga PT. HM Sampoerna Tbk selaku produsen Rokok tersebut untuk segera menurunkan iklan rokok pada reklame yang kami sebutkan diatas. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi negeri ini dan melindungi bangsa ini dari kerusakan moral.

Irfan Noviandana
9,372 supporters
Petitioning Rudiantara

Pak Rudiantara, hentikan Iklan Rokok #StopIklanRokok

English Version “Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja…” (Laporan Peneliti Myron E. Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Phillip Morris) Kami adalah anak muda yang sangat mencintai Indonesia. Kemajuan negeri ini juga harus dilakukan bersama, bukan seorang diri. Keprihatinan kami dan teman-teman lainnya teramat dalam dengan tingginya perokok di Indonesia seakan orang Indonesia tidak peduli pada kesehatannya. Namun, ini keadaan ini terjadi tidak lepas akibat iklan-iklan rokok yang saat ini begitu massif bebas leluasa “merayu” kita semua untuk menjadi perokok. Industri rokok menggunakan semua jenis iklan untuk mempromosikan produknya di semua media, baik media cetak, elektronik, online, sampai media luar ruang. Kelemahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan masih memperbolehkan industri rokok beriklan di seluruh media (pasal 16 ayat 1). BATASAN yang ada hanyalah pada jam tayang iklan di televisi, yakni dari mulai pukul 21.30 – 05.00 (pasal 16 ayat 3) serta larangan menampilkan bentuk rokok dan orang yang sedang merokok (pasal 17). Namun, batasan ini terbukti tidak efektif dalam membatasi periklanan rokok di Indonesia, justru hanya membuat iklan rokok semakin kreatif untuk mencari cara lain. Yang ironis, rata-rata remaja mulai merokok pada usia 14 tahun, 31,5 persen remaja mulai merokok usia 15 tahun, 1,9 persen pada usia 4 tahun, 46,3 persen remaja berpendapat iklan rokok memiliki pengaruh yang besar untuk mulai merokok, dan 29 persen remaja perokok menyalakan rokoknya ketika melihat iklan rokok pada saat tidak merokok.* Paparan iklan rokok di semua ruang sejak kanak-kanak juga membuat anak-anak menganggap merokok adalah hal yang biasa/wajar, terlebih dengan pencitraan yang dibangun oleh iklan-iklan rokok seakan “menantang” anak-anak dan remaja untuk segera terlihat dewasa dan keren dengan merokok.  Kenyataannya, saat ini sudah tidak ada lagi ruang yang aman bagi anak dan remaja dari iklan rokok. Mereka terpapar iklan-iklan rokok dimanapun mereka berada; disekitar sekolah, sepanjang jalan menuju sekolah, warung-warung sekitar rumah, jalanan menuju sekolah, di taman-taman, di mall, di tempat mereka berolahraga, juga di tempat rekreasi. Akibatnya, kita bisa dengan mudah menemukan anak-anak atau remaja merokok di gang-gang tersempit sekalipun, bahkan yang masih usia balita. Apakah tidak malu kita mendapat sebutan “Baby Smoker Country”? Apakah tidak sedih Indonesia “melahirkan” perokok-perokok muda dengan cepat dibanding negara-negara lain? Apa belum cukup kita menempati posisi dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India? Apa tidak juga cukup keuntungan industri rokok yang didapat dari sepertiga penduduk Indonesia yang telah menjadi pelanggan setia produk adiktifnya? Maka jalan paling efektif mencegah adik-adik kami mulai merokok adalah dengan PELARANGAN TOTAL IKLAN ROKOK. Stop iklan rokok sekarang juga dan bersihkan Indonesia dari segala promosi produk yang berbahaya bagi kesehatan. Indonesia tidak boleh kehilangan bonus demografi dari anak-anak yang sekarang jadi sasaran iklan rokok demi membela industri rokok agar mereka mendapat “pelanggan baru setia”. Indonesia tidak boleh lagi tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyatnya (Singapura, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos sudah menerapkan pelarangan iklan rokok di negaranya). Karena itu, kami bersama teman-teman remaja lainnya, meminta dengan segala hormat kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia agar secara tegas menerapkan STOP TOTAL (bukan pembatasan!) iklan rokok di semua media penyiaran. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar tidak lagi memberikan ijin penayangan iklan rokok di media luar ruang (billboard, videotron, dan bentuk lainnya) di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai contoh daerah-daerah lain. Semua ini bertujuan agar anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi taruhan bisnis demi keuntungan semata dari iklan-iklan rokok di seluruh media penyiaran dan media luar ruang yang justru akan mempertaruhkan masa depan mereka kelak. Melindungi anak dan remaja dari dampak bahaya tembakau adalah investasi jangka panjang bagi bangsa ini. STOP IKLAN ROKOK sekarang demi masa depan bangsa Indonesia.   ­­*) Sumber: Komnas Anak, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof DR. Uhamka.

