Akui UGM terlibat Tragedi 1965
Akui UGM terlibat Tragedi 1965
Masalahnya
(English translation below)
Petisi untuk Rektor UGM Dwikorita Karnawati Akui UGM Terlibat Tragedi 1965
“Yang menyiksa saya, yang paling kejam, boleh saya menyebut namanya?... Boleh saya menyebut namanya? Namanya Lukman Sutrisna.” (Tintin Rahaju, penyintas Tragedi 1965, saksi korban di IPT 1965 - International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965)
Kita lebih mengenalnya sebagai Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.), guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sering bersuara kritis dan progresif terhadap perkembangan sosial. Namun siapa sangka, namanya ternyata berkaitan dengan sejarah gelap yang diungkap dalam IPT 1965 (Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.
Tidak tanggung-tanggung, saksi korban, Tintin Rahaju, menyebutnya sebagai penyiksa yang paling kejam. Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965. Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.
Rektor UGM Dwikorita Karnawati, menanggapi laporan tersebut, mengatakan bahwa ada banyak nama Loekman dan perlunya mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Selain peran Loekman Soetrisno, UGM juga dikaitkan dengan piagam yang diberikan RPKAD tertanggal 15 Desember 1965, sebagai yang “telah memberikan bantuan-bantuan bentuk apapun dalam rangka penumpasan Gestapu/PKI di Jawa Tengah”. Piagam ini mengindikasikan bahwa keterlibatan UGM bukanlah sekadar Loekman Soetrisno belaka, melainkan ada peran-peran lain secara kelembagaan.
UGM tentu saja tidak sendirian. Banyak figur publik, lembaga masyarakat, kampus, organisasi keagamaan, yang juga terlibat dalam Tragedi 1965 entah karena dipaksa atau tidak. Namun sayangnya UGM melalui pernyataan rektornya tetap memberikan respon defensif dan “standar” terkait keterlibatan UGM. UGM belum berani memberikan kepemimpinan moral bagi bangsa ini untuk secara tulus mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965. Padahal, rekonsiliasi tanpa keputusan siapa yang salah dan yang benar, tidak akan pernah bermanfaat bagi keadilan sosial.
Pancasila mendapatkan tempat khusus di UGM seperti tersurat lewat syair lagu Himne Gadjah Mada dan Visi UGM. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja tidak bisa memberi toleransi kepada tindakan penyiksaan dan pembunuhan manusia atas nama apapun. Dan bila memang itu pernah terjadi, inilah saatnya bagi UGM untuk mengakui kesalahan masa lalu demi masa depan kemanusiaan yang lebih adil dan beradab.
Petisi ini meminta REKTOR UGM untuk:
1. Mengakui adanya keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya yang menderita karenanya. Civitas akademika UGM yang sekarang harus mengambil alih tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengakuan dan penyesalan. Dengan cara ini, UGM akan dicatat sebagai lembaga yang mengedepankan akal budi dan hati nurani demi penuntasan konflik di negeri ini. Langkah ini juga akan mendorong adanya rekonsiliasi yang memutus rantai kekerasan dan dendam. Kepemimpinan moral dari Gus Dur dan Walikota Palu Rusdy Mastura layak menjadi teladan bagi rektor UGM.
2. Memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang didirikan untuk mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini patut dicatat betapa UGM pernah dihuni oleh akademisi progresif yang berani mengambil risiko demi kemajuan bangsa.
Alumni UGM dan siapapun, di manapun juga, yang peduli pada perdamaian bagi bangsa ini, kami mohon dukungannya bagi petisi ini.
Salam,
ALIANSI UGM UNTUK TRAGEDI 1965
*Petisi ini otomatis terkirim ke alamat email Rektor UGM rektor@ugm.ac.id and dwiko@ugm.ac.id
Petitioning UGM Rector Dwikorita Karnawati to Admit to UGM’s Involvement in 1965 Tragedy
“The one who tortured me, the cruelest one, can I say his name? … Can I say his name? His name was Lukman Sutrisna.” (Tintin Rahaju, survivor of 1965 Tragedy, a witness at IPT 1965 or International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965).
