Siang itu, 13 Februari 2017. Saya masih di Sekretariat Greenpeace Indonesia, bilangan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rapat kecil dengan tim kampanye laut baru saja selesai. Secangkir kopi pagi segera saya tuntaskan. Waktu sedang tidak bisa diajak kompromi, saya harus segera meluncur ke Sekretariat Jatam. Untungnya Sekretariat Jatam terbilang tak jauh untuk dijangkau. Saya tiba tepat waktu. Keberuntungan tambahan, saya serta sejumlah aktivis dan pewarta berbagai media langsung disambut dengan suguhan minuman dan makanan produk olahan warga dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk seduhan kopi pastinya. Produk-produk tersebut dijajakan dengan apik di Kedai Jatam. Diskusipun mengalir lancar di antara kita, meski acara resmi sebenarnya belum dimulai. Suara hati sulit diingkari, berkumpul memang semakin nikmat jika cemilan tersedia. Apalagi kita tahu persis di setiap produk suguhan itu tersirat cerita perjuangan warga yang tidak kenal lelah melawan keangkuhan tambang dan pongahnya penguasa. Hari itu Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka Sulawesi Utara melangsungkan jumpa pers. Tujuannya untuk menginformasikan kepada publik bahwa pembangkangan hukum masih dipertontonkan oleh rezim penguasa di negeri ini. Pemerintah hingga kini terus mengingkari amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 211/G/2014/PTUN-JKT tanggal 14 Juli 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut berkonsekuensi logis bahwa kegiatan tambang bijih besi adalah ilegal dan PT. Mikgro Metal Perdana (PT. MMP) harus segera angkat kaki dari Pulau Bangka. Pembangkangan hukum oleh pemerintah itu ‘memaksa’ PTUN Jakarta menerbitkan surat Pengawasan Pelaksanaan Putusan tertanggal 3 Februari 2017 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk menanyakan perihal kemajuan eksekusi dari Putusan tersebut. Usai jumpa pers, kehangatan diskusi masih berlanjut. Kami sadar sekaligus penasaran, bagaimana caranya hukum bisa tegak saat penguasa malah berlaku tidak taat pada hukum? Sepertinya suatu saat nanti kita perlu mengajak Menteri Jonan dan Presiden Jokowi ikut ngopi santai di Kedai Jatam. Editor: Seli