TOLAK PERPPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022
TOLAK PERPPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022
Masalahnya
Perppu Cipta Kerja Mengancam Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Hak Fundamental Pekerja/Buruh.
Desember 2022, Presiden Jokowi meneken beleid Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu sengsara ini akan segera diundangkan oleh DPR, kamu bisa apa?
Mengapa kita menolak Perppu?
Perppu Cipta Kerja melemahkan perlindungan hak dan kepentingan pekerja/buruh, antara lain: Perppu melemahkan pengaturan upah karena aturan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral dihapus dan digantikan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebagai contoh, apabila Upah Minimum Provinsi Jawa Barat adalah Rp 1,96 juta, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi sebesar Rp 5,2 Juta maka bila sebatas penentuan Upah Minimum Provinsi, nilai upah minimum di Bekasi menjadi Rp 1,96 juta.
Bayangkan upah kamu jadi menurun jauh!
Belum lagi pemangkasan pesangon yang nilainya jadi menurun, sebelumnya nilai maksimal pesangon 32,2 kali upah, tapi sekarang kamu hanya bisa terima maksimal 25 kali upah (19 kali upah bulanan dan 6 kali upah sebulan bagi peserta jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Outsourcing dan kerja kontrak makin merajalela, jam kerja makin eksploitatif, ancaman hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan makin meresahkan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi mudah dan tanpa perlindungan.
Dari aspek konstitusi, Perppu telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi, pengabaian partisipasi dan konsultasi publik serta bertentangan dengan Konvensi ILO No 144 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar-Standar Ketenagakerjaan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990.
Bayangkan apabila Perppu Cipta Kerja ini sampai jadi di sahkan, kamu, dan 55 juta pekerja formal dan 80,24 pekerja informal di Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan apabila Perppu ini berlaku.
Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan Perppu Cipta Kerja ini?
Dalam rapat paripurna, DPR akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
Kita bisa lakukan sesuatu untuk menggagalkan DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja ini.
Kamu bisa mulai dengan menandatangani petisi ini dan mengajak teman untuk berpartisipasi dalam petisi ini.
Viralkan petisi ini sampai kita menang!
Jangan berhenti di kamu ya!
Translate dalam Bahasa Inggris:
Rejects Job Creation Perppu No 2 of 2022!
Perppu on Job Creation Threatens Democracy, Economic Growth and Fundamental Rights of Workers.
December 2022, President Jokowi signed a government regulation in lieu of law (Perppu) No 2 of 2022 concerning Job Creation. This miserable Perppu will soon be promulgated by the DPR, what can you do?
Why do we reject the Perppu?
The Perppu on Job Creation weakens the protection of the rights and interests of workers, including: The Perppu weakens wage regulations because the City/Regency Minimum Wage and Sectoral Minimum Wage regulations are abolished and replaced by the Provincial Minimum Wage (UMP). For example, if the Minimum Wage for West Java Province is Rp. 1.96 million, while the Minimum Wage for Bekasi District/City is Rp. 5.2 million, then if it is limited to determining the Provincial Minimum Wage, the value of the minimum wage in Bekasi will be Rp. 1.96 million.
Imagine your wages so much decreased!
Not to mention the reduction in severance pay whose value has decreased, previously the maximum severance value was 32.2 times wages, but now you can only receive a maximum of 25 times wages (19 times monthly wages and 6 times monthly wages for job loss insurance (JKP) participants). Outsourcing and contract work is increasingly rampant, working hours are increasingly exploitative, the threat of loss of pension and health insurance is increasingly troubling. Termination of Employment (PHK) becomes easy and without protection.
From a constitutional aspect, the Perppu has violated democratic principles, neglected public participation and consultation and is contrary to the ILO Convention No. 144 concerning Tripartite Consultation to Improve the Implementation of International Labor Standards which was ratified by the Government of Indonesia in 1990.
Imagine if this Perppu on Job Creation is passed, you and 55 million formal workers and 80.24 informal workers in Indonesia will be the ones who will suffer the most if this Perppu goes into effect.
What can you do to stop this Job Creation Perppu?
In the plenary meeting, the DPR will pass the Job Creation Perppu into law.
We can do something to prevent the DPR from passing this Job Creation Perppu.
You can start by signing this petition and inviting friends to participate in this petition.
Make this petition viral until we win!
Don't stop at you!
