Kepada Yth. Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kominfo RI,

Belakangan ini, ruang digital Indonesia dipenuhi oleh narasi viral dari seorang pembuat konten yang mengklaim nyaris menjadi korban "salah vonis" operasi usus buntu di tiga rumah sakit di Indonesia. Konten tersebut secara sepihak membandingkan hasil pemeriksaan awal menggunakan alat USG di Indonesia dengan hasil pemeriksaan lanjutan menggunakan CT Scan di fasilitas kesehatan luar negeri pada rentang waktu yang berbeda.

Lebih memprihatinkan lagi, dalam video klarifikasi lanjutannya, muncul klaim bahwa dokter di Indonesia menginstruksikan tindakan operasi namun menolak permintaan pasien untuk melakukan pemeriksaan darah dasar (leukosit).

Mengapa Narasi Ini Sangat Berbahaya?

Kejanggalan Prosedur Keselamatan: Realitas praktik medis dan operasional fasilitas kesehatan di seluruh penjuru negeri membuktikan bahwa klaim tersebut menabrak standar operasional secara telak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), pemeriksaan laboratorium penunjang adalah syarat mutlak dalam asesmen pra-anestesi dan pra-bedah. Tidak ada satu pun tindakan pembedahan yang diizinkan tanpa evaluasi darah lengkap demi keselamatan nyawa pasien.
Krisis Kepercayaan Publik: Narasi medis yang tidak utuh dan dipelintir ini telah memicu efek domino berupa ribuan sentimen negatif, hujatan, dan generalisasi yang secara masif mendegradasi kompetensi tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia. Hal ini mengancam runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dalam negeri.
Indikasi Praktik Promosi Terselubung: Terdapat indikasi kuat bahwa konten semacam ini berpotensi menjadi taktik marketing layanan wisata medis asing yang berlindung di balik kedok "berbagi pengalaman pribadi", tanpa mengindahkan Etika Pariwara Indonesia dan perlindungan konsumen.
Tuntutan Kami (Nalar Rawat & Barisan Tenaga Kesehatan):

Kepada Kementerian Kominfo: Meninjau, membatasi, dan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran konten misinformasi medis yang meresahkan publik dan berpotensi melanggar ketentuan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Kepada Kementerian Kesehatan RI: Turun tangan melindungi martabat Tenaga Kesehatan nasional dengan memperketat pengawasan terhadap praktik promosi atau dugaan iklan terselubung fasilitas kesehatan luar negeri yang menjatuhkan kredibilitas sistem kesehatan domestik.
Kepada Para Kreator Digital: Mengedepankan transparansi komersial (keterbukaan sponsorship) dan etika penyampaian informasi kesehatan agar tidak memicu keonaran di tengah masyarakat akibat pemahaman klinis yang terpotong.
Mencari opini kedua (second opinion) adalah hak mutlak setiap pasien, namun menjadikannya alat untuk mendiskreditkan standar keselamatan sistem kesehatan nasional adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Mari tandatangani petisi ini. Bersama kita kawal integritas informasi medis dan kembalikan martabat Tenaga Kesehatan Indonesia!

Nalar Rawat NGO & Think Tank Independen Bidang Kesehatan

Kajian • Edukasi Publik • Advokasi • Kebijakan Kesehatan