Permohonan Kepada Presiden RI untuk Membangun Jembatan Kep. Meranti yang Terputus

Permohonan Kepada Presiden RI untuk Membangun Jembatan Kep. Meranti yang Terputus

Penandatangan terbaru:
Nur Fajriani dan 19 lainnya baru saja menandatanganinya.

Masalahnya

Kepada:
Presiden Republik Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Gubernur Riau
DPR RI Komisi V
Bupati Kepulauan Meranti


Mengapa Petisi Ini Penting?
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kepulauan terluar di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional Selat Malaka. Meskipun memiliki posisi strategis, Kepulauan Meranti hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kepulauan Meranti memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Pada tahun 2024 angka kemiskinan mencapai 23,15%, jauh di atas rata-rata Provinsi Riau. Bahkan pada data terbaru tahun 2025, Kepulauan Meranti masih tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Riau. 

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat kembali menghadapi pukulan berat akibat ambruknya dua jembatan vital yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat:


1. Jembatan Panglima Sampul
Ambruk pada 22 Mei 2024.
Menghubungkan Desa Alai dan Desa Gogok Darussalam.
Menjadi akses utama masyarakat Tebing Tinggi Barat menuju Selatpanjang.
Digunakan juga oleh masyarakat Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu untuk menuju pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.


2. Jembatan Perawang (Selat Akar)
Ambruk pada 14 Agustus 2023.
Menghubungkan Desa Selat Akar dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Menjadi jalur penting distribusi hasil perkebunan, perikanan, dan perdagangan masyarakat. 

Dampak yang Dirasakan Masyarakat
- Ekonomi Rakyat Terpukul
- Masyarakat harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh atau menggunakan sarana penyeberangan tambahan yang meningkatkan biaya transportasi.
- Biaya logistik meningkat.
- Distribusi hasil kebun, hasil sagu, hasil perikanan, dan perdagangan rakyat menjadi lebih sulit.
- Pelaku UMKM dan petani harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk membawa hasil produksi ke pasar.
- Akses Pendidikan dan Kesehatan Terganggu
- Pelajar, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum harus menempuh perjalanan yang lebih panjang untuk mencapai sekolah, kampus, puskesmas, rumah sakit, dan pusat pelayanan publik.
- Mobilitas Antarwilayah Terhambat

Bagi daerah kepulauan seperti Meranti, infrastruktur penghubung bukan sekadar fasilitas pembangunan.
Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan masyarakat.
Ketika jembatan utama terputus, maka aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik ikut terganggu.
Yang Membuat Masyarakat Kecewa
Sejak ambruknya kedua jembatan tersebut, masyarakat telah mendengar berbagai janji pembangunan.
Perencanaan telah dilakukan.
DED telah disiapkan.

Berbagai pernyataan pembangunan telah disampaikan.

Namun hingga hari ini masyarakat masih menunggu realisasi nyata di lapangan.
Sementara itu masyarakat terus menanggung biaya tambahan, waktu perjalanan yang lebih panjang, dan dampak ekonomi yang berkepanjangan.

Tuntutan Masyarakat Kepulauan Meranti
Kami meminta Kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk:

Dapat Segera merealisasikan pembangunan Jembatan Panglima Sampul Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Perawang Kecamatan Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau karena kedua jembatan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, yang berkaitan dengan kebutuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan.
Menyampaikan jadwal pembangunan yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
Mengalokasikan anggaran yang memadai agar pembangunan segera direalisasikan.
Melakukan percepatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Melakukan pengawasan langsung terhadap progres pembangunan.
Menjamin masyarakat tidak lagi menunggu tanpa kepastian.


Suara Kami Sederhana
Kami tidak meminta kemewahan.
Kami tidak meminta proyek mercusuar.
Kami hanya meminta hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang layak.
Karena bagi masyarakat Kepulauan Meranti:
Jembatan bukan hanya beton dan baja.
Jembatan adalah jalan menuju sekolah.
Jembatan adalah jalan menuju rumah sakit.
Jembatan adalah jalan menuju pasar.
Jembatan adalah jalan menuju pekerjaan.
Jembatan adalah jalan menuju masa depan.
Ketika dua urat nadi utama ini terputus, maka ribuan masyarakat ikut merasakan dampaknya setiap hari.
Sudah saatnya janji diubah menjadi realisasi.


Tandatangani petisi ini dan bantu perjuangkan pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Perawang demi masa depan Kepulauan Meranti.

 

Koordinator Petisi Bela Rakyat

Agus Suliadi, S.H (Ketua)

Alazhar, M.H (Wakil Ketua)

Mitrizal, S.H (Wakil Ketua)

Mujiono, S.H (Wakil Ketua)

Dedy Kurniawan (Sekretaris)

Faturrahman, S.T (Wakil Sekretaris)

Sri Kemuning, S.H (Wakil Sekretaris)

CT Sarach, S.H (Wakil Sekretaris)

375

Ayo dapatkan 500 tanda tangan!
Petisi dengan lebih dari 1.000 pendukung 5 kali lebih mungkin untuk menang!
Penandatangan terbaru:
Nur Fajriani dan 19 lainnya baru saja menandatanganinya.