We know him better as Prof. Dr. Loekman Soetrisno, the late professor emeritus of Gadjah Mada University (UGM), who was known for his critical and progressive views on social development. But who would have thought, his name was linked to the dark history that was revealed during the IPT 1965 (International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965) in The Hague, the Netherlands, Nov. 10 to 13, 2015.
A victim on the witness stand, Tintin Rahaju, mentioned his name as the cruelest tormentor. Tintin said she was tortured and sexually assaulted during an interrogation after the Sept. 30, 1965 tragedy. Loekman Sutrisno’s name has been mentioned as an interrogator in 1965-1966 not only during the recent IPT 1965 but also in the memoirs of Mia Bustam and Heryani Busono Wiwoho.
UGM Rector Dwikorita Karnawati, in response to the report, said that there were many “Loekmans” and we needed to apply presumption of innocence.
Besides the role of Loekman Soetrisno, UGM has also been linked to 1965 Tragedy in a certificate given by Army’s special troop RPKAD on Dec. 15, 1965, for “assistance in various forms to eradicate Gestapu/PKI in Central Java”. The certificate indicates that UGM’s involvement in the tragedy is not limited to Loekman Soetrisno but also other roles on behalf of the institution.
UGM of course is not alone in this. Many public figures, social institutions, universities, and religious institutions were involved in 1965 Tragedy, either forced or willingly. However, UGM, through the rector’s statement has given a defensive and “standard” response to UGM’s involvement. UGM has yet to show courage to demonstrate a moral leadership for this nation, to sincerely admit to the involvement of UGM academic community in 1965 Tragedy. A reconciliation without a confirmation of who did the crimes would not benefit social justice.
National ideology Pancasila has had a special place in UGM, shown in the lyrics of Gadjah Mada Hymn and UGM’s Visions. The second principle of Pancasila, just and civilized humanity, obviously does not tolerate tortures and killings against human beings in the name of anything. And if torture and killings really happened, this is the moment for UGM to admit to its past mistakes for the future of just and civilized humanity.
This petition asks UGM RECTOR to:
1. Admit to the involvement of some members of UGM academic community in 1965 Tragedy and apologize to the victims and families who have suffered because of it. The present UGM academic community must take the moral responsibility to make an admission and issue an apology. By doing this, UGM will be recorded as an institution that upholds conscience for the sake of conflict resolution in this country. This step will also help encourage a reconciliation that will break the cycle of violence and resentment. Moral leadership shown by Gus Dur and Palu Mayor Rusdy Mastura should be an example for UGM to follow.
2. Ensure that UGM, which was founded to carry a mandate of being independent, is free from any interests that seek to hijack the institution to take side with a power that is oppressing, greedy, and ignoring humanity. In this regard, we need to remind UGM that the university has been home to several progressive scholars who take risks to advance the nation.
We invite UGM alumni and everyone, everywhere, who care about peace for this country to support this petition.
Sincerely,
ALLIANCE OF UGM FOR 1965 TRAGEDY
*This petition is automatically forwarded to UGM Rector rektor@ugm.ac.id and dwiko@ugm.ac.id
Tautan/Links:
Korban: Lukman Sutrisno Terlibat Pelanggaran HAM https://indonesiana.tempo.co/read/54271/2015/11/12/maskusdiono/korban-loekman-soetrisno-terlibat-pelanggaran-ham
Adam, Asvi Warman (2008) “The History of Violence and the State in Indonesia”, CRISE Working Paper No.54 http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper54.pdf
Sejarawan UGM: Lukman Sutrisno, tokoh UGM, Introgator G30S yang Kejam (wawancara radio) http://portalkbr.com/11-2015/sejarawan_ugm__lukman_sutrisno__tokoh_ugm__introgator_g30s_yang_kejam/77261.html
International People’s Tribunal 1965 http://1965tribunal.org/id/ (Bahasa Indonesia) http://1965tribunal.org/ (English)
International People’s Tribunal 1965 on YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWW8cSJGoOK_XmVcLTeyjUA
Masalahnya
(English translation below)
Petisi untuk Rektor UGM Dwikorita Karnawati Akui UGM Terlibat Tragedi 1965
“Yang menyiksa saya, yang paling kejam, boleh saya menyebut namanya?... Boleh saya menyebut namanya? Namanya Lukman Sutrisna.” (Tintin Rahaju, penyintas Tragedi 1965, saksi korban di IPT 1965 - International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965)
Kita lebih mengenalnya sebagai Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.), guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sering bersuara kritis dan progresif terhadap perkembangan sosial. Namun siapa sangka, namanya ternyata berkaitan dengan sejarah gelap yang diungkap dalam IPT 1965 (Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.
