Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia.

Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.

Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat: TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang; sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung. Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI.

Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini di evaluasi dan dtertibkan.  Kami mendesak agar anggota TNi aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri (pensiun dini). Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, diantaranya  Letkol Tedy sebagai Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo dan lain lain. Lebih dari itu, seluruh kerjasama  TNi yang di dasarkan pada beragam MoU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil  dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan UU TNI. Pelibatan militer dalam Operasin selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara bukan melalui MoU eebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Tidak di benarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada.

Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang. Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan ‘war model”. Selama ini, model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan "war model" dengan melibatkan militer , tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam "war model" untuk penanganan Narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC.

Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004). RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil.

Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji.

Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia.

Kami justru mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural dalam karier militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara.

Jakarta, 15 Maret 2025

Tokoh-Tokoh

1. Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri & Pembina IMPARSIAL)
2. Usman Hamid, Aktivis HAM
3. Pdt. Ronald Richard Tapilatu
4. Rafendi Djamin
5. Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan
6. Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
7. KH Rakhmad Zailani Kiki
8. Prof. Dr. dr. A. Daldiyono
9. Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran
10. Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya
11. Abdil Mughis Mudhoffir
12. Adek Risma Dedees, Serikat Pekerja Kampus
13. Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D., peneliti dan pegiat demokrasi, kebijakan publik, dan kebebasan
14. Adnan Topan Husodo, Penggiat Anti Korupsi
15. Agus Nurofik, Pengajar Universitas Sumatra Barat
16. Ahmad Arif Zulfikar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
17. Alif Iman Nurlambang, mahasiswa filsafat Driyarkara
18. Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM 2017–2022
19. Ananda Badudu, Musisi
20. Andi Muhammad Rezaldy
21. Andi Setiawan, Pengajar Universitas Sebelas Maret
22. Andreas Harsono, peneliti, Human Rights Watch
23. Annisa Intan Wiranti, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Pamulang
24. Aquino Hayunta, Sahabat Seni Nusantara
25. Ardianto Satriawan, Institut Teknologi Bandung
26. Arif Susanto, Exposit Strategic
27. Ayu Utami, penulis
28. Beka Ulung Hapsara 
29. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.  (Dosen Hukum
30. Internasional FH Universitas Trisakti.)
31. Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi
32. Ilmu Hukum JENTERA
33. Butet Kartaredjasa, seniman
34. Cahyo Pamungkas
35. Cenuk Sayekti, Pengajar Universitas Airlangga
36. Chairuddin Ambong, pegiat perhutanan sosial
37. Cut Asmaul Husna (Dosen Fisip UTU)
38. Dadang Trisasongko, Aktivis Anti Korupsi
39. Damairia Pakpahan, aktivis Perempuan
40. Danang Widoyoko, Transparansi Internasional Indonesia
41. Daniel F.M. Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa 
42. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
43. (KPA)
44. Dewi Tjakrawinata, aktivis perempuan dan gerakan disabilitas
45. Dhia Al Uyun, Pengajar HTN Universitas Brawijaya
46. Dian Noeswantari, Universitas Surabaya
47. Dian Septi Trisnanti, aktivis buruh perempuan 
48. Donny Danardono, Universitas Katolik Soegijapranata
49. Dr. Ahmad Suaedy (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama)
50. Dr. Budi Hernawan (STF Driyarkara)
51. Dr. Harry Efendi Iskandar, S.S., M.A, Dosen Fakultas Ilmu Budaya
52. Universitas Andalas (UNAND)/Aktivis Demokrasi
53. Dr. Mangadar Situmorang (Koordinator Forum Akademisi Papua
54. Damai/Dosen Universitas Parahyangan)
55. Dr. Nur Imam Subono
56. Dr. Sabina Puspita, Dosen Kebijakan dan Manajemen Publik
57. Dr. Taufik Firmanto 
58. DR. Yance Arizona, S.H., M.A., Dosen Hukum Tata Negara Universitas
59. Gadjah Mada (UGM)
60. Eliyah Acantha, Pengajar Universitas Hasanuddin
61. Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi
62. Pemberantasan Korupsi
63. Fadlilah Akbar, Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal
64. Fajri Siregar, Pengajar Universitas Indonesia
65. Fanda Puspitasari (DPP GMNI)
66. Fatkhul Khoir, KontraS Surabaya
67. Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M, Dosen Hukum Tata Negara Universitas
68. Andalas (UNAND)
69. Fiki Prayogi, Pengajar STKIP PGRI Bandar Lampung
    Fitra Rahardjo, Seniman
70. Gita Ardi Lestari, Universitas Indonesia
71. Gita Putri Damayana (kandidat Phd Australian National University,
72. pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera)
73. Habib M. Shahib, Universitas Fajar
74. Halida Hatta
75. Hardo Manik, Universitas Kristen Duta Wacana
76. Hariati Sinaga, Pengajar Program Studi Kajian Gender, Universitas
77. Indonesia
78. HENDARDI, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute
79. Hendra Saputra, Aktivis HAM
80. Henny Supolo Sitepu, pegiat pendidikan
81. Herdiansyah Hamzah, Pengajar FH Universitas Mulawarman
82. Herlambang P. Wiratraman, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan
83. Sosial FH UGM
84. Heru Hendratmoko, wartawan
85. Herry Sutresna, Musisi
86. Ika Ardina, masyarakat sipil 
87. Ilham Akhsanu Ridlo, Pengajar Universitas Airlangga
88. Ilham Handika, Pengajar Universitas Mataram
89. Iman Amirullah, S.Sos (National Coordinator Students For Liberty
90. Indonesia)
91. Indah Ariani, pekerja seni
92. Indria Fernida, Aktivis HAM
93. Irwansyah, Departemen Ilmu Politik UI
94. Islah Bahrawi, Jaringan Moderat Indonesia
95. Iskandar SH MH
96. Isman Rahmani Yusron, Pengajar Universitas Muhammadiyah
97. Bandung.
98. Jesse Adam Halim, Pembela HAM
99. Joko Susilo
100. Julius Ibrani, Praktisi Hukum dan Pegiat HAM
101. Kanti Pertiwi, Pengajar Universitas Indonesia
102. Khotimun S, Aktivis Perempuan
103. Lia Marpaung, GEDSI Advocate
104. Lilik HS
105. Luthfi Kalbu Adi, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah
