Mari kita renungkan akar masalah ini:

1. Kumpulan kepulauan yang bersatu dalam negara Indonesia sudah 79 tahun menjadi negara Republik, di mulai sejak retorika kemerdekaan tahun 1945. Namun dengan cakupan wilayah kepulauan yang besar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki sumber daya alam di seluruh wilayah ternyata tidak memberikan dampak kemakmuran bagi warga negaranya secara merata. Peran otonomi daerah yang digulirkan juga tidak mampu menghapus kemiskinan struktural. Daerah yang sumber daya alamnya melimpah ruah justru menjadi propinsi yang tertinggal dan miskin endemik
2. Sistem pemilihan kepala daerah serentak justru menciptakan ketertinggalan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Contoh: Ada sebuah propinsi yang sudah mempunya kepala daerah yang jujur, adil dan mengayomi, rencana pembangunan terstruktur tetapi karena masa jabatannya sudah berakhir secara nasional, suka tidak suka masyarakat di propinsi tersebut harus ikhlas untuk mengikuti kebijakan baru yang dibuat oleh kepala daerah yang baru. Dan berdasarkan historikal hanya segelintir kepala daerah terpilih melanjutkan proyek pembangunan yang terstruktur dan rapih. Masing masing akan membawa kepentingan partai politik pengusungnya lebih dulu diatas kepentingan masyarakat propinsi tersebut.
3. Budaya korupsi tingkat nasional menular ke propinsi propinsi. Politikus kotor di pusat kekuasaan akan memaksakan hegemoninya kepada politikus daerah.
4. Indeks korupsi di Indonesia adalah peringkat 99 dari 180 negara dengan skor KPI 37 ( data 2023) Dengan populasi penduduk Indonesia sebanyak 280 juta jiwa, bisa dikatakan Indonesia tergolong tinggi pada capaian perilaku korup dan penyelewengan kekuasaan yang sewenang wenang. Perilaku korupsi di Indonesia melampau negara India & China yang memiliki populasi 1 milyar penduduk.
5. Tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang amburadul. BUMN dibentuk dengan tujuan mengelola kekayaan dan potensi pendapatan negara untuk kemakmuran bangsa namun pada praktiknya BUMN hanya jadi sapi perah partai yang berkuasa. Berganti warna, jika kuning berkuasa, BUMN akan bernuansa kuning kebijakannya, pengelolanya, otoritanya. Sebaliknya jika merah yang berkuasa, orang-orang merah akan mendominasi secara masif.
6. Sistem subsidi berbasis hutang. Indonesia dibangun dengan hasil hutang. Sepertiga hutang dialokasikan untuk pemerataan subsidi dan sisanya untuk membiayai APBN . Alhasil pembiayaan infrastruktur dicarikan dari modal swasta yang pada akhirnya tarif jasa layanan yang dibebankan kepada rakyat jauh lebih mahal.
7. Namun pemerataan subsidi tidak berprinsip pada sistem keadilan dan kesejahteraan. Sebagai contoh wilayah Papua  menyumbangkan PDB 19% atau setara 14,1T pada APBN 2024. Dengan besaran sumbangan PDB tersebut, Papua merupakan propinsi paling tertinggal dan paling sedikit menerima pemerataan subsidi negara.
8. Kebrutalan tata kelola hutan hayati. Dengan bersatunya kepulauan Kalimantan dan Sumatera ke dalam republik Indonesia, secara bertahap hilang dan punah kebiasaan hidup secara primodial yang sebenarnya melestarikan keberadaan paru paru dunia. Pemerintah pusat memaksakan swasembada pangan versi nasional dan merubah cara hidup kelompok tradisional. Setelah degadrasi ini terjadi ternyata swasembada tidak tercapai dan rakyat di seluruh negeri harus menerima bahan pangan import yang menjadi celah korupsi besar besaran.
9. Perilaku budaya pejabat pusat terhadap bahan pangan import mendorong propinsi penghasil bahan pangan lokal masuk kedalam jurang kemiskinan. Pedagang antar propinsi tidak lagi memiliki harga dasar acuan dengan tarif lokal tetapi dipaksa harus setara dengan tarif import. Jika harga lokal lebih tinggi, pemerintah pusat akan menstabilkan harga dengan meluncurkan barang import. Penjajahan sistemik dalam tata kelola niaga 9 bahan pokok dilakukan secara terang terangan dan hasil akhirnya akan muncul skandal korupsi.
10. Pemerintah pusat selalu memiliki alasan dan terus membangun narasi ketidakmerataan pembangunan karena luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia dalam isu isu pemerataan pendidikan, sistem layanan informasi dan kesehatan
11. Terciptanya minoritas dan mayoritas. Padahal dalam setoran APBN tidak dikenal pendapatan keuangan negara dari propinsi minoritas atau propinsi mayoritas. Tetapi dalam tatanan sosial, pemerintah pusat membuat jelas ada kelompok minoritas dan mayoritas. Pemerintah pusat adalah biang dari perilaku rasis yang menjadi dasar bagi kelompok kelompok intoleran bertindak sewenang wenang.
12. Indikasi  mengkhianati nafas perjuangan reformasi 98 dengan menarik kembali kelompok militer kedalam domain sipil.

