Decision Maker

Retno Marsudi

  • Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo


Does Retno Marsudi have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Joko Widodo, Retno Marsudi

インドネシアで開催されるG20にプーチンを呼ばないで!

ID I GER I ENG ウクライナとロシアの戦争で、今世界の状況はとてもおかしなことになっています。ロシアは制裁を受けてもなお攻撃を続けています。現在およそ400万ものウクライナの人々が、安全を求めてやむを得ず母国をあとにしました。 この戦争の責任を最も負うべきなのは、ロシアのプーチン大統領です。彼は不法に軍隊を送り、マウリポリの病院など、多くの一般市民を攻撃しました。 それにも関わらず、なぜ今だにプーチンはインドネシアで開催されるG20首脳会議に招待されているのでしょうか? 自由と積極的関与を掲げる非同盟国として、インドネシアは人権と世界平和のためにもっと強いスタンスを取るべきです。この戦争が終わる前にプーチンをG20首脳会議に招待することは、インドネシアが世界平和を指示していないのと同じことです。 G20の議長国として、インドネシアは人権を1番に考えるべきです! 私たちは、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領とルトノ・マルスディ外務大臣に対し、今年11月にインドネシアで開催されるG20首脳会議へのプーチンの出席を認めないように要望します。ただし、これはプーチンがウクライナとの戦争を収束させない場合に限ります。   アジア・民主化連帯運動 ミルクティー同盟

Milk Tea Alliance Indonesia
76,956 supporters
Petitioning Joko Widodo, Retno Marsudi, ASEAN, United Nations

The Myanmar Coup Caused Humanitarian Crisis. We have to be Bolder!

ID / EN ‘Everything will be okay.’  It was the writing on Kyal Sin’s t-shirt, a girl from Myanmar, when she was shot dead in her head demonstrating to resist the coup set by the Myanmar military.  The coup done by the military to the democratically-elected leaders in Myanmar has caused a humanitarian crisis. Internet access is cut, isolating the people in Myanmar.  The crisis itself has worsened. Repression done by the military has brought more victims. International press reported that at least 54 civilians were killed brutally by the military, including Kyal Sin.  The number of reported dead might be less than the actual number. Academicians in Myanmar also reported that more than 1500 people are being held, including lecturers and student activists.   We think that the lack of response from ASEAN countries to the military coup has contributed to the worsening situation in Myanmar. Instead of taking a serious and bold moral action, several ASEAN countries chose to deliver diplomatic rethorics. Indonesia and other countries are morally obligated to push ASEAN to take a bolder and better stance towards this issue. We need to stand in solidarity with the young generation in Myanmar that have been taking a patriotic stance to uphold democracy, freedom and humanity for all people of Myanmar.  Indonesia and ASEAN countries should take a bold stance to avoid the humanitarian crisis in Myanmar continues, and to press the military junta to stop their repressive actions, in order to bring back democracy. Hence, the United Nations and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) to take action that can stop the violence and this humanitarian crisis.  Through this petition, we demand President Joko Widodo, as the representative of the Indonesian government, to make a statement that condemns the coup done by the military junta in Myanmar, that clearly violates the values of democracy and human rights.  We also demand the United Nations and the AICHR to take bolder and more serious actions to protect and restore human rights in Myanmar.  Let’s sign this petition to stand in solidarity with the people in Myanmar.  This petition was initiated by KIKA (Indonesian Caucus for Academic Freedom) and SEPAHAM (Indonesian Human Rights Lecturer Union).

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik
25,765 supporters
Petitioning Joko Widodo

Desak Myanmar buka akses bantuan kemanusiaan untuk Rohingya!