Tidak tanggung-tanggung, saksi korban, Tintin Rahaju, menyebutnya sebagai penyiksa yang paling kejam. Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965. Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.
Rektor UGM Dwikorita Karnawati, menanggapi laporan tersebut, mengatakan bahwa ada banyak nama Loekman dan perlunya mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Selain peran Loekman Soetrisno, UGM juga dikaitkan dengan piagam yang diberikan RPKAD tertanggal 15 Desember 1965, sebagai yang “telah memberikan bantuan-bantuan bentuk apapun dalam rangka penumpasan Gestapu/PKI di Jawa Tengah”. Piagam ini mengindikasikan bahwa keterlibatan UGM bukanlah sekadar Loekman Soetrisno belaka, melainkan ada peran-peran lain secara kelembagaan.
UGM tentu saja tidak sendirian. Banyak figur publik, lembaga masyarakat, kampus, organisasi keagamaan, yang juga terlibat dalam Tragedi 1965 entah karena dipaksa atau tidak. Namun sayangnya UGM melalui pernyataan rektornya tetap memberikan respon defensif dan “standar” terkait keterlibatan UGM. UGM belum berani memberikan kepemimpinan moral bagi bangsa ini untuk secara tulus mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965. Padahal, rekonsiliasi tanpa keputusan siapa yang salah dan yang benar, tidak akan pernah bermanfaat bagi keadilan sosial.
Pancasila mendapatkan tempat khusus di UGM seperti tersurat lewat syair lagu Himne Gadjah Mada dan Visi UGM. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja tidak bisa memberi toleransi kepada tindakan penyiksaan dan pembunuhan manusia atas nama apapun. Dan bila memang itu pernah terjadi, inilah saatnya bagi UGM untuk mengakui kesalahan masa lalu demi masa depan kemanusiaan yang lebih adil dan beradab.
Petisi ini meminta REKTOR UGM untuk:
1. Mengakui adanya keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya yang menderita karenanya. Civitas akademika UGM yang sekarang harus mengambil alih tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengakuan dan penyesalan. Dengan cara ini, UGM akan dicatat sebagai lembaga yang mengedepankan akal budi dan hati nurani demi penuntasan konflik di negeri ini. Langkah ini juga akan mendorong adanya rekonsiliasi yang memutus rantai kekerasan dan dendam. Kepemimpinan moral dari Gus Dur dan Walikota Palu Rusdy Mastura layak menjadi teladan bagi rektor UGM.
2. Memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang didirikan untuk mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini patut dicatat betapa UGM pernah dihuni oleh akademisi progresif yang berani mengambil risiko demi kemajuan bangsa.
Alumni UGM dan siapapun, di manapun juga, yang peduli pada perdamaian bagi bangsa ini, kami mohon dukungannya bagi petisi ini.
Salam,
ALIANSI UGM UNTUK TRAGEDI 1965
*Petisi ini otomatis terkirim ke alamat email Rektor UGM rektor@ugm.ac.id and dwiko@ugm.ac.id
Petitioning UGM Rector Dwikorita Karnawati to Admit to UGM’s Involvement in 1965 Tragedy
“The one who tortured me, the cruelest one, can I say his name? … Can I say his name? His name was Lukman Sutrisna.” (Tintin Rahaju, survivor of 1965 Tragedy, a witness at IPT 1965 or International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965).
