Saya ingin berbagi tentang ketidakadilan yang terjadi di Palembang selama musim kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat dinas lainnya menikmati pengurangan jam kerja karena kualitas udara yang memburuk, pekerja di puskesmas justru mengalami peningkatan beban kerja sebenyak 8 Jam per minggu dan bekerja senin hingga sabtu. Disisi lain, organisasi perangkat daerah lainnya malah berkurang 5 Jam.  Ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang kesehatan dan keselamatan pekerja di puskesmas yang menjadi garda depan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2026, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 29 yang mengatur penyesuaian jam kerja selama karhutla. Sayangnya, penerapannya di puskesmas tidak dilakukan secara adil. Banyak dari rekan-rekan di puskesmas yang harus menghadapi risiko kesehatan akibat polusi udara sambil melayani masyarakat dengan maksimal. Padahal, kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan para staf medis dan pasien yang mereka layani.

Untuk mengatasi situasi ini, kami menyerukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengeluarkan surat turunan dari SE no 29 tahun 2026 yang jelas mengatur penyesuaian jam kerja bagi pegawai puskesmas selama karhutla. Hal ini penting untuk kesejahteraan para tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar saat terjadi krisis kesehatan masyarakat.

Selain itu, kami juga mengharapkan adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas udara serta dampaknya pada penyesuaian jam kerja pegawai puskesmas. Dengan demikian, langkah ini dapat menjadi kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Dukungan Anda sangat berarti dalam usaha kami untuk mencapai perubahan ini. Mari bergandeng tangan demi menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi tenaga kesehatan kita. Mohon tandatangani petisi ini untuk membantu kami memperjuangkan hak yang lebih manusiawi bagi semua pekerja puskesmas di Palembang.