Sudah dua pekan sejak tragedi menimpa etnis Rohingya di Myanmar. 400an orang tewas, 2600an desa dibakar, dan 250.000-an orang terlantung-lantung sebagai pengungsi. Sejak itu pula jutaan orang bersuara untuk keadilan. Bahkan jumlah bantuan dari masyarakat Indonesia mencapai miliaran rupiah. Luar biasa! Tapi sayangnya, bisa jadi bantuan miliaran itu tidak sampai ke para pengungsi. Hal ini karena pemerintah Myanmar blokir akses bantuan kemanusiaan dari luar. Dana, bahan pokok, dan bantuan lain dari lembaga-lembaga kemanusiaan berhenti didistribusikan. Akibatnya, ratusan ribu orang terlantar. Tanpa tenda, makanan, obat-obatan, dan keperluan dasar lainnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Keputusan Presiden Jokowi mengirim Menlu Retno Marsudi ke Myanmar patut diapresiasi. Ketegangan pun menurun pasca kunjungan. Bukan hanya itu, Menlu Retno juga ke Bangladesh untuk membahas penanganan pengungsi. Sekarang, Indonesia harus meneruskan kepemimpinannya dalam menyelamatkan pengungsi Rohingya. Kita harus mendesak Myanmar untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap bantuan kemanusiaan. Pemerintah Myanmar telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Jika kita diam, kita justru membiarkan ketidakadilan terhadap warga Rohingya berkepanjangan. Ayo kita tanda-tangani petisi ini untuk lanjutkan tali solidaritas ini kepada korban Rohingya. Jangan sampai bantuan kita sia-sia. *Petisi ini akan dikirimkan ke Presiden @jokowi.

Amnesty International Indonesia
18,792 supporters
Petitioning Presiden Republik Indonesia

DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI

Kami semua menyambut aspirasi orang Indonesia, baik yang masih berwarganegara RI, maupun yang sudah berwarga negara asing, seraya tetap mencintai Tanah Airnya. Hal ini diteguhkan dan dicetuskan dalam Kongres Ketiga Diaspora Indonesia, 12-14 Agustus’15, di Jakarta, bertema “Diaspora Bakti Bangsa”, dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan dihadiri 1.800 peserta dari 45 negara. Pemrakarsa awal adalah Bapak Dino Patti Djalal, mantan Dubes RI di Amerika Serikat, yang pada Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, melahirkan Indonesian Diaspora Network (IDN). Rasa kerinduan ke tanah airnya, tercermin dalam peristiwa-peristiwa nasional seperti Peringatan Kemerdekaan RI ke-70 di Jenewa, Idul Fitri, dll seperti tercermin dalam beberapa foto di bawah ini. Diperkirakan lebih dari 8 juta orang berasal dari Indonesia tersebar di 5 (lima) benua, dan lebih dari 90 negara. Mereka di masa lalu meninggalkan Tanah Airnya untuk memperjuangkan peluang kehidupan yang lebih baik, atau terbuang oleh kondisi politik masa lalu. Mereka masih tetap mencintai negeri asalnya, Indonesia. Sebanyak 4,6 juta dari antara mereka tetap mempertahankan Kewarganegaraan Indonesia.  