Maunya diperhatikan pemerintah. Ehh, ini malah seperti diperas pemerintah

Pemerintah lewat Pengurus Besar Esport Indonesia (PBESI) akhirnya bikin peraturan tentang e-sports atau olahraga game elektronik di Indonesia, yaitu PBESI No 34 tahun 2021 tentang pelaksanaan Esports di Indonesia.

Tapi, bukannya membantu, peraturan ini malah memberatkan industri e-sport. Misalnya aja, dalam peraturan, berbagai pihak e-sport  wajib bayar iuran tahunan ke PBESI. Lalu, semua publisher game wajib izin dulu ke PBESI baru game nya boleh tayang.

E-sport kan beda sama olahraga konvensional. Kalau semuanya dimonopoli PBESI, ruang kreasi publisher game jadi makin terbatas. Dikit-dikit bisa diblokir game-nya karena belum izin dari PBESI.

Banyak juga yang terlewat di peraturan ini, seperti caster (komentator e-sport) yang berperan aktif dalam meramaikan industri e-sport gak ada disebut. 

Jujur, kami sebenarnya udah curiga sejak PBESI didirikan. Mulai dari ketua umumnya adalah Kepala BIN. Di daerah, ketua nya juga banyakan dari militer. Gak ada hubungannya sama e-sport sama sekali. Peraturannya juga gak disosialisasikan dengan jelas.

Sebagai pengelola fanspage di salah satu komunitas game, saya sering komunikasi sama teman-teman. Banyak yang resah sama peraturan ini. Udah banyak yang coba bersuara di media sosial, tapi dari PBESI belum kasih tanggapan. 

Makanya saya bikin petisi ini, agar PBESI merevisi peraturan pelaksanaan e-sports di Indonesia yang tidak memberatkan industri  game dan e-sport. 

Selama ini kami berdiri sendiri dengan pendukung-pendukung dari pihak swasta dan mencari turnamen-turnamen sendiri. Jangan sampai turut campur pemerintah malah memberatkan industri esport.

Karena itulah, dukung petisi dan sebar tagar #cegahmonopoliesport di medsosmu ya. Kami yakin kalau makin banyak yang bersuara PBESI akan merespon permintaan kita. 

Restu Purbaya, 

Konten Kreator Video Game,
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.