106. Purwokerto
107. Made Supriatma (anggota Majelis Pengetahuan YLBHI)
108. Mamik Sri supatmi (Dosen Kriminologi FISIP UI)
109. Mardiyah Chamim
110. Maria Hartiningsih, penulis
111. Maria Magdalena
112. Masduki (Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Ketua Pusat Studi Agama
113. dan Demokrasi UII Yogyakarta)
114. Michael Jeffri Sinabutar, Universitas Bangka Belitung
115. Muhamad Haripin, Peneliti Pertahanan BRIN
116. Muhammad Furqon aktivis Petani kota 
117. Muhammad Subhi
118. Mulyono Sri Hutomo, Pengajar Universitas Ibnu Chaldun
119. Nabiyla Risfa Izzati, Pengajar FH UGM
120. Natalia Soebagjo, pegiat antikorupsi
121. Ni Putu Candra Dewi, Perempuan Pembela HAM 
122. Nong Darol Mahmada, pegiat pluralisme
     Nugroho Dewanto, wartawan
123. Olin Monteiro, aktivisme perempuan dan pegiat seni budaya
124. Omi Komaria Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society
125. Papang Hidayat
126. Petrus Putut P. W., International University Liaison Indonesia 
127. Poengky Indarti, SH, LL.M, Aktivis HAM
128. Prof. Dr. Ani W. Soetjipto MA.
129. Prof. Dr. Ali Safaat, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas
130. Brawijaya
131. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, (Pengamat Politik dan Pertahanan)
132. Prof. Dr. Saiful Mujani, guru besar ilmu Politik UIN Syarif
133. Hidayatullah
134. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., M.H., LL.M.
135. Prof. Mayling Oey-Gardiner
136. Prof. Susi Dwi Harijanti,Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
137. Raja Asdi, Penggiat Seni Budaya
138. Ray Rangkuti
139. Reza Ryan (Efek Rumah Kaca)
140. Rikky R., Universitas Pendidikan Ganesha
141. Rr. Diah Asih Purwaningrum, Pengajar Prodi Arsitektur, Institut
142. Teknologi Bandung
143. Ruth Indiah Rahayu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara
144. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., Ph.D (FMIPA USK)
145. Sandi Jaya Saputra, Pengajar Universitas Padjajaran
146. Salman D.A, Supporter Sepak Bola
147. Sandra Hamid, antropolog
148. Satria Unggul Wicaksana P, Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya
149. Sellina Aurora, Pengajar Pusat Bantuan Mediasi (PBM GKI) 
150. Silfana Nasri 
151. Smita Notosusanto, Aktivis Perempuan
152. Soenjati, SH, Aktivis Perempuan
153. Subekti W. P., Universitas Padjajaran
154. Sumarsih, orang tua Wawan (BR. Norma Irmawan) korban Semanggi I – 13 November 1998
155. Syahar Banu, Perempuan Pembela HAM 
156. Tini Hadad, Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
157. (YLKI)
158. Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi
159. Tunggal Pawestri, aktivis perempuan
160. Tusta Citta Ihtisan T. P., Universitas Mataram
161. Ubedilah Badrun, dosen UNJ
162. Ulin Ni’am Yusron, pegiat media sosial
163. Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur
164. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE
165. Wanggi Hoed, Seniman Pantomim
166. Widia Kemala Sari, Universitas Negeri Padang
167. Yanuar Nugroho, Ph.D., dosen STF Driyarkara
168. Yasundari, Universitas Komputer Indonesia
169. Yeni Rosa Damayanti, Aktivis HAM dan Disabilitas
170. Yoghi Bagus Prabowo, Pengajar Universitas Diponegoro
171. Yohan Fitriadi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
172. Yoyok Gondes, Aksi Kamisan Malang
173. Yuli Riswati, aktivis pekerja migran
174. Zumrotin K. Susilo, mantan Wakil Ketua Komnas HAM 2002–2007