Contoh ke-1. Di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, anak-anak mereka yang lahir di sana secara otomatis memperoleh kewarganegaraan setempat. Orangtua mereka memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih kewarganegaraannya saat mereka dewasa. Akan sangat menguntungkan baginya dan negeri kita, apabila mereka dapat tetap mengikuti kewarganegaraan Indonesia orangtuanya tanpa harus melepaskan kewarganegaraan tempat kelahirannya. Demikian juga bagi orang asal Indonesia yang ingin merangkul kembali kewarganegaraan Indonesia, tanpa kesulitan dapat kembali ke Indonesia, untuk menyumbangkan dharma bhakti mereka bagi Tanah Tumpah Darah asalnya, Indonesia. Dengan adanya Dwi Kewarganegaraan RI, akan memudahkan mereka yang berasal dari Indonesia maupun anak serta cucu mereka, dapat berinvestasi ikut membangun negaranya dan atau tidak ragu kembali ke Indonesia. Contoh ke-2. Saat ini Diaspora Indonesia yang merantau dan telah menjadi warga negara tempat tinggalnya, memperoleh kesulitan apabila ingin berinvestasi di Indonesia dan menyumbangkan kembali tenaga dan keahlian yang diperoleh baik karena berusaha maupun meraih ilmu dan keahlian lebih tinggi. Dwikenegaraan RI, akan mendorong arus balik tenaga ahli (brain gain), dan mengurangi arus pelarian tenaga ahli (brain drain).  Beberapa catatan penting adalah, nilai remitansi Diaspora Indonesia ke Indonesia Rp 109 trilliun, belum termasuk nilai potensi investasi, seraya diaspora Philipina dan Thailand ke negaranya 3 kali lipatnya. Perusahaan raksasa global Teknologi Informasi Marvell yang menguasai 2/3 industri semikonduktor dunia misalnya, pendirinya orang dari Indonesia yang meraih gelar Doktor di UCLA. Contoh ke-3. Ini suatu contoh ketentuan di Filipina yang dapat ditempuh Indonesia. Beberapa orang Filipina memutuskan untuk kembali & menetap di Filipina, tanah air tempat kelahiran mereka, untuk "pensiun" menjadi guru ataupun relawan di bidang lainnya (kesehatan, pelatihan), walaupun sudah menjadi warga negara Australia. Ini dimungkinkan karena pada tahun 2003 pemerintah Filipina meloloskan Citizenship Retention and Re-acquisition Act of 2003 yang memungkinkan warga negara Filipina yang kehilangan status kewarnegaraannya karena proses naturalisasi di negara lain mendapatkan kembali status kewarnegaraan Filipina. Contoh ke-4. Karies Dr.Ir. Suyoto Rais sangat berhasil, di Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang memperebutkannya, dengan tawaran jabatan tertinggi perusahaan, sekalipun. Di sisi lain jiwanya gundah, khususnya di malam hari, karena tidak bisa sepenuhnya mengabdi kepada Ibu Pertiwinya. ”Adakah peluang bagi saya untuk mengabdi di BUMN, agar tidak terus mengabdi di perusahaan asing?” tanyanya kepada Dahlan Iskan. Bayangkan, dahulu dia adalah anak desa dari pedalaman Tuban, Jatim, yang sangat miskin. Kini dia berhasil mencapai jabatan president director untuk sebuah perusahaan Jepang yang sangat besar. Akhirnya, jadilah Dr Suyoto orang pertama dalam sejarah perusahaan Jepang: orang Indonesia yang ditugaskan ke Indonesia dalam statusnya sebagai orang asing.  