Smoke Free Agents
8,917 supporters
Victory
Petitioning Rudiantara

Jangan Bungkam Dakwah Islam, Stop Blokir Situs Islam

Assalamu'alaikum wr wb Hari ini umat islam di Indonesia kembali mendapatkan perlakuan tidak adil oleh pemangku kepentingan.  Mulai dari BNPT (Badan Nasional Penanggulan Terorisme) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika yang di Pimpin oleh Menteri Rudiantara telah melakukan koordinasi untuk memblokir situs - situs dakwah islam di Indonesia. Beberapa alasan yang muncul di masyarakat, situs dakwah tersebut disinyalir menyebarkan paham radikalisme. Surat permintaan penutupan situs dari BNPT  yang tersebar di jejaring sosial dengan nomor : 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal menyebutkan ada 19 (sembilan belas) situs yang masuk dalam daftar situs penyebaran paham radikal. Jika melihat informasi yang diberitakan pada situs resmi kominfo.go terdapat lebih banyak atau 22 (dua pulu dua) situs yang diblokir. Adapun ke-22 situs yang telah diblokir yakni: 1.      arrahmah.com 2.      voa-islam.com 3.      ghur4ba.blogspot.com 4.      panjimas.com 5.      thoriquna.com 6.      dakwatuna.com 7.      kafilahmujahid.com 8.      an-najah.net 9.      muslimdaily.net 10.    hidayatullah.com 11.    salam-online.com 12.    aqlislamiccenter.com 13.    kiblat.net 14.    dakwahmedia.com 15.    muqawamah.com 16.    lasdipo.com 17.    gemaislam.com 18.    eramuslim.com 19.    daulahislam.com 20.    shoutussalam.com 21.    azzammedia.com dan 22.    indonesiasupportislamicatate.blogspot.com Kemkominfo juga telah meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir ke-22 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPT bahwa situs/website tersebut merupakan situs/website penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme. Jika melihat dari konten sebagian besar situs yang digolongkan kedalam situs penyebaran paham radikal diatas sangat jauh dari tuduhan BNPT. Sebagian besar situs - situs tersebut adalah situs dakwah islam, apalagi jika situs -situs tersebut dianggap ikut menyebarkan propaganda ISIS. Pasalnya mayoritas ulama dan ormas - ormas Islam di Indonesai telah bersepakat dengan fatwa - fatwa ulama di dunia bahwa paham ISIS termasuk paham Ghuluw/Radikal. Jika ada kelompok yang mendukung ISIS di Indonesia dapat dipastikan hanya sekelompok kecil. Artinya tuduhan BNPT kepada sebagian besar situs - situs diatas salah total, karena paham mereka sangat bertolak belakang dengan paham ISIS. Dengan demikian kami masyarakat muslim di Indonesia pantas mencurigai pemerintah melalui BNPT menggunakan isu ISIS untuk membungkam dakwah islam di dunia maya melalui kewenangan Kementrian Komunikasi dan Informatika. Pembredelan sejumlah situs Islam tersebut juga melanggar kebebasan pers, sebagaimana diatur Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 pasal 4. 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kami memberikan waktu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara dalam 2 x 24 jam untuk segera memberikan respon dari tuntutan umat islam yang telah dirugikan haknya dari pemblokiran situs dakwah tersebut. Kami mengajak kepada seluruh umat islam di Indonesia untuk ikut andil memberikan dukungan kepada saudara - saudara kita yang telah dibungkam kegiatan dakwahnya melalui pemblokiran situs  - situs dakwah islam yang digolongkan kedalam 22 situs penyebar paham radikal dengan memberikan tanda tangan petisi ini dan menyebrakannya. Jika Kemkominfo tidak memberikan respon dari waktu yang diberikan, mari bersama - sama melakukan aksi protes yang lebih efektif. Jazzakallahu khairan katsiran Semoga Allah senantiasa menjaga negeri ini dari kehancuran Wassalamu'alaikum wr wb  

