Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan berbagai program besar untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang paling sering dipromosikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut-sebut sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.

Alih-alih menjadi program yang matang dan berpihak kepada rakyat, MBG justru memunculkan berbagai pertanyaan serius: mulai dari tata kelola yang tidak transparan, potensi monopoli oleh kelompok tertentu, hingga munculnya kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Program yang menyangkut kesehatan anak-anak seharusnya dijalankan dengan standar keamanan yang sangat ketat, bukan menjadi proyek politik yang terburu-buru.

Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak pelaku UMKM lokal yang justru tidak dilibatkan secara adil dalam rantai distribusi program ini. Padahal program sebesar ini seharusnya menjadi momentum untuk memberdayakan ekonomi rakyat, bukan memperkuat jaringan oligarki yang dekat dengan kekuasaan.

Di sisi lain, persoalan krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian juga terus terjadi. Sejumlah kasus penyalahgunaan kewenangan, kekerasan aparat, hingga praktik penegakan hukum yang dianggap tebang pilih memperlihatkan bahwa agenda reformasi kepolisian belum benar-benar terwujud. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya melindungi rakyat justru kerap dipersepsikan jauh dari prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Ketika kebijakan publik dijalankan tanpa transparansi dan penegakan hukum tidak berjalan adil, maka yang dirugikan adalah rakyat

Studi Kasus dan Catatan Kinerja Pemerintah :

1. Dugaan Kasus Keracunan Makanan dalam Program MBG

Di beberapa daerah, muncul laporan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan gratis di sekolah. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai standar keamanan pangan, proses distribusi, serta pengawasan kualitas makanan.

2. Minimnya Transparansi Anggaran Program MBG

Program MBG diperkirakan menelan anggaran negara yang sangat besar setiap tahun. Namun hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan yang cukup terbuka mengenai mekanisme pengadaan, sistem distribusi, serta siapa saja pihak yang mendapatkan kontrak penyediaan makanan.

3. Tidak Maksimalnya Pelibatan UMKM Lokal

Banyak pelaku usaha kecil di daerah mengaku tidak mendapatkan akses yang jelas untuk berpartisipasi dalam program ini. Padahal pemerintah sering mengklaim bahwa program MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

4. Krisis Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum

Berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya reformasi serius di tubuh kepolisian. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi yang nyata, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan terus menurun.

Tuntutan Kami 

Melalui petisi ini, kami sebagai warga negara menuntut:

1. Penghentian sementara Program MBG sampai ada evaluasi menyeluruh terkait keamanan pangan, transparansi anggaran, dan mekanisme distribusi.

2. Audit independen terhadap seluruh tata kelola Program MBG, termasuk pengadaan bahan makanan dan pihak-pihak yang terlibat.

3. Prioritas keterlibatan UMKM lokal agar program ini benar-benar menjadi program pemberdayaan ekonomi rakyat.

4. Reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penguatan pengawasan eksternal dan transparansi penegakan hukum.

5. Komitmen nyata pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum yang adil, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.

Petisi ini adalah suara rakyat yang tidak ingin negara dikelola dengan kebijakan yang tergesa-gesa dan minim akuntabilitas. Program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia harus dijalankan dengan serius, bukan sekadar menjadi alat pencitraan politik.

Jika anda percaya bahwa kesehatan rakyat, transparansi anggaran, dan keadilan hukum harus menjadi prioritas negara, maka dukung dan tandatangani petisi ini.

Rakyat berhak mengawasi kekuasaan. Negara harus mendengar suara rakyat