Tatar Pasundan berduka. Banjir besar kembali melanda Jabodetabek, dan kita semua tahu ini bukan sekadar musibah alam. Ini adalah dosa ekologis akibat keserakahan manusia! Hutan yang seharusnya menjadi benteng alami justru dibabat, diubah menjadi lahan komersial, dan kini rakyat harus membayar mahal akibatnya.

Kawasan Puncak, Bogor, yang dulunya hijau dan rimbun, kini semakin kehilangan daya tahannya. Alih fungsi lahan dilakukan atas nama "optimalisasi"—tapi optimalisasi untuk siapa? Rakyat? Tidak! Yang menikmati hanyalah segelintir pihak, sementara bencana menimpa jutaan warga di hilir.

Di tengah derita banjir ini, muncul klarifikasi dari PTPN, seolah-olah mereka tidak ada andil dalam rusaknya ekosistem hulu. Mereka bilang ini bukan salah mereka. Tapi mari kita lihat faktanya!

FAKTA YANG TAK TERBANTAHKAN

1.     Alih Fungsi Lahan Masif untuk Industri Pariwisata dan Properti
Ribuan hektar lahan di Puncak yang seharusnya menjadi kawasan resapan air kini telah beralih fungsi menjadi area wisata, vila, dan properti komersial. Alih-alih direhabilitasi sebagai hutan konservasi, lahan ini justru dikelola untuk kepentingan bisnis yang memperparah aliran air ke Jakarta.

2.     Dampak Langsung: Banjir yang Makin Parah
Ketika pohon dan tanaman keras digusur, air hujan tidak lagi terserap dengan baik. Sungai meluap lebih cepat, dan hasilnya? Banjir kiriman dari Puncak ke Jakarta semakin besar, setiap tahun makin parah!

3.     Kerugian Jauh Lebih Besar daripada Keuntungan
Alih fungsi lahan mungkin menguntungkan beberapa pengusaha dan oknum pejabat, tapi bagi rakyat? Kerugian akibat bencana jauh lebih besar daripada pendapatan dari sektor pariwisata atau proyek komersial di Puncak!

KORUPSI DALAM ALOKASI LAHAN?

Kita sudah melihat pola ini terjadi di sektor lain, seperti tambang ilegal yang menyeret pejabat tinggi dan pengusaha ke penjara. Kasus Surya Darmadi membuktikan bahwa alih fungsi lahan ilegal bisa menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah!

Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan kepentingan lingkungan adalah kejahatan korupsi! Jika ditemukan permainan izin, suap, atau gratifikasi dalam perubahan status lahan di Puncak, ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif—ini ranah pidana!

Jangan sampai ada rekening gendut dari hutan yang gundul! Model bisnis seperti ini telah menghancurkan banyak kawasan hijau di Indonesia. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi di Puncak, karena dampaknya dirasakan oleh jutaan warga di Jabodetabek!

TUNTUTAN KAMI!

1.      Hentikan alih fungsi lahan di Puncak sekarang juga!

2.      Kejaksaan Agung segera periksa dugaan korupsi dalam perubahan izin lahan PTPN!

3.      Evaluasi total kebijakan tata ruang di Jawa Barat dan hentikan proyek yang merusak lingkungan!

4.      Hukum tegas pejabat dan pengusaha yang bermain dalam proyek alih fungsi lahan!

Leuweung Hejo, Rakyat Ngejo!

Hutan yang hijau adalah jaminan hidup rakyat. Kalau hutan dirusak, banjir akan terus menerjang, dan kita semua yang akan menanggung akibatnya.

PSM mengajak seluruh masyarakat untuk bersuara!
Mari kita lawan perusakan alam ini, jangan biarkan generasi mendatang hanya mewarisi bencana! 

Tandatangani petisi ini dan sebarkan!