Irfan Noviandana
6,919 supporters
Closed
Petitioning Gatot S. Dewa Broto

Menkominfo, jangan penjarakan orang karena update status di media sosial!

Halo teman-teman! Masih ingat Prita? Tahun 2008, Prita terkena kasus “pencemaran nama baik” dan sempat ditahan 22 hari di penjara padahal Prita hanya menulis e-mail pribadi tentang pengalaman Prita di sebuah rumah sakit. Tapi Alhamdulillah, kasus sudah selesai, dan Prita bebas dari jerat hukum. Ingin tahu kapan selesainya? Februari 2013 kemarin baru menerima hasil keputusan bebas dari Mahkamah Agung.  Betul, 5 tahun kemudian!  Sayangnya, walaupun kasus selesai, regulasi yang menjerumuskan Prita masih ada. Namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Selama 5 tahun terakhir, terdapat “Prita-Prita” lainnya, orang-orang biasa yang hanya ingin menyampaikan pendapatnya melalui media digital.  Jadi kalau kamu nge-tweet, menulis status di facebook, BBM, bahkan meng-email, terus ada yang merasa terhina atau dicemarkan nama baiknya, mereka bisa mengadukan kamu ke polisi. Ancaman penjaranya, 6 tahun dan atau denda 1 milyar rupiah..  “Kalau memang ga bersalah gimana?” Prita juga akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Tapi tetap masuk dipenjara selama 22 hari. Prita minta penangguhan pun, tidak dikabulkan.  Nama yang sering muncul terkait UU ini memang nama Prita. Tapi sebenarnya korbannya banyak! sejak UU dibuat tahun 2008, sudah ada 24 orang yang menjadi korban. Coba ingat-ingat, pernahkah kamu lewat social media, memberikan kritik? Atau menyebut sesuatu yang mungkin menyinggung orang lain baik sengaja maupun tidak? kalau kamu dilaporkan, sangat mungkin kamu dipenjara, bahkan karena hal sepele. Dari dulu sudah niat, kalau sampai kasus selesai, Prita akan perjuangkan supaya tidak ada Prita-Prita yang lainnya. Petisi ini, langkah pertama Prita.  Ada harapan baru. Kita punya Menkominfo baru. Dengan petisi ini, ayo sama-sama kita minta:  Kepada Menkominfo: untuk hapus pasal 27 ayat 3 UU ITE dan hentikan pemenjaraan orang hanya karena ia menyampaikan pendapatnya di internet atau media sosial. hilangkan hukuman penjara (pidana) bagi mereka yang hanya ingin berpendapat.  Kepada ketua Mahkamah Agung: untuk memutuskan agar UU ini tidak berlaku sampai direvisi.   Jangan sampai orang jera dalam berpikiran kritis dan berpendapat, demi kemajuan bersama. Dukung petisi ini terus ya teman-teman!   =========================================================== Daftar korban UU ITE: Johan Yan. Komentar di Facebook tentang dugaan korupsi Rp 4,7 triliun di Gereja Bethany Surabaya. terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Anthon Wahju Pramono. SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo. Ade Armando. Dosen FISIP UI, menjadi tersangka karena mengindikasikan adanya korupsi pada Direktur Kemahasiswaan UI.   Benny Handoko. Men-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada @misbakhun mantan anggota DPR dan aktivis di PKS. Sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. Budiman. Siswa SMP Negeri Ma'rang, Kab. Pangkep ditahan karena mengkritik Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid melalui Facebook. Mirza Alfath. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe Aceh dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas komentarnya di Facebook. Musni Usmar. Mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Alexander Aan. Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat. Muhammad Fajriska Mirza. Men-tweet tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi. Ancaman 8 tahun penjara.   Ira Simatupang. Mantan dokter RSUD Tangerang dilaporkan kepolisi atas laporan pencemaran nama baik, divonis 5 bulan penjara. Donny Iswandono. Penggerak dan pemimpin redaksi Media Online Nias-Bangkit.com (NBC) dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan. Muhammad Arsyad. Aktivis Garda Tipikor ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger (BBM) mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. Denny Indrayana. Wakil menteri hukum dan HAM, dilaporkan OC Kaligis ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik. Yenike Venta Resti. Karena status Facebooknya, ia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mustika Tahir. Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur, ditahan Polisi Sulawesi Selatan atas laporan Andi Khairil Syam (anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wajo. Farhat Abbas. Diperiksa sebagai tersangka karena berkomentar bernada SARA ke Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kasusnya sudah dimediasi. Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah. Aktivis perempuan dan korban, dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs change.org.   Beryl Cholif Arrahman. Mengkritik guru lewat Facebook, sempat dipecat dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pemecatan akhirnya dibatalkan, diganti surat tidak mengulangi perbuatan. Yunius Koi Asa. Dianggap memfitnah tentang kecurangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT melalui Facebook. Dilaporkan ke Polres Belu, oleh Silverius Mau. Prita Mulyasari. Menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional. Sempat ditahan 22 hari. Dinyatakan bebas Februari 2013.