Arnold Djiwatampu
16,760 supporters
Victory
Petitioning Joko Widodo, Retno Marsudi, ASEAN, United Nations

Kudeta di Myanmar Menyebabkan Krisis Kemanusiaan. Indonesia Harus Lebih Tegas!

ID / EN ‘Segalanya akan baik-baik saja. Everything will be okay.’  Tulisan tersebut terpampang di kaos Kyal Sin, atau Angel, seorang remaja perempuan Myanmar, ketika ia tertembak mati di kepala saat berdemo menolak kudeta yang dilakukan oleh oleh kelompok militer. Kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar kini telah menyebabkan sebuah krisis kemanusiaan. Akses internet diputus, mengisolasi warga Myanmar tanpa koneksi ke luar.. Krisis kemanusiaan semakin membesar di Myanmar. Represi sebagai jalan justifikasi kudeta telah membawa korban yang lebih besar. Laporan pers internasional menyebutkan setidaknya sekitar 54 orang warga sipil dibunuh secara brutal oleh peluru aparat militer di Myanmar, termasuk pejuang demokrasi muda Kyai Sin.  Jumlah korban tewas  ini kemungkinan besar jauh lebih kecil dari angka sebenarnya. Selain itu laporan dari kelompok-kelompok akademisi Myanmar juga menyebutkan lebih dari 1500 orang ditahan termasuk para dosen dan aktivis mahasiswa. Bagi kami, memburuknya situasi di Myanmar tak terlepas dari kegagapan sikap negara-negara ASEAN dalam merespon kudeta militer yang terjadi di depan mata. Alih-alih mengambil sikap moral yang tegas dan serius, sebagian negara ASEAN malah mengemukakan retorika diplomatik. Indonesia dan negara-negara lainnya bertanggung jawab moral untuk mendorong ASEAN mengambil sikap yang lebih tepat dan tegas menyangkut Myanmar. Kita perlu bersolidaritas bersama di tengah perjuangan generasi muda Myanmar yang saat ini tengah mengambil jalan patriotik untuk mempertahankan demokrasi, kebebasan dan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.  Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN harus mengambil sikap tegas untuk menghindarkan krisis kemanusiaan yang berlanjut di Myanmar dengan menekan pemerintah Junta menghentikan represi dan memulihkan demokrasi serta menyerahkan kekuasaan ke pemenang Pemilu.  Untuk itu, PBB dan  badan-badan kemanusiaaan dunia serta  Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) bertindak untuk menghentikan  kerusakan, kekerasan dan krisis kemanusiaan yang lebih luas.   Melalui petisi ini, kami hendak mendesak Presiden Jokowi, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, untuk membuat sebuah pernyataan yang mengecam praktik kudeta junta militer yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip HAM.  Kami juga mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta Komisi Antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) untuk lebih berani mengambil langkah-langkah serius mendorong upaya-upaya memajukan perlindungan dan penghormatan HAM.  Mari bersama kami mendukung perjuangan demokratis masyarakat sipil Myanmar dengan menandatangani petisi ini. Petisi ini diinisiasi oleh KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik), SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM Indonesia)  

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik
25,765 supporters
Petitioning Joko Widodo, Retno Marsudi

Pak Jokowi, Jangan Datangkan Presiden Putin di Konferensi G20!

ENG I GER I JPN Teman-teman, situasi keamanan global begitu pelik, ditambah lagi adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Walaupun sudah dijatuhkan sanksi dari berbagai negara & perusahaan, Rusia tetap gak berhenti! Bahkan, sudah hampir 4 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya untuk cari suaka di negara lain.  Vladimir Putin, Presiden Rusia, adalah yang paling bertanggung jawab dalam menyebabkan perang ini. Ia mengirimkan pasukan militer secara ilegal, sampai menyerang kawasan padat penduduk di rumah sakit bersalin di Ukraina! Tapi, kok Putin masih tetap diundang ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi G20, ya?  Indonesia sebagai negara non-blok dengan prinsip bebas-aktif, harusnya bisa lebih tegas dalam menjaga & mendukung hak asasi manusia, serta memastikan perdamaian dunia. Menurut saya, dengan menerima Putin, kita malah membalikkan badan kita. Untuk itu, lewat petisi ini, yuk kita sama-sama suarakan kepada Pak Jokowi dan Ibu Menlu Retno Marsudi, untuk tolak kedatangan Putin pada Konferensi G20 November nanti, kecuali dia benar-benar mau menyelesaikan konfliknya dengan Ukraina secara damai. Sebagai orang Indonesia, kita harus juga menunjukkan kepedulian kita terhadap isu-isu hak asasi manusia dan isu internasional. Apalagi, sebagai tuan rumah dari perhelatan G20.  Jangan sampai, reputasi kita sebagai tuan rumah dirusak karena gegabah mengundang pelaku kejahatan perang yang tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mengusung perdamaian. Salam, Milk Tea Alliance

Milk Tea Alliance Indonesia
76,956 supporters
Closed
Petitioning Joko Widodo, Retno Marsudi, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, PANGLIMA TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan RI, United Nations