6.132
Masalahnya
Perppu Cipta Kerja Mengancam Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Hak Fundamental Pekerja/Buruh.
Desember 2022, Presiden Jokowi meneken beleid Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu sengsara ini akan segera diundangkan oleh DPR, kamu bisa apa?
Mengapa kita menolak Perppu?
Perppu Cipta Kerja melemahkan perlindungan hak dan kepentingan pekerja/buruh, antara lain: Perppu melemahkan pengaturan upah karena aturan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral dihapus dan digantikan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebagai contoh, apabila Upah Minimum Provinsi Jawa Barat adalah Rp 1,96 juta, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi sebesar Rp 5,2 Juta maka bila sebatas penentuan Upah Minimum Provinsi, nilai upah minimum di Bekasi menjadi Rp 1,96 juta.
Bayangkan upah kamu jadi menurun jauh!
Belum lagi pemangkasan pesangon yang nilainya jadi menurun, sebelumnya nilai maksimal pesangon 32,2 kali upah, tapi sekarang kamu hanya bisa terima maksimal 25 kali upah (19 kali upah bulanan dan 6 kali upah sebulan bagi peserta jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Outsourcing dan kerja kontrak makin merajalela, jam kerja makin eksploitatif, ancaman hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan makin meresahkan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi mudah dan tanpa perlindungan.
Dari aspek konstitusi, Perppu telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi, pengabaian partisipasi dan konsultasi publik serta bertentangan dengan Konvensi ILO No 144 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar-Standar Ketenagakerjaan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990.
Bayangkan apabila Perppu Cipta Kerja ini sampai jadi di sahkan, kamu, dan 55 juta pekerja formal dan 80,24 pekerja informal di Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan apabila Perppu ini berlaku.
Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan Perppu Cipta Kerja ini?
Dalam rapat paripurna, DPR akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
Kita bisa lakukan sesuatu untuk menggagalkan DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja ini.
Kamu bisa mulai dengan menandatangani petisi ini dan mengajak teman untuk berpartisipasi dalam petisi ini.
Viralkan petisi ini sampai kita menang!
Jangan berhenti di kamu ya!
Translate dalam Bahasa Inggris:
Rejects Job Creation Perppu No 2 of 2022!
Perppu on Job Creation Threatens Democracy, Economic Growth and Fundamental Rights of Workers.
December 2022, President Jokowi signed a government regulation in lieu of law (Perppu) No 2 of 2022 concerning Job Creation. This miserable Perppu will soon be promulgated by the DPR, what can you do?
Why do we reject the Perppu?
The Perppu on Job Creation weakens the protection of the rights and interests of workers, including: The Perppu weakens wage regulations because the City/Regency Minimum Wage and Sectoral Minimum Wage regulations are abolished and replaced by the Provincial Minimum Wage (UMP). For example, if the Minimum Wage for West Java Province is Rp. 1.96 million, while the Minimum Wage for Bekasi District/City is Rp. 5.2 million, then if it is limited to determining the Provincial Minimum Wage, the value of the minimum wage in Bekasi will be Rp. 1.96 million.
Imagine your wages so much decreased!
Not to mention the reduction in severance pay whose value has decreased, previously the maximum severance value was 32.2 times wages, but now you can only receive a maximum of 25 times wages (19 times monthly wages and 6 times monthly wages for job loss insurance (JKP) participants). Outsourcing and contract work is increasingly rampant, working hours are increasingly exploitative, the threat of loss of pension and health insurance is increasingly troubling. Termination of Employment (PHK) becomes easy and without protection.
From a constitutional aspect, the Perppu has violated democratic principles, neglected public participation and consultation and is contrary to the ILO Convention No. 144 concerning Tripartite Consultation to Improve the Implementation of International Labor Standards which was ratified by the Government of Indonesia in 1990.
Imagine if this Perppu on Job Creation is passed, you and 55 million formal workers and 80.24 informal workers in Indonesia will be the ones who will suffer the most if this Perppu goes into effect.
What can you do to stop this Job Creation Perppu?
In the plenary meeting, the DPR will pass the Job Creation Perppu into law.
We can do something to prevent the DPR from passing this Job Creation Perppu.
You can start by signing this petition and inviting friends to participate in this petition.
Make this petition viral until we win!
Don't stop at you!
6.132
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 16 Maret 2023