We know him better as Prof. Dr. Loekman Soetrisno, the late professor emeritus of Gadjah Mada University (UGM), who was known for his critical and progressive views on social development. But who would have thought, his name was linked to the dark history that was revealed during the IPT 1965 (International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965) in The Hague, the Netherlands, Nov. 10 to 13, 2015.
A victim on the witness stand, Tintin Rahaju, mentioned his name as the cruelest tormentor. Tintin said she was tortured and sexually assaulted during an interrogation after the Sept. 30, 1965 tragedy. Loekman Sutrisno’s name has been mentioned as an interrogator in 1965-1966 not only during the recent IPT 1965 but also in the memoirs of Mia Bustam and Heryani Busono Wiwoho.
UGM Rector Dwikorita Karnawati, in response to the report, said that there were many “Loekmans” and we needed to apply presumption of innocence.
Besides the role of Loekman Soetrisno, UGM has also been linked to 1965 Tragedy in a certificate given by Army’s special troop RPKAD on Dec. 15, 1965, for “assistance in various forms to eradicate Gestapu/PKI in Central Java”. The certificate indicates that UGM’s involvement in the tragedy is not limited to Loekman Soetrisno but also other roles on behalf of the institution.
UGM of course is not alone in this. Many public figures, social institutions, universities, and religious institutions were involved in 1965 Tragedy, either forced or willingly. However, UGM, through the rector’s statement has given a defensive and “standard” response to UGM’s involvement. UGM has yet to show courage to demonstrate a moral leadership for this nation, to sincerely admit to the involvement of UGM academic community in 1965 Tragedy. A reconciliation without a confirmation of who did the crimes would not benefit social justice.
National ideology Pancasila has had a special place in UGM, shown in the lyrics of Gadjah Mada Hymn and UGM’s Visions. The second principle of Pancasila, just and civilized humanity, obviously does not tolerate tortures and killings against human beings in the name of anything. And if torture and killings really happened, this is the moment for UGM to admit to its past mistakes for the future of just and civilized humanity.
This petition asks UGM RECTOR to:
1. Admit to the involvement of some members of UGM academic community in 1965 Tragedy and apologize to the victims and families who have suffered because of it. The present UGM academic community must take the moral responsibility to make an admission and issue an apology. By doing this, UGM will be recorded as an institution that upholds conscience for the sake of conflict resolution in this country. This step will also help encourage a reconciliation that will break the cycle of violence and resentment. Moral leadership shown by Gus Dur and Palu Mayor Rusdy Mastura should be an example for UGM to follow.
2. Ensure that UGM, which was founded to carry a mandate of being independent, is free from any interests that seek to hijack the institution to take side with a power that is oppressing, greedy, and ignoring humanity. In this regard, we need to remind UGM that the university has been home to several progressive scholars who take risks to advance the nation.
We invite UGM alumni and everyone, everywhere, who care about peace for this country to support this petition.
Sincerely,
ALLIANCE OF UGM FOR 1965 TRAGEDY
*This petition is automatically forwarded to UGM Rector rektor@ugm.ac.id and dwiko@ugm.ac.id
Tautan/Links:
Korban: Lukman Sutrisno Terlibat Pelanggaran HAM https://indonesiana.tempo.co/read/54271/2015/11/12/maskusdiono/korban-loekman-soetrisno-terlibat-pelanggaran-ham
Adam, Asvi Warman (2008) “The History of Violence and the State in Indonesia”, CRISE Working Paper No.54 http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper54.pdf
Sejarawan UGM: Lukman Sutrisno, tokoh UGM, Introgator G30S yang Kejam (wawancara radio) http://portalkbr.com/11-2015/sejarawan_ugm__lukman_sutrisno__tokoh_ugm__introgator_g30s_yang_kejam/77261.html
International People’s Tribunal 1965 http://1965tribunal.org/id/ (Bahasa Indonesia) http://1965tribunal.org/ (English)
International People’s Tribunal 1965 on YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWW8cSJGoOK_XmVcLTeyjUA
Petisi ditutup
Sebarkan petisi ini
Pengambil Keputusan
Petisi dibuat pada 15 November 2015