MORATORIUM dan PEROMBAKAN TOTAL MBG

Awalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak gratis ini, karena menggunakan pajak publik diluncurkan dengan tujuan mulia: memperbaiki gizi anak dan mendukung keluarga rentan. Namun pelaksanaannya sepanjang 2025 menunjukkan sebaliknya; risiko keamanan pangan, tata kelola yang buruk, potensi korupsi di berbagai aspek, ketidaktepatan sasaran, eksploitasi pekerja, kekerasan seksual, hingga persoalan keterlambatan pembayaran dan pengawasan yang tidak jelas. Di tengah berbagai masalah tersebut, publik tidak mendapatkan evaluasi menyeluruh ataupun audit yang transparan, yang seharusnya dilakukan oleh negara, wabil khusus Presiden Prabowo Subianto sebagai penggagas proyek ini.

Ironi, ketika Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengangkat 31.250 kepala SPPG, 750 petugas umum, 375 tenaga akuntan dan 375 tenaga gizi melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)  menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mana anggaran yang digunakan menggunakan anggaran pendidikan, ada banyak guru honorer yang belum mendapatkan kelayakan gaji. Menurut CELIOS (2025) di tahun 2026, dana MBG untuk 12 hari sudah cukup untuk menggaji semua guru honorer di Indonesia Rp1,7 juta per bulan selama setahun. 

MBG  dibangun dengan mengorbankan fondasi kesejahteraan publik. Dari Rp335 triliun anggaran 2026, Rp223 triliun disedot dari pendidikan, memangkas ruang untuk mutu belajar, fasilitas sekolah, dan dukungan bagi siswa, mahasiswa, serta guru honorer. Rp24,7 triliun diambil dari kesehatan, menggerus program gizi masyarakat, pencegahan stunting, dan layanan kesehatan dasar. Rp19,7 triliun lainnya dipotong dari fungsi ekonomi, termasuk anggaran UMKM dan ketahanan pangan.

Akibatnya, MBG berisiko menekan UMKM makanan, memicu kehilangan kerja hingga 1,94 juta pekerja, banyak di antaranya perempuan. Ini bukan sekadar realokasi anggaran, melainkan pemindahan beban krisis ke kelompok paling rentan. Satu program dibesarkan, sementara pendidikan melemah, layanan kesehatan tertekan, dan penghidupan jutaan orang terancam.

Satu tahun proyek ini berjalan tanpa payung hukum yang jelas, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang transparan, serta  telah memakan anggaran sebanyak Rp 71 triliun di tahun 2025. Alih-alih menghentikan masalah dan memperbaiki sistem, pengelola negara  justru menaikkan anggaran MBG secara drastis menjadi Rp335 triliun di tahun ini. Menjadi badan institusi negara yang memakan anggaran paling besar dibandingkan institusi lainnya. Informasi publik menunjukkan kenaikan ini dilakukan dengan menggeser porsi anggaran, termasuk mengambil alokasi dari sektor pendidikan. Dampaknya tidak sebercanda itu. 1 tahun berjalan, MBG tidak mencapai 99,9% keberhasilan yang diakui oleh Presiden Prabowo Subianto. 15 ribu lebih anak-anak keracunan, dimana kasus keracunan dari proyek ini telah menyumbang 48% keracunan pangan nasional. Selain itu, potensi korupsi karena adanya mark up menu makanan, memperbesar celah perburuan rente, potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, menurunnya bahkan hilangnya pendapatan dari warung-warung kantin sekolah, kekerasan seksual di dapur, trauma pada orang tua murid yang anaknya keracunan, dimana mereka diintimidasi ketika mau bersuara dan adanya potensi penyeragaman pangan. Padahal ada banyak sekali menu pangan lokal yang bisa diambil dari hutan dan kebun warga. Sayangnya, proyek yang diwacanakan untuk meningkatkan ekonomi lokal justru menjadi begitu inklusif untuk para pemilik modal saja. 

Selain itu, mega proyek ini juga merugikan perempuan dan kelompok disabilitas. Berdasarkan riset TI Indonesia (2025) menegaskan regulasi pelaksanaan MBG masuk ke dalam kategori Gender Blind yang artinya belum mempertimbangkan perbedaan kebutuhan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh tahap pemilihan dan perencanaan proyek. Artinya, perempuan dan kelompok rentan tidak memperoleh kesempatan, informasi, sumber daya, fasilitas dan layanan yang sama sejak dalam tahap perencanaan. Risiko dari kategori ini adalah memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.

Oleh sebab itu, kami menolak logika kebijakan yang memaksa proyek dengan anggaran besar yang  bermasalah terus berjalan, sementara standar keamanan, transparansi data, dan akuntabilitas belum ditegakkan. Perempuan, anak-anak dan keluarga rentan tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan. Uang publik harus dikelola secara bertanggung jawab, terbuka, dan tepat sasaran.

Karena itu, kami yang tergabung dalam MBG Watch menyerukan untuk segera MORATORIUM dan PEROMBAKAN TOTAL MBG sebelum anggaran besar proyek ini semakin tidak memberikan dampak bermanfaat bagi masyarakat dan hanya dijadikan ladang subur perburuan rente bagi segelintir elit.  