Dengan kondisi diatas, sekalipun republik Indonesia sudah 79 tahun terbentuk, wajar jika penduduk Indonesia menjadi yang paling miskin diantara negara negara ASEAN. karena indeks pendapatan perkapitanya masih nomor buncit di Asia Tenggara. Data Indeks perkapita negara Asean tahun 2024

• 1)Singapura
  PDB per kapita: $88.450 atau sekitar Rp 1,45 miliar (kurs Rp 16.415)
• 2)Brunei
  PDB per kapita: $35.110 (Rp 576 juta)
• 3)Malaysia PDB per kapita: $13.310 (Rp 218,5 juta)
• 4)Thailand PDB per kapita: $7.810 (Rp 128,2 juta)
• 5)Indonesia PDB per kapita: $5.270 (Rp 86,5 juta)

Mengapa perlu REFERENDUM MENJADIKAN 5 KEPULAUAN BESAR Di 🇮🇩 MENJADI NEGARA KECIL BERDAULAT?

1) Pemerintah yang tergabung dalam republik Indonesia terbukti:

• Gagal memberikan kesejahteraan yang adil & merata
• Gagal menciptakan sistem politik yang bersih dan transparan
• Gagal memberikan perlindungan dan rasa aman bagi semua kelompok yang berbeda
• Gagal dan sangat tertinggal pada sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang merata
• Berkhianat terhadap cita cita reformasi 

2) Dampak nyata adalah terhambatnya tumbuh kembang generasi muda Indonesia sebagai individu yang tangguh, pinter dan bertalenta.

3) Akibatnya kaum muda Indonesia terhinggapi penyakit mental disorder, rendah diri, rentan terhadap isu isu sensitif tidak memiliki daya saing global, stunting, dan menjadi negara dengan prosentase tinggi yang generasinya punya IQ rendah.

4)Tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri masih mengisi sektor buruh dan tenaga kasar serta upah minimun nasional lebih rendah dibanding negara ASEAN

5) Ketidakstabilan politik menciptakan kecemasan dan mempengaruhi mental warga negaranya. Isu Dwifungsi ABRI yang terbaru membangkitkan kenangan pahit bagi generasi tua dan menjadi respon tindakan pelindungan dengan mendorong anak anaknya keluar negeri meninggalkan Indonesia

Dengan adanya referendum untuk mendorong kepulauan di Indonesia menjadi negara kecil berdaulat. Para pendukung petisi yakin:

• pulau seperti JAWA BALI, SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, PAPUA menjadi negara kecil akan lebih mampu memberi kesejahteraan, kesetaraan dan rasa aman bagi penduduknya. Sebagai contoh negara jiran lebih unggul karena mengelola negara kecil lebih mudah dan efektif
• Tidak terjadi chaos yang melukai 280 juta jiwa secara masif, seandainya ada satu negara pecahan republik Indonesia, pemerintahnya bermasalah, maka negara kecil lainnya tetap aman dari isu isu nasional. 
• Pemerataan ekonomi berbasis pendapatan dari hasil kekayaan pulau pulau tersebut. Dan 5 pulau tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah sesuai karakteristiknya
• Bentuk pemerintahan yang tidak berfokus pada blok negara adikuasa. Pulau yang berdiri jadi negara sendiri bisa memilih sistem pemerintahannya sendiri menjadi republik atau kerajaan

Jika Anda setuju dengan momentum referendum ini, bantu tanda tangan dan share. Yakin sekalipun kita berpisah sebagai saudara setanah air tetapi kita akan tetap merajut persaudaraan sebagai tetangga yang baik. Hidup di negara kecil tapi makmur dan sejahtera memungkinkan kita bisa setara secara sosial dan ekonomi. Hal yang baik tetap baik.