Lembaga

1. Imparsial
2. YLBHI
3. KontraS
4. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
5. Amnesty International Indonesia
6. ELSAM
7. Human Right Working Group (HRWG)
8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
9. SETARA Institute
10. Centra Initiative
11. Aksi Kamisan
12. Aksi Kamisan Bandung
13. Aksi Kamisan Medan
14. Aktivis.pelajar
15. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)
16. Aliansi Jogja Memanggil
17. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
18. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
19. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
20. Aliansi pelajar indonesia
21. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
22. AMAN Indonesia 
23. Artsforwomen Indonesia
24. Arus Pelangi 
25. Asia Justice and Rights (AJAR)
26. Asosiasi LBH APIK Indonesia
27. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STH Indonesia Jentera
28. Bakumsu 
29. Bangsa Mahardika
30. Barengwarga
31. BARIKADE 98
32. Bijak Memantau
33. Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) PIJAR
34. CALS (Constitutional And Administrative Law Society) 
35. Cangkang Queer 
36. CommonHood Malang
37. CORONG API
38. Democratic Judicial Reform (De Jure)
39. Emancipate Indonesia 
40. Famm Indonesia
41. Federasi Serikat Merdeka Sejahtera
42. Flower Aceh
43. Forum Cik Ditiro
44. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel
45. Forum Komunikasi Mahasiswa Demokrasi (FOKMAD) UIN Alaudin Makassar
46. Forum Semangat 98 Aceh
47. Forum Tamansari Bersatu
48. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
49. FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia)
50. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSB);
51. Gender Research Student Center (GREAT)
52. Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT)
53. Gerakan Indonesia Kita (GITA) 
54. Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) Universitas Pattimura Ambon
55. GMNI FH USU
56. Greenpeace Indonesia
57. IKOHI
58. Indonesia Corruption Watch (ICW)
59. Indonesia Hapus Femisida
60. Indonesia Memanggil 57+ Institute
61. Indonesia untuk Kemanusiaan
62. Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) 
63. Institut KAPAL Perempuan
64. Institut Perempuan 
65. Institut Perempuan
66. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
67. Inti Muda Indonesia
68. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional
69. Jaringan Akademisi Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (JARAK)
70. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
71. Jedakata
72. Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC-KJHAM)  Semarang
73. JKLPK
74. Kalyanamitra
75. Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)
76. Kawula17
77. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani (KTKBM)  
78. Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) UIN Sunan Kalijaga
79. Koalisi Buruh Sawit (KBS) 
80. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
81. Koalisi Perempuan Indonesia
82. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
83. Komite Anti Kekerasan Negara (KONTRA) 
84. Komunitas Taman 65
85. Konde.co
86. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
87. KontraS Aceh
    KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia)
88. KPuK (Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan), Malang, Jawa Timur
89. Lab Demokrasi 
90. LBH Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah
91. LBH Januka
92. Legal Resource Centre, untuk Keadilan 
93. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
94. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
95. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
96. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
97. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
98. Lembaga Peradaban Luhur (LPL)
99. Lembaga Pers Mahasiswa Mimbar Untan
100. Lentera Gayatri
101. Lingkar Keadilan Ruang
102. Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)
103. LP3ES UI 
104. LPM Vonis FH Unpad 
105. Madani Berkelanjutan
106. MALEO SULTENG
107. Marsinah.ID
108. Migrant CARE
109. Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL)
110. PANDEKHA FH UGM
111. Paramedis Jalanan Bandung
112. Partai Hijau Indonesia
113. Peduli Buruh Migran
114. Perempuan Mahardhika 
115. Perhimpunan Jiwa Sehat
116. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
117. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional
118. Perkumpulan IndoPROGRESS
119. Perkumpulan Praxis
120. Perkumpulan Rahima
121. Perkumpulan Sembada Bersama Indonesia 
122. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
123. Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI)
124. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
125. Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar
126. Pojok Literasi Bogor
127. POKJA30
128. PolicyPulse
129. Protection International Indonesia
130. Public Virtue Research Institute (PVRI)
131. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM
132. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, UII Yogyakarta
133. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
134. Pusat Telaah Informasi Regional Semarang (PATTIROS)
135. PUSPAHAM
136. Poros Revolusi Mahasiswa
137. Rumah Pengetahuan Amartya
138. Sajogyo Institute 
139. Salam 4 Jari
140. SEKBER 65
141. Seknas FITRA 
142. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 
143. Senik Centre Asia
144. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
145. Simpul untuk Pembebasan Perempuan (SIMPUL PUAN)
146. SINDIKASI Jabodetabek
147. Art.Martir
148. Social Justice Indonesia 
149. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM)
150. Sulawesi Tengah
151. Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD) UIN Salatiga
152. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM)
153. Solo
154. Students For Liberty (SFL) Indonesia 
155. Suara Kebebasan
156. Sulawesi Green Voice
157. Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC UI)
158. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
159. Themis Indonesia
160. TKPT Indonesia 
161. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
162. Transparency International Indonesia (TII)
163. Trend Asia
164. Unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UMI  makassar (UPPM
165. UMI) 
166. YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)
167. YASMIB Sulawesi
168. Yayasan GAYa NUSANTARA
169. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
170. Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)                    
171. Yayasan Penabulu
172. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat
173. Indonesia (YAPPIKA) 
174. Yayasan Samahita
175. Yayasan Srikandi Sejati -Jakarta
176. YIFoS Indonesia
177. Youth Activism Rumah Cemara
178. YouthID Foundation
179.  ALTRUIS Universitas Islam Makassar
180. Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) SINTESA
181. Pecinta alam lembah NTOKE (PACET)
182. Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB) 
183. Aksi Kamisan Malang
184. Yayasan Inklusif
185. Konsil LSM
186. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)