PAPUA adalah INDONESIA

Aksi kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap masyarakat Papua dan aparat TNI / Polri terus berlanjut. Tentunya, aksi tersebut TIDAK mendapat dukungan luas dari sebagian besar bangsa Indonesia. Menyadari hal ini, saat ini OPM aktif melakukan kampanye FREE WEST PAPUA untuk mendapatkan dukungan internasional. OPM aktif menyebarkan berita-berita yang memdiskreditkan Pemerintah Republik Indonesia dengan menyebarkan informasi HOAX seolah-olah saat ini masih terjadi diskriminasi ras dan pelanggaran HAM  yang dilakukan aparat  sipil maupun militer Indonesia. OPM berusaha memanfaatkan issue Hak Asasi Manusia yang mudah mendapat simpati masyarakat internasional. Saat ini sudah banyak LSM (NGO) luar negeri yang memberikan dukungan kepada kampanye tersebut, kebanyakan LSM tersebut berasal dari negara-negara Commonwealth. LSM tersebut aktif menyuarakan agar Papua lepas dari NKRI melalui website dan akun media sosial mereka. Indonesia dijadikan "bulan-bulanan" dalam pemberitaan mereka. Sebagai Warga Negara Indonesia, saatnya kita menunjukkan NASIONALISME kita. Bukan hanya untuk mempertahankan KEDAULATAN INDONESIA dimata internasional, terlebih lagi kita harus menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara kita di Tanah Papua yang selalu dijadikan "komoditi politik" oleh OPM. Kita punya pengalaman pahit saat Provinsi Timor Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Dua tahun sebelum pelaksanaan referendum, LSM asing sangat aktif mengajak publik internasional untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan referendum. Di era Proxy war saat ini, kita tidak perlu senjata untuk BELA NEGARA. Cukup dengan gadget yang ada di tangan kita saat ini, kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa PAPUA ADALAH INDONESIA. Tidak boleh ada kepentingan asing yang mencampuri kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan menyetujui petisi ini, jadilah bagian dari sejarah Indonesia...bahwa kita pernah ambil bagian untuk mempertahankan Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tunjukkan kepada dunia, bahwa KAMPANYE FREE WEST PAPUA ADALAH KEBOHONGAN...dan kirimkan pesan kepada negara asing di luar sana untuk jangan sekali-kali berani mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. "ROBEK-ROBEKLAH BADANKU...POTONG-POTONG-POTONGLAH JASADKU INI, TETAPI JIWAKU DILINDUNGI BENTENG MERAH PUTIH...AKAN TETAP HIDUP, TETAP MENUNTUT BELA...SIAPA PUN LAWAN YANG KUHADAPI." (Panglima Besar Jenderal Soedirman)          

Warga Negara Indonesia
1,550 supporters
Petitioning Retno Marsudi, Kementerian Luar Negeri RI, Ditjen Imigrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Meutya Hafid, Utut Adianto, Komisi I DPR RI, Yasonna Laoly

