Assalamualaikum wr wb

Pembaca dan masyarakat Indonesia yang budiman, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diluncurkan oleh pemerintah harus di kritik tajam. Pemerintah telah melepas tanggung jawabnya dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat dengan membebankan kewajiban menabung kepada pekerja dan pemberi kerja. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, pekerja diharuskan membayar iuran sebesar 2,5 persen dan pengusaha sebesar 0,5 persen. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai di mana peran negara dalam penyediaan dana untuk hunian ini, mengingat negara tidak ikut andil dalam menabung, namun mengelola dana tersebut melalui kementerian.

Pengelolaan dana Tapera ini aneh dan tidak transparan. Sebagai perbandingan, BPJS Kesehatan dikelola oleh badan wali amanah, bukan oleh kementerian. Sistem seperti ini lebih baik dan minim konflik kepentingan. Ironisnya, dalam kasus Tapera, negara menyerahkan beban kepada masyarakat sipil namun tetap mengelola dana tersebut, yang membuka celah besar bagi potensi korupsi.

Pelaksanaan yang tidak tepat dalam tapera justru akan menambah beban bagi pekerja dan menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan dana. Banyak pihak menolak pelaksanaan program ini dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan justru menyimpang dari tujuan awal

Kita meminta agar negara benar-benar mengambil peran aktif dan tidak hanya menjadi pengelola dana. Pemerintah seharusnya berkontribusi secara langsung dalam penyediaan dana dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Tanpa langkah konkret dari pemerintah, program Tapera hanya akan menjadi tambahan penderitaan bagi masyarakat yang sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat. Program yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat seharusnya tidak menjadi beban baru, melainkan solusi yang nyata dan berkelanjutan. Negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh dalam menyediakan hunian terjangkau bagi seluruh warga negara, sesuai dengan amanat konstitusi

Mari dukung petisi ini dan suarakan keresahanmu agar di dengar oleh para pengambil kebijakan di negeri ini

Terima kasih