TUNTUTAN

Kami mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dengan seluruh sumber dayanya dan seluruh jajaran pengurus negara  untuk segera menjalankan langkah-langkah berikut:

1. Moratorium Nasional dan Hentikan Ekspansi

Tetapkan moratorium MBG dan hentikan ekspansi SPPG/dapur baru sampai perbaikan sistem selesai dilakukan. Jangan menaikkan anggaran sebelum program dibenahi.

2. Audit Total dan Terbuka

Lakukan audit menyeluruh terhadap sistem, pelaksanaan, dan dampak program, mencakup: keamanan pangan, standar gizi, efektivitas, ketepatan sasaran, serta keuangan. Audit harus independen dan hasilnya dipublikasikan ke publik.

3. Transparansi Penuh Data MBG

Buka dan publikasikan data MBG secara lengkap: daftar SPPG/dapur, vendor/kontraktor, standar menu, SOP, rantai pasok, laporan insiden/keluhan, serta laporan anggaran dan realisasi belanja

4. Pembekuan Kontrak Bermasalah dan Penyelesaian Tunggakan

Selesaikan seluruh tunggakan pembayaran, mulai dari staff dapur yang belum mendapatkan haknya hingga, bekukan kontrak bermasalah, dan lakukan seleksi ulang mitra. Pastikan hak pekerja dan mitra pelaksana dibayar tepat waktu.

5. Restrukturisasi Kepemimpinan dan Tata Kelola

Ganti pimpinan yang gagal, tunjuk pelaksana tugas profesional independen berbasis kompetensi, dan bentuk mekanisme pengawasan lintas lembaga yang efektif.

6. Satgas Reformasi 100 Hari

Bentuk satgas lintas lembaga untuk membenahi tata kelola, menyeleksi ulang kontraktor, menindak pelanggaran, dan menyusun SOP keamanan pangan serta sistem monitoring.

7. Hidupkan kembali kantin sekolah dan kuatkan UMKM

Hidupkan kembali kantin sekolah, dan kuatkan ekonomi kecil menengah, dengan melibatkan UMKM untuk berperan serta mendukung pangan bergizi dan berkualitas. Hentikan model dapur besar terpusat yang rawan penyimpangan

8. Standarisasi Menu Nasional yang Aman dan Sehat

Terapkan menu berbasis pangan lokal segar dan diversifikasi jenis pangan penunjang nutrisi selain beras, bebas ultra-processed food (UPF), memenuhi kecukupan gizi, serta memastikan kualitas bahan pangan dan distribusi yang aman.

9. Rombak TOTAL  Skema Program yang Lebih Adil

Jika proyek ini memang dipaksakan untuk berjalan, maka harus melakukan ROMBAK TOTAL menggunakan skema jalankan makanan langsung dan beasiswa di wilayah prioritas serta voucher gizi atau BLT disertai pelatihan/pendampingan bagi kelompok rentan agar dampaknya nyata dan tepat sasaran.

10. Konsolidasi Permanen dan Dashboard Publik

Bangun sistem MBG berkelanjutan dengan integrasi program gizi nasional, pengawasan lintas lembaga, dan dashboard publik yang memuat penyaluran, kualitas menu, insiden, audit, dan penggunaan anggaran.

11. Kembalikan anggaran untuk Pendidikan, 

Karena mencerdaskan generasi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan sistem pendukungnya tidak kalah penting dengan program peningkatan gizi, lakukan penganggaran dengan efisien dengan melakukan kajian prioritas yakni mendahulukan siswa atau sekolah yang membutuhkan program dengan perimbangan yang relevan seperti: memprioritaskan wilayah 3T, kondisi rata-rata ekonomi keluarga, tingkat stunting/rendah gizi.

12. Penguatan program peningkatan gizi yang sudah ada

Lakukan evaluasi dan lanjutkan program peningkatan gizi yang telah ada di Kementerian Kesehatan seperti yang ada di Posyandu dan Puskesmas. 

Lakukan sosialisasi dan edukasi peningkatan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik kepada semua lapisan masyarakat, melalui pertemuan wali murid setiap sekolah. 

AJAKAN TANDA TANGAN

MBG tidak hanya menyangkut masa depan anak-anak Indonesia tetapi juga kelompok yang berada di kelas menengah yang mencapai 47,85 juta orang (17,13%) pada 2024 dan 284,4 juta hingga 286,9 juta jiwa kelas miskin berdasarkan data BPS Karena, definisi dan pemaknaan dikasih makan tidaklah sama dengan dikasih pekerjaan. Sementara, yang sedang dihadapi oleh publik saat ini adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. 

Namun program sebesar ini tidak boleh dipaksakan berjalan tanpa evaluasi dan audit terbuka. Kami menolak pembesaran anggaran dari Rp 71 triliun (2025) menjadi Rp335 triliun (2026) ketika kekacauan implementasi masih terjadi dan ketika anggaran pendidikan berpotensi dikorbankan untuk menutup pembiayaan program yang belum akuntabel.

Jika Anda setuju bahwa keselamatan anak harus didahulukan, transparansi anggaran adalah kewajiban, dan pendidikan tidak boleh menjadi korban pembiayaan program yang bermasalah, maka tanda tangani petisi ini dan sebarkan seluas-luasnya.

Keselamatan anak di atas proyek. Transparansi di atas slogan. Reformasi di atas pencitraan.

Salam,

MBG Watch