PERTEMUKAN KEMBALI ORANG-ORANG TERKASIH ATAS NAMA CINTA

Pada akhir Maret 2020, Indonesia mengambil keputusan penting untuk menangguhkan perjalanan internasional dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 yang kemudian berlaku efektif sejak 2 April 2020. Selanjutnya, Indonesia memulai program repatriasi untuk pemulangan kembali WNI dari luar negeri yang terlantar dan keluarga mereka dari negara lain. Namun, beberapa dari kita telah terkena dampak negatif akibat terbitnya peraturan perjalanan dan visa internasional jangka pendek selama krisis COVID yang sedang berlangsung, yang tertuang dalam Permenkumham No. 11/2020.  Kami mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Pemerintah Indonesia untuk juga mengakui bahwa ada pasangan berbeda kewarganegaraan seperti kita yang belum menikah tetapi dalam hubungan jangka panjang yang serius, berkomitmen, dan lama. Kita harus dipersatukan kembali. Hanya karena kami tidak dianggap masuk dalam kategori sebagai 'keluarga', maka kami telah dipisahkan oleh perbatasan selama berbulan-bulan sekarang. Beberapa dari kita bertunangan untuk menikah, ada juga yang telah menjalani kehidupan bersama, dan bahkan sedang mengandung anak pertama, dan juga berbagi komitmen keuangan. Pariwisata sama sekali bukan alasan penting untuk bepergian, tetapi kami BUKAN wisatawan. Kami ingin bersama pasangan kami di Indonesia atau ingin pasangan kami dari luar negeri bergabung kembali dengan kami di Indonesia. Kami ingin dapat mengambil keputusan penting dalam kehidupan untuk menutup jarak di antara kami (mis., Menikah). Kami juga ingin melihat keluarga besar kami dan bersama mereka.  Tidak dapat dipungkiri, akan timbul ketegangan psikologis dan emosional yang disebabkan oleh perpisahan dari orang-orang tercinta dalam jangka waktu yang lama. Ketegangan lebih besar ketika pemisahan tampaknya tanpa kejelasan mengenai kapan akan dibukanya kembali perjalanan internasional. Kami siap untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan seperti, mengambil tes COVID-19, melakukan karantina, menjaga jarak fisik, memakai masker, antara lain, untuk memastikan tidak hanya keselamatan kita tetapi juga keselamatan orang lain di sekitar kita. Penting untuk memahami kembali apa arti 'keluarga' dan mengambil pendekatan yang lebih progresif dan inklusif untuk menyatukan kembali orang yang dicintai. Coronavirus tidak akan meninggalkan kita dalam waktu dekat tetapi kita dapat beradaptasi dengan cara yang efektif dan bermakna. Kami ingin visa diberikan kepada individu yang ingin dipersatukan kembali dengan pasangan mereka dan orang-orang tercinta di Indonesia, dengan cara yang aman dan penuh kasih sayang.  Bagi pasangan tunangan yang hendak menikah tidak memiliki pilihan lain selain menunda niatnya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Bagi pasangan sesama WNI dan berada di satu kota yang sama, tidak menjadi masalah ketika harus menikah online meskipun sangat sederhana dan tetap patuh dengan protokol kesehatan. Namun akan menjadi sulit bagi pasangan berbeda kewarganegaraan yang terpisah jarak. Jika masih ada larangan sementara untuk WNA datang ke Indonesia, yang paling mungkin dilakukan adalah menikah via online. Hanya saja, hingga detik ini belum ada kesepakatan antar ulama (MUI) mengenai sah atau tidaknya pernikahan online yang dilakukan dengan kedua mempelai saling berjauhan. Ini membuat kita sangat terluka dan menderita, baik secara psikologis, moral, maupun materi. Wawasan Singkat tentang Efektivitas Pembatasan Perjalanan Internasional:Pada 29 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi untuk lalu lintas internasional terkait pandemi COVID-19. Dalam rekomendasinya, WHO menyoroti hal itu, "bukti menunjukkan bahwa membatasi pergerakan orang dan barang selama keadaan darurat kesehatan masyarakat tidak efektif dalam sebagian besar situasi dan dapat mengalihkan sumber daya dari intervensi lain." Tetapi mereka juga mengatakan bahwa pembatasan gerakan orang dapat 'sementara' bermanfaat. Jadi, seberapa bermanfaatkah pembatasan perjalanan 'sementara' ini? Bersifat terbatas, tetapi penelitian peer-review baru-baru ini menunjukkan bahwa pembatasan perjalanan hanya akan memiliki efek sederhana. Intervensi