Prita Mulyasari
5,053 supporters
Petitioning Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Rudiantara

Revisi Total UU ITE

Kelahiran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum akan informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan siber yang sebelumnya begitu marak seperti hacking, cracking, carding, diharapkan dapat terjawan dengan kehadiran UU ini. Namun dalam perjalanannya, UU ini laksana UU sapujagad yang dapat dipakai untuk mempidanakan seseorang dengan menggunakan, khususnya, Pasal 27 ayat 3 terkait muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Masih segar dalam ingatan kita, seorang Ibu Prita Mulyasari yang komplain terhadap layanan sebuah rumah sakit harus berurusan dengan pengadilan karena dianggap mencemarkan rumah sakit tersebut. Dan meski UU ITE No.11/2008 kemudian direvisi menjadi UU ITE No.19/2016, penggunaan pasal pencemaran nama baik tidak juga berkurang. Yang menarik, karena sanksi terhadap Pasal 27 ayat (3) ancaman hukuman dikurangi menjadi maksimal 4 tahun (sebelumnya 6 tahun) sehingga tidak bisa langsung ditahan, kini beralih dengan menggunakan Pasal 28, baik ayat 1 maupun ayat 2, dimana ancaman hukuman adalah 6 tahun, sehingga bisa dilakukan penahanan. Revisi sebagaian yang dilakukan dari UU ITE No.11/2008 ke No.19/20016 menyebabkan pasal 28 ini tidak mendapat perhatian serius. Dengan isu sebagai penyebaran ujaran kebencian atau hoaks orang bisa dengan mudah dibidik dengan pasal ini. Padahal, Pasal 28 ayat (1) sendiri adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan terkait kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan ayat (2) menyangkut ujaran kebencian yang berdasar SARA. Yang dalam prakteknya, bisa dikenakan pada siapapun yang dianggap menyebarkan berita bohong meski tidak terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta berhadapan dengan hukum karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian, meski tidak menyangkut SARA. Karena ada indikasi UU ini menjadi UU yang dapat dipakai untuk semua hal, yang ujungnya dikategorikan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian atau berita bohong, yang dikhawatirkan tidak berdasar dan muaranya adalah pembatasan kritik, kebebasan berbicara dan pengungkapan kebenaran, seperti terjadi dalam beberapa waktu terkahir ini, maka UU ITE agar tidak menjadi "penjara" demokrasi, pembungkam kritik dan kebenaran, serta disalahgunakan untuk membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar, revisi total harus dilakukan. Bahkan, agar tidak memakan rakyatnya sendiri, UU ini harus dibatalkan sampai revisi total UU ITE diselesaikan. Ayo dukung upaya kami menyerukan untuk dilakukannya revisi total UU ITE dan pembatalan UU ini sampai revisi total UU ITE selesai dilakukan.  

Heru Sutadi
252 supporters