Kepada:
Presiden Republik Indonesia,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Menteri Kesehatan,
Menteri Sosial,
Badan Gizi Nasional
---
📢 Mengapa Petisi Ini Penting
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak-anak, kini justru menjadi ancaman besar terhadap keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 31 Oktober 2025, sebanyak 16.109 anak dilaporkan menjadi korban keracunan akibat program MBG di berbagai daerah.
Lonjakan ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah berskala nasional dan tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden lokal.
Selain itu, indikasi manipulasi anggaran juga ditemukan di sejumlah wilayah.
Di Makassar, misalnya, alokasi dana per porsi MBG dipotong menjadi sekitar Rp 6.500, jauh di bawah standar semula sekitar Rp 10.000.
Pemangkasan seperti ini membuka peluang korupsi, penurunan mutu bahan makanan, dan risiko kesehatan bagi anak-anak.
---
⚠️ Masalah Utama yang Kami Soroti
1. Penurunan Anggaran Per Porsi
Pemangkasan dana (contohnya Rp 6.500 per porsi) menurunkan kualitas bahan, sanitasi, dan porsi makanan anak, tanpa pengawasan yang memadai.
2. Potensi Korupsi & Penyelewengan
Pengurangan dana membuka ruang manipulasi—mulai dari penggunaan bahan murah, porsi yang dikurangi, hingga dana yang dialihkan.
3. Risiko Kesehatan & Krisis Nasional
Dengan 16.109 anak korban, program ini telah menjadi krisis kesehatan anak nasional, bukan sekadar kesalahan teknis atau administratif.
4. Ketiadaan Pertanggungjawaban dan Kompensasi
Hingga kini, belum ada mekanisme kompensasi, audit terbuka, atau tanggung jawab jelas bagi keluarga korban maupun publik.
---
✊ Tuntutan Kami
Berdasarkan data terbaru dan kondisi darurat di lapangan, kami mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk segera:
1. Menghentikan seluruh program MBG di seluruh Indonesia demi mencegah jatuhnya korban baru.
2. Mengalihkan seluruh anggaran MBG menjadi bantuan tunai langsung kepada siswa, dengan sistem transparan dan berbasis data nasional.
3. Melaksanakan audit independen terhadap seluruh dapur MBG (SPPG) dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka.
4. Menjatuhkan sanksi hukum dan administratif kepada pihak yang terbukti memangkas dana, menyalahgunakan anggaran, atau lalai dalam penyediaan makanan aman.
5. Menyelidiki praktik pemangkasan dana per porsi di berbagai daerah yang menunjukkan indikasi penyelewengan terorganisir.
---
✅ Solusi: Model Penyaluran Langsung Berbasis NISN
Sebagai alternatif yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat, kami mengusulkan agar dana MBG dialihkan langsung kepada siswa dan keluarga melalui sistem berikut:
1. Berbasis NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
Data NISN bersifat daring dan terhubung ke Dinas serta Kementerian Pendidikan, sehingga tidak dapat diselewengkan atau dibuat fiktif.
2. Siswa Dibukakan Rekening di Bank BUMN atau Bank Daerah
Penyaluran langsung ke rekening siswa akan meningkatkan perputaran uang di bank nasional dan daerah, sekaligus memperkuat inklusi keuangan keluarga miskin.
3. Penyaluran Dana Secara Bulanan
Dana disalurkan setiap bulan, dan orang tua siswa wajib menyediakan makanan bergizi setiap hari sekolah.
4. Peran BGN (Badan Gizi Nasional)
Ditetapkan sebagai penyuluh dan pengawas gizi sekolah, memastikan asupan anak-anak sesuai standar kesehatan.
5. Sekolah sebagai Fasilitator Makan Bersama
Sekolah dapat menggelar acara makan siang bersama untuk memastikan siswa makan dengan pola sehat dan bergizi.
6. Sanksi Humanis bagi Orang Tua yang Lalai
Orang tua yang tidak memenuhi kewajiban memberi makan anak dikenai sanksi bersifat edukatif dan pembinaan, bukan hukuman keras.
7. Aplikasi Pengawasan Nasional
Buat aplikasi pelaporan publik agar masyarakat bisa memantau transparansi program dan melaporkan dugaan penyimpangan secara langsung.
8. Sanksi Tegas bagi Aparatur Negara yang Menyimpang
Tegakkan hukum terhadap aparatur yang membuat data fiktif atau memanipulasi sistem penyaluran dana berbasis NISN.
9. Pemberdayaan Kantin Sekolah
Kantin sekolah dapat menjadi penyedia makan bagi siswa yang tidak membawa bekal, dengan harga sesuai pagu harian pemerintah.
10. Dampak Positif Model Penyaluran Langsung
Sistem ini akan menggerakkan ekonomi rakyat kecil, menekan peluang korupsi, dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga siswa.
---
👨👩👧👦 Kenapa Anda Harus Mendukung
Anak-anak bukan bahan eksperimen kebijakan.
Setiap tanda tangan Anda adalah seruan untuk transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan anak-anak Indonesia.
Mari hentikan sistem yang membahayakan dan bangun kebijakan yang benar-benar berpihak pada generasi masa depan bangsa.
---
✍️ Tandatangani dan sebarkan petisi ini sekarang!
Hashtag:
#StopMBG #SelamatkanAnakIndonesia #SaveOurChildren #LawanKorupsi