kesehatan masyarakat atau intervensi pengurangan transmisi akan terbukti memiliki manfaat yang lebih besar (Chinazzi et al. 2020). Dalam studi peer-review baru-baru ini, Wells dan rekan (2020) mampu menunjukkan bahwa pembatasan perjalanan tidak dapat sepenuhnya menghentikan penyebaran COVID-19 tetapi dapat menurunkan laju ketika pembatasan diterapkan dalam 'tahap awal' pandemi. Deteksi dini, pelacakan kontak, dan karantina sukarela adalah cara paling efektif untuk membatasi penyebaran COVID-19 (Wells et al. 2020). Dalam artikel mereka tentang 'Pengendalian COVID-19: The Folly of International Travel Restrictions', Weijun Yu dan Jessica Keralis (6 April 2020; Jurnal Kesehatan dan Hak Asasi Manusia), mengidentifikasi bahwa pembatasan perjalanan berdasarkan kewarganegaraan atau larangan masuknya warga negara asing mendapatkan popularitas dengan masyarakat umum tetapi bertentangan dengan pengetahuan dan keahlian kesehatan masyarakat, serta melanggar hak asasi manusia. Yu & Keralis (2020) mengutip studi penelitian baru-baru ini yang membuktikan bahwa sementara pembatasan perjalanan memang memperlambat penyebaran COVID-19, penundaan itu dicapai hanya dalam beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Para penulis juga sangat jelas ketika mereka mengatakan bahwa pembatasan perjalanan melanggar hukum internasional ketika ada bukti sejarah dan juga baru-baru ini untuk menunjukkan bahwa pembatasan perjalanan itu kontraproduktif. Respons dan intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis bukti jauh lebih bermanfaat bagi semua orang terlepas dari kebangsaan dan/ atau ras mereka. Apa yang dapat dilakukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri untuk menyatukan kembali orang-orang terkasih di Indonesia?Ditjen Imigrasi RI lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dapat mengeluarkan jalur visa terkait konsuler khusus untuk WNA yang ingin bersatu kembali dengan pasangan mereka dan orang-orang tercinta di Indonesia. Beberapa negara Eropa (mis., Austria, Denmark, Belanda, Ceko dan Norwegia) telah mulai memfasilitasi penyatuan kembali orang-orang non-EU/ EEA dengan pasangan dan keluarga mereka dan orang-orang terkasih di masing-masing negara. Denmark telah menghasilkan proses yang mungkin KemenkumHAM dan Ditjen Imigrasi RI juga dapat lakukan. Beberapa proses penting untuk membantu menyatukan kembali orang-orang terkasih di Indonesia melalui kasus per kasus dapat berupa:1. Mengambil tindakan pencegahan COVID-19:- Menguji 72 jam sebelum keberangkatan- Karantina 14 hari yang dibayar sendiri (atas biaya sendiri) pada saat kedatangan di Indonesia.- Menjalani tes cepat (atas biaya sendiri) saat tiba di bandara- Tes yang sedang berlangsung (atas biaya sendiri) selama periode karantina2. Dokumen untuk membuktikan hubungan:- Bukti hubungan melalui sertifikat hubungan (dikeluarkan secara resmi di negara asing) dan/ atau foto dan/ atau korespondensi- Mengirimkan keterangan tertulis yang sah dan/ atau pernyataan yang dibuktikan sendiri yang menjelaskan sifat dari hubungan tersebut. Anda dapat mengakses artikel dan penelitian yang dikutip di sini:1. Chinazzi et al. (2020). Efek pembatasan perjalanan pada penyebaran 201 coronavirus novel (COVID-19). Sains, 368, hlm. 395-400. Diperoleh dari: https://science.sciencemag.org/content/368/6489/395/tab-pdf  2. Wells et al. (2020). Dampak dari perjalanan internasional dan langkah-langkah kontrol perbatasan terhadap penyebaran global koronavirus novel 2019 yang baru. PNAS, 117 (13), hlm. 7504-7509. Diperoleh dari: https://www.pnas.org/content/suppl/2020/03/13/2002616117.DCSupplemental 3. WHO (2020). Rekomendasi WHO terbaru untuk lalu lintas internasional sehubungan dengan wabah COVID-19. Diperoleh dari: https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recomendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak?fbclid=IwAR1qumsTjXYr2WJkInTHzH7cOdDjF  4. Yu dan Keralis (2020). Mengontrol COVID-19: Sepenuhnya Pembatasan Perjalanan Internasional. Jurnal Kesehatan dan Hak Asasi Manusia. Diperoleh dari: https://www.hhrjournal.org/2020/04/controlling-covid-19-the-folly-of-international-travel-restrictions/?fbclid=IwAR28dlwEuf2n4CB1VwJhp51Bcpo8onF9teFxlZm7cJmc

Tania N
1,520 supporters