Masalahnya

Kepada:
Presiden Republik Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Gubernur Riau
DPR RI Komisi V
Bupati Kepulauan Meranti


Mengapa Petisi Ini Penting?
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kepulauan terluar di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional Selat Malaka. Meskipun memiliki posisi strategis, Kepulauan Meranti hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kepulauan Meranti memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Pada tahun 2024 angka kemiskinan mencapai 23,15%, jauh di atas rata-rata Provinsi Riau. Bahkan pada data terbaru tahun 2025, Kepulauan Meranti masih tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Riau. 

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat kembali menghadapi pukulan berat akibat ambruknya dua jembatan vital yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat:


1. Jembatan Panglima Sampul
Ambruk pada 22 Mei 2024.
Menghubungkan Desa Alai dan Desa Gogok Darussalam.
Menjadi akses utama masyarakat Tebing Tinggi Barat menuju Selatpanjang.
Digunakan juga oleh masyarakat Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu untuk menuju pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.


2. Jembatan Perawang (Selat Akar)
Ambruk pada 14 Agustus 2023.
Menghubungkan Desa Selat Akar dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Menjadi jalur penting distribusi hasil perkebunan, perikanan, dan perdagangan masyarakat. 

Dampak yang Dirasakan Masyarakat
- Ekonomi Rakyat Terpukul
- Masyarakat harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh atau menggunakan sarana penyeberangan tambahan yang meningkatkan biaya transportasi.
- Biaya logistik meningkat.
- Distribusi hasil kebun, hasil sagu, hasil perikanan, dan perdagangan rakyat menjadi lebih sulit.
- Pelaku UMKM dan petani harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk membawa hasil produksi ke pasar.
- Akses Pendidikan dan Kesehatan Terganggu
- Pelajar, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum harus menempuh perjalanan yang lebih panjang untuk mencapai sekolah, kampus, puskesmas, rumah sakit, dan pusat pelayanan publik.
- Mobilitas Antarwilayah Terhambat

Bagi daerah kepulauan seperti Meranti, infrastruktur penghubung bukan sekadar fasilitas pembangunan.
Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan masyarakat.
Ketika jembatan utama terputus, maka aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik ikut terganggu.
Yang Membuat Masyarakat Kecewa
Sejak ambruknya kedua jembatan tersebut, masyarakat telah mendengar berbagai janji pembangunan.
Perencanaan telah dilakukan.
DED telah disiapkan.

Berbagai pernyataan pembangunan telah disampaikan.

Namun hingga hari ini masyarakat masih menunggu realisasi nyata di lapangan.
Sementara itu masyarakat terus menanggung biaya tambahan, waktu perjalanan yang lebih panjang, dan dampak ekonomi yang berkepanjangan.

Tuntutan Masyarakat Kepulauan Meranti
Kami meminta Kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk:

Dapat Segera merealisasikan pembangunan Jembatan Panglima Sampul Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Perawang Kecamatan Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau karena kedua jembatan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, yang berkaitan dengan kebutuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan.
Menyampaikan jadwal pembangunan yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
Mengalokasikan anggaran yang memadai agar pembangunan segera direalisasikan.
Melakukan percepatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Melakukan pengawasan langsung terhadap progres pembangunan.
Menjamin masyarakat tidak lagi menunggu tanpa kepastian.


Suara Kami Sederhana
Kami tidak meminta kemewahan.
Kami tidak meminta proyek mercusuar.
Kami hanya meminta hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang layak.
Karena bagi masyarakat Kepulauan Meranti:
Jembatan bukan hanya beton dan baja.
Jembatan adalah jalan menuju sekolah.
Jembatan adalah jalan menuju rumah sakit.
Jembatan adalah jalan menuju pasar.
Jembatan adalah jalan menuju pekerjaan.
Jembatan adalah jalan menuju masa depan.
Ketika dua urat nadi utama ini terputus, maka ribuan masyarakat ikut merasakan dampaknya setiap hari.
Sudah saatnya janji diubah menjadi realisasi.


Tandatangani petisi ini dan bantu perjuangkan pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Perawang demi masa depan Kepulauan Meranti.

 

Koordinator Petisi Bela Rakyat

Agus Suliadi, S.H (Ketua)

Alazhar, M.H (Wakil Ketua)

Mitrizal, S.H (Wakil Ketua)

Mujiono, S.H (Wakil Ketua)

Dedy Kurniawan (Sekretaris)

Faturrahman, S.T (Wakil Sekretaris)

Sri Kemuning, S.H (Wakil Sekretaris)

CT Sarach, S.H (Wakil Sekretaris)

Pengambil Keputusan

Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Kementerian Pekerjaan Umum Abdul Wahid Asmar DPR RI Komisi V
Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Kementerian Pekerjaan Umum Abdul Wahid Asmar DPR RI Komisi V

Perkembangan Terakhir Petisi