Perihal: Masukan Publik Terhadap Pembahasan RUU Perampasan Aset dan Cetak Biru Pemilu

Digital Masa Depan

 

Kepada Yth: Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI / Pemerintah Republik Indonesia

 

 Dari: Warga Negara Indonesia Peduli Keadilan

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

 

Proposal ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) guna memberikan solusi jalan tengah atas kebuntuan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Konsep ini menawarkan reformasi pada dua pilar utama secara bersamaan: pertama, Pilar Hukum Perdata melalui penerapan asas proporsionalitas perampasan aset guna melindungi pengusaha jujur dan menjaga stabilitas iklim investasi nasional; kedua, Pilar Demokrasi Digital yang memperkenalkan infrastruktur pemungutan suara masa depan melalui mekanisme E-Voting terotentikasi berlapis

(Multi-Factor Authentication) yang bersih, transparan, serta aman dari manipulasi maupun kebocoran pangkalan data.

 

BAB I: FORMULASI HUKUM PERAMPASAN ASET YANG ADIL & PROPORSIONAL

 

1. Asas Keadilan Seimbang (Fairness Principle)

 

Untuk meredam kekhawatiran terkait penyalahgunaan mekanisme Non-Conviction Asset Forfeiture (NCBF) oleh pihak penguasa terhadap pengusaha bersih, draf RUU wajib mengadopsi sistem pembatasan nilai aset yang ketat:

 

• Kondisi Investasi Untung: Negara hanya berhak merampas aset sebesar nominal modal awal yang disetorkan oleh koruptor. Hak pertumbuhan nilai (capital gain) dan keuntungan komersial yang lahir murni dari keahlian serta keringat mitra bisnis (pengusaha jujur) tetap dilindungi undang-undang demi kepastian hukum dunia usaha.

 

• Kondisi Investasi Rugi: Jika modal awal telah menyusut atau merugi, negara menyita sisa nilai aset investasi yang ada di perusahaan tersebut. Sisa kekurangan nilai modal wajib dikejar dan dibebankan sepenuhnya kepada aset pribadi koruptor yang lain, bukan dibebankan sebagai kerugian pengusaha mitra bisnis.

BAB II: MEKANISME KELEMBAGAAN & SATUAN TUGAS AUDIT GABUNGAN

 

1. Pembentukan Joint Audit Task Force (Satgas Semi-Pemerintah & Swasta)

 

Guna menganalisis skenario 'Koruptor Berlindung di Balik Pengusaha' secara objektif dan mendalam, dibentuk badan auditor independen baru dengan skema kolaborasi:

 

• Unsur Pemerintah (BPK/BPKP): Memberikan legitimasi payung hukum, otoritas formal penyitaan, serta akses keterbukaan data perbankan maupun data transaksi keuangan negara.

 

• Unsur Swasta Profesional (Akuntan Publik & Auditor Forensik): Memberikan kelincahan teknis, keahlian analisis tren bisnis modern, serta jaminan netralitas yang objektif dari segala bias kepentingan politik.

 

2. Rekrutmen Demokratis Berbasis Partisipasi Publik

 

Untuk menjamin independensi tinggi dan bebas dari intervensi pejabat publik, proses rekrutmen unsur swasta diatur berlapis: Tahap pertama berupa filter kompetensi oleh asosiasi profesi resmi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Tahap kedua berupa filter independensi di mana penentuan pemenang mutlak diputuskan melalui pemungutan suara langsung (polling) oleh masyarakat luas.

 

BAB III: ARSITEKTUR TEKNOLOGI E-VOTING & KEAMANAN SIBER NASIONAL

 

1. Metode Penguncian Validasi Fisik Berlapis

 

Sistem pemungutan suara digital wajib menggunakan formula penguncian mutlak untuk memblokir manipulasi oleh robot maupun akun palsu: Satu Hak Suara = 1 NIK Valid (Dukcapil) + 1 Nomor HP Aktif (Verifikasi OTP) + 1 Device ID Fisik Perangkat (IMEI/MAC Address). Dengan skema ini, satu perangkat gawai fisik hanya diizinkan untuk mengirimkan tepat satu hak suara.

 

2. Infrastruktur Bank Data Nasional

 

Sistem pemungutan suara ini diintegrasikan langsung pada platform aplikasi kependudukan terpusat milik pemerintah demi efisiensi anggaran operasional. Seluruh pangkalan data dilindungi dengan sistem keamanan kriptografi tertinggi (Enkripsi End-to-End AES-256) serta ditopang oleh arsitektur server terdesentralisasi di beberapa Pusat Data Nasional (PDN) yang aman.

 

3. Penegakan Hukum Pidana Tertinggi atas Kebocoran Data (Insider Threat)

 

Setiap oknum internal server yang terbukti membocorkan, memanipulasi, atau menjual pangkalan data sensitif warga negara dikategorikan melakukan Kejahatan Sabotase Demokrasi dan Keamanan Negara dengan sanksi: Pidana penjara minimal 15 tahun hingga seumur hidup; sanksi denda personal minimal Rp50 Miliar disertai perampasan seluruh aset pribadi; serta pencabutan hak politik dan status kepegawaian negara secara permanen.

BAB IV: TAHAPAN IMPLEMENTASI (PILOT PROJECT & ESKALASI NASIONAL)

 

Aplikasi teknologi ini dirancang untuk diterapkan secara berjenjang guna meminimalkan risiko teknis di lapangan. Fase I (Desember 2026): Pelaksanaan uji coba pertama (pilot project) pada skala regional terbatas yaitu di tingkat Kabupaten atau Provinsi yang memiliki jaringan internet stabil. Fase II (Masa Evaluasi): Penutupan celah keamanan dan evaluasi teknis murni secara kilat selama maksimal 1 tahun untuk menutup ruang manuver aktor politik yang ingin menjegal. Fase III: Pengesahan Amandemen UU Pemilu untuk melegalisasi implementasi sistem digital ini secara mutlak pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden skala nasional.