Beberapa waktu lalu, terjadi kasus yang viral di tengah masyarakat antara seorang perempuan muda dengan seorang penjahit asal Bali. Kasus ini mengejutkan warga karena mengangkat isu rasisme. Ketika kedua belah pihak sudah mencapai solusi damai, kasus ini kembali mencuat karena tindakan Arya Wedhakarna (AWK), seorang anggota DPD RI dari Bali, yang melakukan intimidasi terhadap perempuan tersebut saat mediasi. Bukannya mencari solusi, justru memantik salah satu pihak untuk membuka potensi kasus baru.

Ini bukan pertama kalinya AWK terlibat dalam tindakan-tindakan yang merusak kedamaian dan toleransi di Bali. Setidaknya beliau juga pernah viral di beberapa kasus seperti pernyataan simbol agama Nusa Penida (2020), terkait Hijab di Bandara (2023), dll.

Sebagai publik figur dan anggota DPD yang seharusnya menjadi teladan, tindakan AWK sangat mengecewakan. AWK kerap kali bersikap rasis dan menanamkan kebencian, yang tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia tetapi juga mengancam kerukunan sosial. Ini bertentangan dengan upaya kita semua untuk hidup rukun dalam keberagaman.

Berdasarkan laporan media, AWK telah berulang kali menunjukkan perilaku yang intimidatif dan tak pantas di hadapan publik. Perilakunya tidak layak bagi seorang pejabat yang dipercaya masyarakat untuk menjaga persatuan. Bukannya memberikan kedamaian, solusi dan melindungi masyarakat Bali. Justru perilakunya membuat warga Bali di perantauan tidak nyaman. Dan sangat mencoreng citra orang Bali yang terkenal dengan toleransinya.

Kepercayaan masyarakat Bali kepada seorang pejabat seharusnya didasari oleh sikap yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. AWK telah menodainya dengan perilaku yang tidak pantas. Kita tidak bisa membiarkan pejabat publik seperti ini terus berkuasa dan mengambil bagian dalam mewakili suara masyarakat.

Kami menuntut agar Arya Wedhakarna dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPD RI dari Bali. Ini penting untuk mengembalikan keadilan dan memulihkan kerukunan di tengah masyarakat Bali.

Tolong tandatangani petisi ini untuk menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa masyarakat tidak lagi mendukung kepemimpinan yang merusak dan tidak menghormati keberagaman. Dengan tandatangan Anda, kita dapat membuat perubahan dan memastikan bahwa pejabat publik mempertanggungjawabkan tindakan mereka.